Selasa, 21 Mei 2019 | 21.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Banyak Masalah di Perbatasan, DPD Usulkan RUU Daerah Kepulauan

Banyak Masalah di Perbatasan, DPD Usulkan RUU Daerah Kepulauan

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 9 Oktober 2018 - 11:39 WIB

Jakarta, kini.co.id – DPD RI mengusulkan draft RUU Daerah Kepulauan kepada DPR. Dua isu utama yang mengemuka adalah soal perluasan kewenangan konkuren pemerintah daerah dan Dana Khusus Kepulauan.

Sukamta, anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan dari Fraksi PKS, Senin (8/10) di sela-sela Rapat Kerja RUU Daerah Kepulauan antara pemerintah dengan DPR di Senayan, Jakarta mendukung pembahasan RUU ini

“RUU Daerah Kepulauan ini menekankan perlunya memberikan perhatian yang lebih terhadap daerah-daerah kepulauan, karena pembangunan daerah kepulauan itu penting. RUU ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan serta mengurangi kesenjangan yang ada di daerah-daerah kepulauan, terutama pulau-pulau terluar”. tegas Sukamta

Sekretaris Fraksi yang sekaligus juga sebagai Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan bahwa perhatian terhadap dimensi pertahanan pulau-pulau terluar harus menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia.

Hal ini terkait dengan kedaulatan bangsa karena berbatasan dengan wilayah negara lain. Beberapa contoh di antaranya adalah persoalan Pulau Sebatik yang berbatasan dengan Malaysia, atau ‘lepas’-nya pulau Sipadan-Ligitan dari Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional beberapa tahun lalu.

Sukamta mengungkapkan, di Sebatik warga negara Indonesia dengan Malaysia berbaur, tapi secara sosial menjadi tidak jelas batas kedua negara. Misalkan rumah bagian etras masuk wilayah RI, tetapi bagian dapur masuk wilayah Malaysia.

membeli barang pakai Rupiah, kembalian bisa pakai Ringgit. Pembangunan di wilayah Malaysia lebih maju, sehingga banyak WNI di Sebatik yang lebih memilih beekrja di wilayah Malaysia kaena gajinya berlipat-lipat.

Sedangkan persoalan lepasnya Sipadan-Ligitan salah satunya karena pembangunan di Sipadan-Ligitan tidak berjalan baik. Secara de facto, Malaysia-lah yang lebih membangun wilayah tersebeut. Hal-hal ini harus menjadi perhatian serius dalam RUU Daerah Kepulauan ini.

“Kami juga memandang bahwa perluasan kewenangan dan usulan Dana Khusus Kepulauan merupakan isu yang harus benar-benar diperjuangkan dalam RUU Daerah Kepulauan ini” ungkap Sukamta.

Namun, khusus terkait Dana Khusus Kepulauan yang ditetapkan minimal 5% dari dalam dan/atau luar pagu Dana Transfer Daerah FPKS menilai tidak perlu disebutkan besaran persentasenya dalam RUU, tetapi cukup disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah kepulauan melalui peraturan pelaksana.

“Hal tersebut perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan pemerintah pada pembahasan tingkat I,” ujar Sukamta.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...