Senin, 26 Februari 2018 | 08.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Pelantikan pimpinan DPR dari PDIP ditunda

Pelantikan pimpinan DPR dari PDIP ditunda

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 14 Februari 2018 - 12:47 WIB

IMG-30279

Gedung DPR/MPR. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Pelantikan wakil ketua tambahan DPR hasil kesepakatan RUU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), batal dilakukan. Penundaan dilakukan lantaran pengesahaan UU dari Presiden Joko Widodo belum diterima pimpinan DPR.

“Hari ini seharusnya ada pelantikan ketua DPR dari PDI Perjuangan, tetapi karena dan masalah teknis, Presiden masih ada kongres di Maluku,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo saat membuka rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Rabu (14/2).

Bamsoet memastikan tak akan ada lagi perubahan dalan UU MD3 hasil revisi tersebut. Khusus untuk pelantikan, kata dia, bakal dilanjutkan dalam masa sidang mendatang usai reses.

“Akan dilantik di pembukaan masa sidang,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memaparkan pelantikan pimpinan sedianya dijadwalkan bersamaan dengan penutupan rapat paripurna masa persidangan III tahun sidang 2017-2018 mulai pukul 10.00 WIB.

Namun, sesuai prosedur, pengesahan UU baru berlaku setelah diberi nomor registrasi dan ditandatangani Presiden.

“Tadinya begitu surat masuk kami rapat pimpinan lalu Bamus sebentar untuk menyelenggarakan pelantikan, rencananya begitu,” kata Fahri.

Fahri menjelaskan tambahan pimpinan DPR yang bakal diisi perwakilan PDI Perjuangan itu bakal diplot memperkuat tugas hubungan kelembagaan. Perwakilan dari partai pendukung Presiden Jokowi ini diyakini pas melakukan koordinasi antara DPR dengan pemerintah.

“Ada yang usulkan sektornya itu hubungan kelembagaan karena memang fungsi kehadiran PDI Perjuangan di pimpinan itu untuk memperbaiki komunikasi antara pemerintah dan DPR. Tadinya kita bicarakan di masa reses ini karena kesempatan pimpinan untuk bertemu ada,” katanya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...