Senin, 26 Februari 2018 | 08.07 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Pasal Penghinaan Presiden dan Imunitas DPR, Pengamat: Kita Masuk Lorong Gelap Demokrasi

Pasal Penghinaan Presiden dan Imunitas DPR, Pengamat: Kita Masuk Lorong Gelap Demokrasi

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 14 Februari 2018 - 12:48 WIB

IMG-30278

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani revisi UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2). FOTO: Antara/Dhemas Reviyanto.

Jakarta, kini.co.id – Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, pasal penghinaan presiden dalam RKUHP dan pasal imunitas DPR dalam revisi UU MD3 yang baru saja disahkan adalah dua lonceng penanda kematian demokrasi.

Demokrasi yang selama ini diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para kaum reformis.

“Ini menurut saya keliru dan pasal bodoh, kita memasuki lorong gelap demokrasi. Pasal tersebut sama-sama melawan naluri akal sehat,” tandas Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (14/02).

Khusus soal pasal penghinaan anggota DPR, lanjut dia, jelas pasal tersebut sangat rancu dari sisi penafsirannya.

“Saya ngak setuju dengan mempidanakan kalau terbukti menghina anggota DPR yang terhormat. Karena ini pasal karet. Ngak bisa dibedakan mana pasal wilayah penghinaan dan wilayah kritik. Kan sulit,” kata Pangi.

Sebagai akademisi, tandas dia, sangat keberatan dengan keberadaan dua pasal tersebut.

“Jadi kita tak sepakat dan tak mendukung RKUHP pasal penghidupan penghinaan terhadap presiden dan pasal penghinaan terhadap DPR,” tegasnya.

Untuk diketahui, baru-baru ini DPR mensahkan revisi UU MD3 dimana dalam UU hasil revisi tersebut ada salah satu pasal yakni pasal 245 yang memberikan imunitas kepada DPR dimana ada point ketika DPR dihina oleh orang, kelompok maka DPR dapat mempidanakannya.

Sedangkan untuk RKUHP ada salah satu pasal yakni pasal 238 yang memberikan ruang bagi presiden RI untuk mempidanakan siapa saja yang melakukan penghinaan dimuka umum.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...