Senin, 26 Februari 2018 | 08.05 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Revisi UU MD3 dapat mengancam kebebasan pers

Revisi UU MD3 dapat mengancam kebebasan pers

Rabu, 14 Februari 2018 - 08:30 WIB

IMG-30263

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani revisi UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2). FOTO: Antara/Dhemas Reviyanto.

Jakarta, kini.co.id – Revisi UU MD3 yang baru disahkan dinilai mempengaruhi pemberitaan pers di Indonesia. DPR bisa menggunakan alasan pencemaran nama baik anggota dewan untuk menyidangkan jurnalis lewat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Saya kira tidak juga berlebihan kalau saya mengatakan bahwa kawan-kawan media nulis dianggap mencemarkan nama baik seseorang mereka nggak perlu pakai jalur-jalur mediasi melalui dewan pers. Mereka bisa melalui Mahkamah Kehormatan Dewan panggil karena dianggap meruntuhkan martabat anggota dewan,” kata Pengamat politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai Jakarta, Selasa (13/2).

Pernyataan Ray mengacu pada pemanggilan polisi terhadap Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Ketua LBH Jakarta Al-Ghifari Aqsa.

Keduanya pernah dipanggil kepolisian akibat ujarannya di media tentang penanganan perkara penyidik KPK Novel Baswedan.

Ray khawatir, penerapan penghinaan bisa dilakukan DPR secara langsung dengan menggunakan pasal dalam revisi UU MD3.

“Sekarang ada tren institusi-institusi negara melindungi dirinya dengan pasal-pasal penghinaan terhadap negara. yang baru tentu adalah DPR,” ungkapnya.

Kepala Divisi Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia M. Isnur, berkata UU MD3 bisa membuat jurnalis dipidana oleh anggota DPR karena bisa menggunakan pasal merendahkan martabat DPR untuk memidanakan jurnalis.

“Kalau anggota dewan satu saja merasa direndahkan dengan tulisan jurnalis dia bisa meminta MKD utk menindaklanjuti,” kata Isnur.

UU MD3 kata Isnur membuat anggota dewan bisa langsung meminta MKD memeriksa seseorang secara langsung. Mereka bisa mengajukan gugatan somasi, pidana, maupun perdata tanpa melewati mekanisme pers. 

“Walaupun jurnalis punya UU Pers makanya disinilah letak ketidakharmonisan ada dua UU kalau dalam konteks jurnalis dia akan melawan UU Pers,” kata Isnur dilansir Tirto.

Isnur mengatakan, UU MD3 memang tidak akan berbenturan dengan UU Pers. Akan tetapi, UU MD3 bisa menjadi lebih kuat apabila tidak ada pembatas tegas dalam konteks menghina dewan.

Selain itu, kewenangan upaya paksa juga menjadi salah satu variabel yang mengancam kebebasan pers. 

Dalam revisi undang-undang MD3, pasal 73 memberikan mengizinkan pemanggilan paksa kepada setiap orang oleh DPR menggunakan instrumen kepolisian dianggap sebagai pengkhianatan terhadap aturan tata negara di Indonesia.

“Misalnya anggota dewan tidak terima dengan pemberitaan dan lain-lain kemudian dia tindak lanjuti dewan memanggil perusahaan jurnalisnya. Nggak mau hadir dipanggil paksa,” kata Isnur.

Isnur menambahkan, kewenangan pemanggilan paksa tidak hanya berlaku kepada jurnalis dan rakyat biasa.

Mereka bisa memanggil menteri maupun pimpinan komisi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kewenangan pemanggilan paksa. Bahkan, Isnur tidak menutup kemungkinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dipanggil secara paksa bila tidak memenuhi panggilan DPR.

Sejumlah pasal dalam Revisi undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) mendapat sorotan dari publik.

Salah satu sorotan adalah adalah kewenangan DPR untuk mengambil langkah hukum tanpa melewati jalur para penegak hukum. 

Hal itu tertulis pada pasal 122 huruf k yang berbunyi, “Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”. 

Kewenangan tersebut dikhawatirkan mengganggu kebebasan pers lantaran DPR bisa menggunakan alasan tersebut untuk memidana jurnalis tanpa melewati mekanisme Dewan Pers.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...