Senin, 26 Februari 2018 | 08.09 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Bupati Imas Aryumningsih resmi ditahan

Bupati Imas Aryumningsih resmi ditahan

Kamis, 15 Februari 2018 - 09:02 WIB

IMG-30304

Bupati Subang, Imas Aryumingish mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa, Kamis (15/2). FOTO: KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Setelah berstatus tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Bupati Subang Imas Aryumningsih atas kasus tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengurusan perizinan di Pemkab Subang 2017-2018.

“Tersangka Imas Aryumningsih ditahan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (15/2) dini hari.

Imas akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Imas bersama tiga orang lainnya, yakni Miftahhudin dan Data dari unsur swasta serta Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Asep Santika telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.

Tiga tersangka lainnya, Miftahhudin dan Asep Santika juga ditahan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. Sedangkan Data ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Ketiganya juga akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Sesuai menjalani pemeriksaan, Imas yang keluar dari gedung KPK, Jakarta sekitar pukul 01.30 WIB mengaku tidak menerima uang suap terkait perizinan itu.

“Saya juga tidak tahu, lagi di rumah lalu KPK jemput saya langsung ke sini. Saya juga tidak ngerti karena saya tidak ada urusan dengan uang,” kata Imas yang sudah mengenakan rompi oranye tahanan KPK tersebut dilansir Antara.

Ia pun juga mengaku tidak menerima uang suap dari Miftahhudin terkait pengurusan perizinan yang diajukan oleh PT ASP dan PT PBM di Kabupaten Subang senilai total Rp1,4 miliar.

“Tidak ada sama sekali, benar sumpah Demi Allah saya tidak terima uang apapun,” ucap Imas.

Ia menyatakan bahwa pengurusan perizinan itu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang.

“Kalau izin memang itu investor mau masuk Subang harus izin. Izin ini ya urusannya dengan kantor DPMPTSP, saya silakan saja ngurus ke sana. Siapa pun investor yang mau masuk Subang saya persilakan dan izin, bukan saya yang ngurus ada bidangnya, ya ada dinasnya,” kata dia.

Saat konferensi pers, KPK menduga Imas bersama-sama beberapa pihak menerima hadiah dari swasta atau pengusaha terkait pengurusan perizinan di lingkungan Pemkab Subang yang diajukan dua perusahaan, yaitu PT ASP dan PT PBM senilai Rp1,4 miliar.

“Pemberian suap dilakukan untuk mendapatkan izin membuat pabrik atau tempat usaha di Kabupaten Subang,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/2) malam.

Menurut dia, pemberian uang atau hadiah dari pengusaha tersebut melalui orang-orang dekat Bupati yang bertindak sebagai pengumpul dana.

Ia mengungkapkan diduga komitmen “fee” awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp4,5 miliar sedangkan dugaan komitmen “fee” antara Bupati ke perantara adalah Rp1,5 miliar.

Sebagai pihak yang diduga penerima Imas Aryumningsih, Data, dan Asep Santika disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan diduga pihak pemberi Miftahhudin disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Imas maju sebagai calon Bupati Subang berpasangan dengan Sutarno dalam Pilkada Subang 2018. Sebagai calon petahana atau incumbent, Imas diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Sutarno didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...