Senin, 26 Februari 2018 | 08.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Rekomendasi Pansus Hak Angket, KPK: Sejumlah Poin Sudah Dilaksanakan

Rekomendasi Pansus Hak Angket, KPK: Sejumlah Poin Sudah Dilaksanakan

Reporter : Fadilah | Rabu, 14 Februari 2018 - 09:56 WIB

IMG-30269

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah. KiniNews/Fadilah.

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima surat rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan ada beberapa poin rekomendasi yang telah dilaksanakan oleh lembaga antirasuah ini.

“Misalnya fungsi triger mekanisme koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan, itu sudah kita lakukan sejak lama,” katanya di Jakarta, Rabu, (13/2/2018).

“Upaya-upaya pencegahan dan juga penanganan-penanganan sejumlah aduan yang terkait fungsi supervisi tersebut dan juga terkait beberapa hal yang lain,” sambungnya.

Sejumlah hal tersebut, kata Febri, akan dimasukan dalam respon surat rekomendasi tersebut.

“Sebab KPK memiliki tanggung jawab kepada publik untuk menyampaikan kinerja-kinerja KPK,”pungkasnya.

Sebelumnya Pansus Angket menyepakati masa kerja Pansus diakhiri pada masa persidangan ini. Karenanya, laporan hasil Pansus Angket KPK akan dilaporkan pada rapat paripurna penutupan masa sidang pada Rabu (14/2/2018) ini.

Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa, pada Rabu (7/2/2018) lalu di Komplek Parlemen, Senayan kemarin mengatakan substansi rekomendasi, pada prinsipnya pansus menghendaki adanya penguatan lembaga antirasuah tersebut. Penguatan tersebut di antaranya meliputi kelembagaan, kewenangan, SDM, maupun anggaran.

Menurut Agun, yang paling utama adalah bagaimana bagaimana KPK bisa transparan, lebih terukur, semakin harmonis dengan penegak hukum lainnya.

KPK juga diharapkan membangun sinergitas antara lembaga-lembaga negara terutama dengan DPR yang akhir-akhir ini kurang baik.

Sementara di bidang pencegahan, KPK dinilai masih cukup kedodoran karena lebih dominan di aspek penindakan.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...