Sabtu, 20 Oktober 2018 | 10.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Banyak Masalah di Perbatasan, DPD Usulkan RUU Daerah Kepulauan

Banyak Masalah di Perbatasan, DPD Usulkan RUU Daerah Kepulauan

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 9 Oktober 2018 - 11:39 WIB

Jakarta, kini.co.id – DPD RI mengusulkan draft RUU Daerah Kepulauan kepada DPR. Dua isu utama yang mengemuka adalah soal perluasan kewenangan konkuren pemerintah daerah dan Dana Khusus Kepulauan.

Sukamta, anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan dari Fraksi PKS, Senin (8/10) di sela-sela Rapat Kerja RUU Daerah Kepulauan antara pemerintah dengan DPR di Senayan, Jakarta mendukung pembahasan RUU ini

“RUU Daerah Kepulauan ini menekankan perlunya memberikan perhatian yang lebih terhadap daerah-daerah kepulauan, karena pembangunan daerah kepulauan itu penting. RUU ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan serta mengurangi kesenjangan yang ada di daerah-daerah kepulauan, terutama pulau-pulau terluar”. tegas Sukamta

Sekretaris Fraksi yang sekaligus juga sebagai Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan bahwa perhatian terhadap dimensi pertahanan pulau-pulau terluar harus menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia.

Hal ini terkait dengan kedaulatan bangsa karena berbatasan dengan wilayah negara lain. Beberapa contoh di antaranya adalah persoalan Pulau Sebatik yang berbatasan dengan Malaysia, atau ‘lepas’-nya pulau Sipadan-Ligitan dari Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional beberapa tahun lalu.

Sukamta mengungkapkan, di Sebatik warga negara Indonesia dengan Malaysia berbaur, tapi secara sosial menjadi tidak jelas batas kedua negara. Misalkan rumah bagian etras masuk wilayah RI, tetapi bagian dapur masuk wilayah Malaysia.

membeli barang pakai Rupiah, kembalian bisa pakai Ringgit. Pembangunan di wilayah Malaysia lebih maju, sehingga banyak WNI di Sebatik yang lebih memilih beekrja di wilayah Malaysia kaena gajinya berlipat-lipat.

Sedangkan persoalan lepasnya Sipadan-Ligitan salah satunya karena pembangunan di Sipadan-Ligitan tidak berjalan baik. Secara de facto, Malaysia-lah yang lebih membangun wilayah tersebeut. Hal-hal ini harus menjadi perhatian serius dalam RUU Daerah Kepulauan ini.

“Kami juga memandang bahwa perluasan kewenangan dan usulan Dana Khusus Kepulauan merupakan isu yang harus benar-benar diperjuangkan dalam RUU Daerah Kepulauan ini” ungkap Sukamta.

Namun, khusus terkait Dana Khusus Kepulauan yang ditetapkan minimal 5% dari dalam dan/atau luar pagu Dana Transfer Daerah FPKS menilai tidak perlu disebutkan besaran persentasenya dalam RUU, tetapi cukup disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah kepulauan melalui peraturan pelaksana.

“Hal tersebut perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan pemerintah pada pembahasan tingkat I,” ujar Sukamta.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 17:17 WIB

Kader PKS kecewa kursi Wagub DKI tidak kunjung diberikan Gerindra

SEJUMLAH kader DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Timur disebut kecewa dan kesal lantaran Partai Gerindra tak kunjung memberikan kursi ...
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...