Senin, 26 Februari 2018 | 08.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kode suap Bupati Imas ‘Itunya’

Kode suap Bupati Imas ‘Itunya’

Kamis, 15 Februari 2018 - 00:51 WIB

IMG-30300

Bupati Subang, Jawa Barat Imas Aryumningsih. FOTO: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan empat tersangka suap perizinan pabrik di lingkungan Pemkab Subang menggunakan kode khusus dalam penyebutan uang suap.

Hal itu dilakukan untuk menyamarkan praktik rasuah dari lembaga penegak hukum.

“Dalam komunikasi pihak-pihak terkait dalam kasus ini, digunakan kode ‘itunya’ yang menunjuk pada uang akan diserahkan,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).

Basaria mengatakan, komitmen fee awal antara pemberi dengan perantara sebesar Rp4,5 miliar. Sedangkan, komitmen fee antara Bupati dengan perantara hanya Rp1,5 miliar.

Namun, saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT), tim KPK baru menemukan uang sebesar Rp337.378.000 yang disita dari sejumlah orang dan sejumlah lokasi.

Rinciannya, seorang bernama Data yang berada di Rest Area Cileunyi Bandung, KPK menyita uang sebesar Rp62.278.000. Sedangkan, dari tangan Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Asep Santika, menyita uang Rp225.050.000.

Sementara itu, dari Kepala Seksi Pelayanan Perizinan DPMPTSP, Sutiana mengamankan uang senilai Rp50 juta. Uang tersebut diduga untuk memuluskan pengurusan perizinan pendirian pabrik PT ASP dan PT PBM.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Subang Imas Aryumningsih (IA) sebagai tersangka. Selain Imas, dua orang, Data dan Asep Santika, juga ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan, pihak swasta bernama Miftahhufin (MTH), turut ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Atas perbuatannya, Miftahhufin selalu pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan, Imas, Data dan Asep selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...