Kamis, 22 Februari 2018 | 21.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Ketua MKD Sebut Pasal 122 Cegah Abuse of Power Anggota Dewan

Ketua MKD Sebut Pasal 122 Cegah Abuse of Power Anggota Dewan

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 15 Februari 2018 - 17:31 WIB

IMG-30326

Sufmi Dasco Ahmad, Foto (KiniNews/Bayu Putra)

Jakarta, kini.co.id – Keberadaan pasal 122 huruf K dalam UU MD3 yang baru saja disahkan DPR menjadi polemik ditengah masyarakat saat ini. Sebagian masyarakat menganggap bahwa keberadaan pasal tersebut mengancam keberlangsungan iklim demokrasi yang telah dibangun dengan cucuran keringat, darah dan pemikiran para pejuang reformasi.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, bahwa keberadaan pasal 122 huruf K sebenarnya adalah penegasan dari pasal sebelumnya yang sudah ada yaitu terkait bagaimana DPR menjaga marwah dan martabatnya secara kelembagaan.

“Pasal 122 huruf K ini penegasan dari pasal 119, jadi bukan hal baru. MKD ditugaskan oleh kawan-kawan (DPR RI) untuk menjaga marwah dan kehormatan lembaga dan anggota. Nah, di pasal 119 itu sudah jelas MKD bertugas menjaga marwah dan kehormatan lembaga dan anggota, namun untuk mempertegasnya, maka DPR berinisiatif memberikan tugas tambahan pada MKD dengan pasal 122 huruf K yang intinya menjaga kehormatan DPR secara kelembagaan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima kini.co.id , Kamis (15/02).

“Selama ini kami fokus menjaga marwah itu lebih ke dalam, proses perbaikannya lebih ke internal kalau mengacu ke pasal 119,” tambah Politisi Gerindra ini.

Jadi, Menurut Dasco, penegasan terkait menjaga marwah lembaga DPR melalui pasal 122 huruf K itu bukan berarti DPR anti kritik apalagi anti demokrasi. “Pasal itu dimaksudkan justru untuk mencegah abuse of power dari anggota DPR itu sendiri,” tandas Anggota Komisi III DPR RI ini.

Selain itu, lanjut Dasco, semangat dari pasal tersebut adalah bagaimana DPR melalui MKDnya mencegah potensi penyalahgunaan wewenang yang dimiliki anggota DPR ketika menghadapi satu persoalan hukum misalnya dengan unsur masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

“Implementasi pasal tersebut akan kita atur untuk mencegah terjadinya abuse of power. Nanti kita atur dan buat tata beracaranya untuk menepis kekhawatiran masyarakat bahwa pasal itu anti kritik. kami akan segera membuat tata beracaranya dengan parameter dan aturan yang jelas. Yang jelas kalau ada angwan yang merasa dirugikan misalnya, itu tidak serta merta juga main lapor karena begini, itu juga rentan nanti ada pelanggaran kode etik ketika dia melaporkan dengan menggunakan powernya untuk menekan penegak hukum, inikan tidak fair. Itu makanya MKD mencegah hal-hal itu,” papar Dasco.

Untuk diketahui juga, terang dia, pasal tersebut dalam rangka merespons kondisi perpolitikan yang semakin dinamis, maka dari itu perlu aturan yang bisa mencegah atau bahkan merugikan marwah dan kehormatan lembaga DPR.

“Dalam perjalanannya teman-teman (anggota DPR) ini juga bukan punya masalah diinternal saja. Banyak juga teman-teman mengalami persoalan diluar DPR. Namanya politik mereka kerap kali dilaporkan ke penegak hukum, nah kemudian terjadi rekayasa-rekayasa, yang bisa saja dilakukan oleh lawan politiknya atau bisa saja oleh orang yang pengin kursinya,” imbuhnya.

“Sebenarnya di kepolisian juga ada Standar Operational Procedure (SOP-nya) soal pelaporan pidana ini. Cuma kerap kali tidak menerapkan aturan yang sma. Sehingga timbul wacana dari kawan-kawan yang direalisasikan dalam UU yang memberikan tugas kepada MKD untuk menjaga marwah dan kehormatan lembaga DPR dengan memberikan tugas tambahan melalui pasal 122 huruf K. Yang jelas DPR bukan lembaga anti kritik, silakan saja masyarkat mengkritik sepanjang kritik itu berbasiskan data ilmiah,” tutup Waketum Gerindra ini.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 20:01 WIB

Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR

Meski telah disahkan, revisi UU MD3 menimbulkan polemik. Beberapa pasal dinilai publik terlalu berlebihan, khususnya dalam hak imunitas anggota DPR. ...
PT Waskita akui lalai dalam pemasangan  girder non standar
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:55 WIB

PT Waskita akui lalai dalam pemasangan girder non standar

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengakui adanya kelalaian dalam sejumlah proyek infrastruktur terutama pengerjaan konstruksi jalan melayang (elevated). Ketelitian pemasangan ...
Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:42 WIB

Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya

Penyidik Polda Metro Jaya bakal memeriksa pedangdut Elvy Sukaesih terkait penyalahgunaan narkoba yang menyeret ketiga anaknya Dhawiya Zaida, Syehan dan Ali Zaenal Abidin."Dipanggil ...
Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara  BNPB
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:31 WIB

Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara BNPB

Tim SAR gabungan hingga saat ini masih terus melakukan upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban longsor di Desa Pasir ...
Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:16 WIB

Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke Indonesia setelah 10 bulan lamanya menjalani perawatan di RS ...
Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 16:04 WIB

Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke tanah air setelah melakukan perawatan di sebuah Rumah Sakit ...