Sabtu, 20 Oktober 2018 | 10.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Polisi Diminta Kaji Ulang Hukuman untuk Kebohongan Ratna

Polisi Diminta Kaji Ulang Hukuman untuk Kebohongan Ratna

Sabtu, 6 Oktober 2018 - 12:07 WIB

IMG-28842

Ahli Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar. (KiniNews/Restu Fadillah)

kini.co.id – Ratna Sarumpaet sudah resmi menyandang status tersangka penyebaran berita bohong alias hoax soal penganiayaan terhadap dirinya sendiri.

Ia disangkakan dengan Pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Salah satu peraturan yang menjerat Ratna yakni UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum pidana ini bisa terbilang jadul. Pasalnya UU ini diketahui pertama kali ditandatangani oleh Presiden RI Ke-1 Soekarno dan belum ada pembaharuannya hingga saat ini.

Ahli Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar berpendapat Pasal ini rasanya kurang relevant jika diterapkan dalam kasus ini.

“Sebab meski hukum ini masih berlaku tapi lebih banyak aspek politiknya,” tutur Fickar melalui pesan singkat kepada Kini.co.id di Jakarta, Sabtu, (6/10/2018).

Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 ayat (1) berbunyi barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setingi-tingginya 10 tahun.

Menrutnya benar bahwa Ibunda Atiqah Hasiloan ini telah membuat berita bohong sebagaimana diakuinya. “Cuma apakah dia menyebarkan? Apakah memberitahu kepada keluarga karena malu bentuk mukanya dan berbicara kepada Prabowo CS merupakan tindakan penyebaran?” katanya bertanya-tanya.

Begitu juga yang dimaksud dengan keonaran yang ditimbulkan. Apakah silang pendapat di medsos yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melaporkan ke aparat kepolisian merupakan sebuah bentuk keonaran.

“Menurut saya ini belum jelas,” sambungnya.

Oleh karena itu Fickar menyarankan agar pihak kepolisian mengkaji kembali Pasal apa yang sekiranya tepat untuk diterapkan di kasus ini.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 17:17 WIB

Kader PKS kecewa kursi Wagub DKI tidak kunjung diberikan Gerindra

SEJUMLAH kader DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Timur disebut kecewa dan kesal lantaran Partai Gerindra tak kunjung memberikan kursi ...
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...