Senin, 26 Februari 2018 | 08.00 WIB
KiniNEWS>Nasional>Tak Berkategori>KPK: Lembaga Pengawas Tak Bisa Dibentuk Tiba-tiba

KPK: Lembaga Pengawas Tak Bisa Dibentuk Tiba-tiba

Rabu, 14 Februari 2018 - 15:07 WIB

IMG-30285

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah. KiniNews/Fadilah.

kini.co.id – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan pembentukan lembaga pengawas tidak bisa silakukam secara tiba-tiba.

Hal tersebut merespon rekomendasi pansus hak angket DPR soal pembentukan lembaga pengawas untuk lembaga antirasuah ini.

“Pembentukan (lembaga pengawas) itukan tidak bisa tiba-tiba yah dan harus dianalisis terlebih dahulu,” tuturnya di Jakarta, Rabu, (14/2).

Menurut Febri, selama ini pengawasan yang dilakukan terhadap KPK juga cukup masif. Baik dari segi kinerja maupun laporan keuangannya.

Kata Febri, terkait kinerja KPK selama ini telah diawasi oleh DPR RI. Sedangkan terkait laporan keuangan, KPK diawasi oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

“Kemudian ketika pimpinan diduga melanggar kode etik ada mekanisme pengawasan yang melibatkan pihak eksternal yang disebut dengan komite etik misalnya. Bahkan¬† pihak eksternalnya lebih dominan disana,” kata Febri.

“Ini yang kami sebut bahwa mekanisme pengawasan tersebut sebenarnya sudah diatur, sudah dilaksanakan. Jadi bahkan komite etik pernah dibentuk untuk beberapa pimpinan KPK sebelumnya,” tandasnya.

Untuk diketahui, Panitia Khusus Angket KPK telah membacakan melaporkan hasil rekomendasi dalam paripurna DPR tadi.

Dalam laporannya, Pansus merekomendasikan agar KPK membentuk lembaga pengawas independen. Lembaga pengawas ini beranggotakan unsur internal KPK dan juga dari eksternal.

Adapun rekomendasi tersebut diberikan karena Pansus menilai dalam konteks tata kelola kelembagaan yang tercermin dari struktur organisasi KPK terdapat ketidaksetaraan. Misalnya dalam hal pengawasan internal berada di bawah deputi.

Sedangkan diperlukannya lembaga pengawas eksternal sebagai perwujudan tanggung jawab KPK pada publik. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...