Kamis, 22 Februari 2018 | 21.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Dewan Pers indikasikan pasal karet ancam kemerdekaan pers dalam RUKHP

Dewan Pers indikasikan pasal karet ancam kemerdekaan pers dalam RUKHP

Jumat, 16 Februari 2018 - 00:28 WIB

IMG-30336

Gedung Dewan Pers (KiniNews/Doc)

Jakarta, kini.co.id – Sejumlah pasal dalam draf RUKHP yang tengah dibahas DPR dan Pemerintah di indikasikan mengancam kemerdekaan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengatakan, ketentuan di beberapa pasal RKUHP itu bertentangan dengan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang bersifat khusus (lex specialis). 

Menurutnya penyelesaian sengketa pemberitaan sudah diatur oleh UU Pers. Di konteks ini, Dewan Pers berwenang menentukan sebuah masalah pemberitaan memuat unsur pidana atau hanya sekedar pelanggaran kode etik jurnalistik yang hanya berujung pada pemenuhan hak jawab dan hak koreksi oleh media. 

“Pertanyaannya apakah tim pembuat Undang-Undang ini tidak melibatkan tim yang paham betul tentang kemederkaan pers, dan paham betul naskah Undang-Undang bagaimana seharusnya dibuat. Karena kalau ada Undang-Undang lain yang sudah spesifik mengatur, tidak boleh ada UU baru,” kata Stanley di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).

Stanley mencontohkan sejumlah pasal di RKUHP memuat kalimat, “Menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau menyebarluaskan gambar yang berisi penghinaan.”

Berikut sejumlah pasal dalam RUKHUP yang menjadi ancaman kemerdekaan pers.

Pasal 309 ayat (1):

Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori III’.

Pasal 309 ayat (2):

Setiap orang yang meyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori II’.

Pasal 328:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV’.

Pasal 329:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori empat bagi setiap orang yang secara melawan hukum’.

Pasal 771:

Setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.’

Pasal 772:

Setiap orang yang mencetak tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.’

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 20:01 WIB

Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR

Meski telah disahkan, revisi UU MD3 menimbulkan polemik. Beberapa pasal dinilai publik terlalu berlebihan, khususnya dalam hak imunitas anggota DPR. ...
PT Waskita akui lalai dalam pemasangan  girder non standar
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:55 WIB

PT Waskita akui lalai dalam pemasangan girder non standar

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengakui adanya kelalaian dalam sejumlah proyek infrastruktur terutama pengerjaan konstruksi jalan melayang (elevated). Ketelitian pemasangan ...
Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:42 WIB

Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya

Penyidik Polda Metro Jaya bakal memeriksa pedangdut Elvy Sukaesih terkait penyalahgunaan narkoba yang menyeret ketiga anaknya Dhawiya Zaida, Syehan dan Ali Zaenal Abidin."Dipanggil ...
Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara  BNPB
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:31 WIB

Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara BNPB

Tim SAR gabungan hingga saat ini masih terus melakukan upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban longsor di Desa Pasir ...
Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:16 WIB

Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke Indonesia setelah 10 bulan lamanya menjalani perawatan di RS ...
Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 16:04 WIB

Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke tanah air setelah melakukan perawatan di sebuah Rumah Sakit ...