Selasa, 18 Desember 2018 | 23.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Skandal Proyek Lampung Selatan, KPK Periksa Adik Ketua MPR

Skandal Proyek Lampung Selatan, KPK Periksa Adik Ketua MPR

Reporter : Restu Fadilah | Selasa, 9 Oktober 2018 - 12:21 WIB

IMG-28908

Bupati Lampung Selatan; Zainudin Hasan. (Ist)

Jakarta, kini.co.id

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan.

Zainudin yang merupakan adik dari Ketua MPR RI, Zulkfili Hasan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA (Anjar Asmara),” tutur Jubir KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Selasa, (9/10/2018).

Selain itu, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komisaris PT 9 Naga Emas, Yoga Swara. Yoga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ZH (Zainudin Hasan).

Untuk diketahui, kasus ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada (26/7/2018) lalu. Dari aksi senyapnya itu, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Bupati Lampung Selatan; Zainudin Hasan, Kadis PUPR Kabupaten Lampung Selatan; Anjar Asmara, anggota DPRD Provinsi Lampung; Agus Bhakti Nugraha, dan pemilik CV 9 Naga; Gilang Ramadhan.

Zainudin, Agus dan Anjar diduga menerima suap sebesar Rp 600 juta. Diduga suap ini terkait dengan sejumlah proyek barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan yang digarap Gilang.

Proyek-proyek tersebut adalah Box Culvert Waysulan dimenangkan oleh PT Langit Biru, rehabilitasi ruang jalan Banding Kantor Camat Rajabasa dimenangkan oleh CV Langit Biru, Peningkatan ruas Jalan Kuncir Curug dimenangkan CV Menara 9, dan peningkatan ruas Jalan Lingkar Dusun Tanah Luhur Batas Kota dimenangkan CV Laut Merah.

Akibat perbuatannya itu, Zainudin, Anjar dan Agus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai tersangka pemberi suap, Gilang dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:54 WIB

KPK banding vonis Johanes Kotjo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ajukan banding terhadap putusan tingkat pertama pemilik saham Blackgold Natural Resources Johanes Budisutrisno Kotjo dalam kasus ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:37 WIB

Kuasa hukum pastikan Bahar bin Smith ditahan di Polda Jabar

POLISI melakukan penahanan terhadap penceramah Habib Bahar Bin Smith, dalam kasus dugaan penganiayaan. Penahanan Bahar Bin Smith dikonfirmasi usai penceramah ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:41 WIB

KPK Tak Pungkiri Buka Lidik Baru Kasus PLTU Riau-1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memungkiri bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan baru di kasus suap PLTU Riau-I. Arah pengembangan itu ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:38 WIB

Setnov Tak Tahu Menahu Soal Bilik Asmara di Lapas Sukamiskin

Narapidana kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Setya Novanto mengaku tidak tahu menahu soal adanya kamar ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 15:41 WIB

Lambaga Legislatif RI Kompak Bersama Gelar Refleksi Akhir Tahun

Ketua DPD RI Oesman Sapta menyebutkan di tahun politik media memegang peranan melawan berita hoax, saat menghadiri Refleksi Akhir Tahun ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 13:50 WIB

Komisi I DPR Minta KBRI Pulangkan 3 WNI Dari Laos

Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vientiane, Laos memulangkan tiga WNI yang masih ...