Rabu, 19 Desember 2018 | 17.47 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Polisi Diminta Kaji Ulang Hukuman untuk Kebohongan Ratna

Polisi Diminta Kaji Ulang Hukuman untuk Kebohongan Ratna

Sabtu, 6 Oktober 2018 - 12:07 WIB

IMG-28842

Ahli Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar. (KiniNews/Restu Fadillah)

kini.co.id – Ratna Sarumpaet sudah resmi menyandang status tersangka penyebaran berita bohong alias hoax soal penganiayaan terhadap dirinya sendiri.

Ia disangkakan dengan Pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Salah satu peraturan yang menjerat Ratna yakni UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum pidana ini bisa terbilang jadul. Pasalnya UU ini diketahui pertama kali ditandatangani oleh Presiden RI Ke-1 Soekarno dan belum ada pembaharuannya hingga saat ini.

Ahli Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar berpendapat Pasal ini rasanya kurang relevant jika diterapkan dalam kasus ini.

“Sebab meski hukum ini masih berlaku tapi lebih banyak aspek politiknya,” tutur Fickar melalui pesan singkat kepada Kini.co.id di Jakarta, Sabtu, (6/10/2018).

Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 ayat (1) berbunyi barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setingi-tingginya 10 tahun.

Menrutnya benar bahwa Ibunda Atiqah Hasiloan ini telah membuat berita bohong sebagaimana diakuinya. “Cuma apakah dia menyebarkan? Apakah memberitahu kepada keluarga karena malu bentuk mukanya dan berbicara kepada Prabowo CS merupakan tindakan penyebaran?” katanya bertanya-tanya.

Begitu juga yang dimaksud dengan keonaran yang ditimbulkan. Apakah silang pendapat di medsos yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melaporkan ke aparat kepolisian merupakan sebuah bentuk keonaran.

“Menurut saya ini belum jelas,” sambungnya.

Oleh karena itu Fickar menyarankan agar pihak kepolisian mengkaji kembali Pasal apa yang sekiranya tepat untuk diterapkan di kasus ini.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 19 Desember 2018 - 17:03 WIB

Jalan Gubeng Surabaya Amblas, Ini Penjelasan RS Siloam

Management Rumah Sakit Siloam nampaknya enggan disalahkan soal amblasnya Jalan Raya Gubeng, Surabaya yang diduga karena proyek pengerjaan basement RS ...
Politik - Rabu, 19 Desember 2018 - 17:01 WIB

Fahri Hamzah: Banyak Orang Salah Paham Tentang Pidato Prabowo

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, banyak orang keliru tentang pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tentang Indonesia ...
Hukum - Rabu, 19 Desember 2018 - 15:29 WIB

Ditargetkan Selesai Tahun Ini, Kasus RJ Lino Belum Juga Disentuh KPK

Akhir Desember 2017 silam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencanangkan berbagai target. Salah satu target besar yang dicanangkan adalah penyelesaian kasus ...
Hukum - Rabu, 19 Desember 2018 - 15:25 WIB

Fahri Hamzah Minta Polisi Ungkap Fakta Soal Penahanan Habib Bahar

Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta pihak kepolisian menjelaskan kepada publik atas penahanan Habib Bahar bin Smith atas dugaan penganiayaan terhadap ...
Hukum - Rabu, 19 Desember 2018 - 13:25 WIB

Begini korban penganiayaan Bahar Smith

KEPALA Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto mengatakan remaja korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Bahar bin ...
Peristiwa - Rabu, 19 Desember 2018 - 11:59 WIB

Penyebab amblesnya jalan Gubeng-Surabaya mulai terkuak

DUGAAN penyebab amblesnya Jalan Gubeng di Surabaya mulai terkuak. Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan amblesnya jalan disebabkan oleh ...