Sabtu, 16 Februari 2019 | 15.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Kantongi Nama Trio Kwek-Kwek di Kasus Walikota Pasuruan

KPK Kantongi Nama Trio Kwek-Kwek di Kasus Walikota Pasuruan

Reporter : Restu Fadilah | Selasa, 9 Oktober 2018 - 11:56 WIB

IMG-28906

Jubir KPK, Febri Diansyah. (KiniNews/Restu Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah resmi menetapkan Walikota Pasuruan, Setiyono sebagai tersangka. Setiyono diduga mengatur jatah proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan melalui orang dekatnya yang disebut “Trio Kwek Kwek”. Lantas siapa Trio Kwek Kwek ini?

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan pihaknya sudah mengidentifikasi siapa saja tiga orang yang diduga sebagai perpanjangan tangan dari Walikota tersebut.

“Identitas dari ketiga orang itu sudah kami pegang,” tutur Febri di Jakarta, Selasa, (9/10/2018).

Hanya saja Febri belum mau menyebutkan siapa saja ketiga orang tersebut. Namun yang pasti tentu ketiga orang itu akan diperiksa untuk melihat lebih lanjut dugaan proyek-proyek apa saja yang mereka kelola dan juga sejauh mana Wali Kota juga mendapatkan `fee` dari proyek tersebut.

Lebih jauh Febri menjelaskan bahwa ketiganya diduga membagi-bagi proyek dan kemudian mengaturnya secara masing-masing.

“Ada pembagian-pembagian yang mereka lakukan, misalnya A itu lebih menangani sejumlah proyek dengan rincian tertentu kemudian dua orang lain menangangi proyek lain” jelasnya.

Febri menambahkan, saat ini KPK juga tengah mengidentifikasi sekitar 10 proyek dalam kasus suap Wali Kota Pasuruan tersebut.

“Saat ini ada sekitar lebih dari 10 proyek di Pasuruan yang sedang kami identifikasi yang diduga ada tabulasi nilai proyek HPS (harga perkiraan sendiri) dan nilai kontrak,” tuntasnya.

Untuk diketahui, kasus ini berawal dari serangkaian OTT yang dilakukan oleh KPK pada Kamis, (4/10/2018) lalu. Dari aksinya itu, KPK berhasil menetapkan empat orang tersangka.

Mereka adalah Walikota Pasuruan; Setiyono, Plh Kadis PU Kota Pasuruan; Dwi Fitri Nurcahyo, Staf Kelurahan Purutrejo; Wahyu Tri Hardianto, dan satu orang pihak swasta Muhammad Baqir.

Mereka memiliki peran yang berbeda. Rinciannya Setiyono, Dwi dan Wahyu berperan sebagai pihak penerima. Sedangkan Baqir berperan sebagai pihak pemberi.

Adapun suap itu berkaitan dengan proyek Pusat Layanan Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUKM).

Akibat perbuatannya itu, Setiyono, Dwi Fitri dan Wahyu ‎Tri sebagai pihak penerima disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Muhammad Baqir sebagai pihak pemberi disangkakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31 tahun 199c tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...