Rabu, 25 April 2018 | 17.07 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Jakarta, kini.co.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran.

Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat merencanakan dengan baik prioritas pembangunan nasional tahun 2019 mendatang.

Hal ini tertuang dalam rapat kerja Tim Anggaran Komite I, II, III dan IV DPD dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 di Ruang Rapat Komite IV DPD, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/3).

Wakil Ketua Komite IV DPD Ayi Hambali memaparkan sejumlah persoalan yang ada di daerah diantaranya tentang ketahanan pangan nasional.

Menurut senator asal Jawa Barat ini, daerah pemilihannya dikenal sebagai lumbung pangan nasional, namun jumlah sawah juga semakin berkurang seiring dengan pembangunan property yang menjamur. 

“Saya ga tau berapa proyek pembangunan lagi yang akan dibangun sehingga mengurangi jumlah sawah di Jawa Barat,” ujarnya.

Anggota DPD asal Sulawesi Barat, Marthen menilai target pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah akan diikuti oleh peningkatan konsumsi beras. Sementara, sektor pertanian tidak menunjukkan adanya peningkatan.

“Proyek cetak sawah gagal, program pupuk bersubsidi yang kami banyak temui di daerah juga tidak tepat sasaran. Maka, yang ada justru peningkatan impor beras ditahun tahun mendatang,” jelasnya.

Pembangunan yang tidak tepat sasaran juga diungkapkan oleh Anggota Komite III DPD dari Banten, Ahmad Sadeli Karim.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di Banten cukup bagus termasuk pertanian, namun peningkatan sektor pariwisata dikhawatirkan tidak akan tercapai di 2019, mengingat infrastruktur di daerahnya yang masih belum memadai.

“Banten memiliki potensi wisata yang besar tapi gimana infrastruktur sangat buruk, waktu tempuh ke Banten yang lama. Gimana orang tertarik mau tertarik ke Banten. Padahal, jarak dari Jakarta ke Banten lebih dekat daripada ke Puncak atau Bandung, kalau saja infrastruktur bisa lebih memadai,” jelasnya.

Sementara itu,  Abdul Rahmi  dari Kalimantan Barat menilai langkah pemerintah menyederhanakan prioritas pembangunan nasional diharapkan dapat menyentuh pembangunan sumber daya manusia.

Ia pun berharap, berbagai program pembangunan ini direncanakan dengan baik dan tidak diintervensi oleh kepentingan politik menjelang pemilu.

“Program ini dananya terbatas, mudah-mudahan tepat sasaran. Kita sering dengar program terbajak kepentingan politik. Seharusnya melalui perencanaan yang baik, ini bisa diminimalisir. Pengendalian sampai level ketiga diharapkan bisa mengurangi korupsi di negara kita,” ucapnya.

Sebelumnya,  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menjelaskan pemerintah menetapkan lima proritas nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 sebagai kerangka penyusunan program pembangunan berkelanjutan.

Penetapan lima prioritas nasional tersebut merupakan bagian upaya pemerintah menjawab sejumlah isu strategis pada 2019.

Kelima prioritas itu yakni, pertama, Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; kedua, Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; ketiga, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif; keempat, Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan kelima, Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum. 

“Penetapan lima PN [prioritas nasional] tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah menjawab isu-isu strategis tahun 2019,” ujarnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 15:43 WIB

Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Distribusi Jawa Barat membukukan pendapatan perusahaan total Rp47,074 triliun dari total target Rp51 triliun hingga ...