Senin, 26 Februari 2018 | 08.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Sejumlah cacat dalam Revisi UU MD3  menurut Fraksi NasDem

Sejumlah cacat dalam Revisi UU MD3  menurut Fraksi NasDem

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 13 Februari 2018 - 19:43 WIB

IMG-30257

Ketua Fraksi NasDem, Jhony G Plate. FOTO: Istimewa

Jakarta, kini.co.id – DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Sejumlah pasal dinilai cacat dan oleh karenanya menjadi sorotan publik. Di antaranya terkait pasal-pasal imunitas bagi anggota DPR.

Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mengungkapkan, revisi UU MD3 membuka peluang terbentuknya oligarki kekuasaan di DPR.

“Terbuka peluang tata kelola DPR RI yang tidak memadai di waktu mendatang. Terbuka peluang DPR RI akan semakin dikritisi masyarakat dan citra DPR RI pasti akan lebih memburuk,” ucapnya di Kompleks DPR, Selasa (13/2).

Peluang oligarki itu, menurut Johnny, ada di Pasal 245 UU MD3 hasil revisi. Di sana disebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebelum mendapatkan persetujuan Presiden bagi aparat hukum.

Padahal, dalam putusan Nomor  76/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan kausul izin MKD bagi Anggota DPR yang dipanggil, permintaan keterangan  oleh penegak hukum terkait tidak pidana hanya perlu dengan persetujuan Presiden.

Demikian juga dalam pasal 122. Dalam pasal tersebut MKD diberikan kewenangan oleh DPR untuk mengambil langkah hukum kepada orang, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Bagi NasDem, pasal-pasal tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat DPR dalam upaya mewujudkan parlemen yang modern dan demokratis.

Menurut Johnny, pasal ini bisa ditafsirkan secara keliru oleh publik bahwa DPR akan menjadi lembaga yang anti kritik.

“Secara tegas kami Fraksi NasDem menolak secara utuh revisi UU MD3 ini. Kami tidak melihat secara parsial. Apalagi dengan adanya pasal ini terkesan oleh publik bisa digunakan payung  bagi anggota DPR untuk memproteksi diri, lari dari tanggung jawab, atau untuk menutup kritik dari publik,” tambahnya.

Dalam hematnya, hak imunitas bagi anggota DPR sejatinya adalah hal yang wajar selama digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana yang diatur sesuai dengan undang-undang. 

Hak imunitas bukan untuk membendung demokrasi apalagi mempidanakan warga yang menyampaikan aspirasi atau kritik kepada DPR.

“Pasal-pasal ini bisa mencederai mandat (kepercayaan) rakyat kepada DPR sebagai pembuat undang-undang dan menodai demokrasi kita,” pungkasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...