Selasa, 18 Desember 2018 | 23.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Soal Perusakan Barang Bukti. Ketua KPK Diminta Tak Lagi Bersilat Lidah

Soal Perusakan Barang Bukti. Ketua KPK Diminta Tak Lagi Bersilat Lidah

Reporter : Restu Fadilah | Selasa, 9 Oktober 2018 - 12:57 WIB

IMG-28916

Bambang Widjayanto. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Isu dugaan perusakan barang bukti terkait kasub Basuki Hariman oleh tim internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sendiri kembali menyeruak di media masa. Mantan Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto pun ikut bersuara terkait hal ini.

“Saya mendesak, Ketua KPK Agus Raharjo, tidak lagi bersilat lidah dengan menyatakan pemulangan itu merupakan bentuk sanksi berat dengan menyatakan Itu sanksi berat yang bisa diberikan terhadap pegawai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga lain. Pimpinan KPK berhentilah bertameng kenaifan karena sudah sangat menyebalkan,” ucapnya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, (9/10/2018).

Menurut Agus, sudah saatnya Dewan Etik dibuat dan ditegakkan karena ada indikasi sebagian Pimpinan KPK telah mengetahui kejahatan yang terjadi tapi justru menyembunyikan dan berpura-pura tidak tahu. Padahal seharusnya Pimpinan KPK menegakan nilai-nilai dasar dalam tubuh lembaga antirasuah ini seperti integritas, keadilan, profesionalitas, kepemimpinan dan religiusitas.

Sebab, sambung BW, tindakan penyidik KPK yang diduga merobek 19 catatan transaksi adalah tindakan penyalahgunaan kewenangan atau setidaknya menggunakan kewenangan untuk kepentingan di luar KPK dan dapat dikualifikasi sebagai Pelanggaran Disiplin Berat sesuai Pasal 8 huruf g, l, dan n seperti yang tertuang dalam Peraturan KPK No. 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.

“Jika merujuk pada Pasal 8 huruf s jo Pasal 11 peraturan di atas, tindakan itu dapat dikualifikasikan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana (setidaknya merintangi proses pemeeriksaan atau obstruction of justice) dan telah timbul kerugian maka harus dikenakan pasal pidana selain mengganti kerugian yang timbul bukan sekedar mengembalikan ke instansi asalnya,” jelasnya.

Untuk diketahui dua penyidik KPK yang diduga merusak barang bukti adalah Roland Ronaldy dan Harun. Mereka diduga merobek Buku bank dengan sampul merah PT Impexindo Pratama yang berisi catatan pengeluaran perusahaan pada 2015-2016 dengan jumlah Rp 4,337 miliar dan US$ 206,1 ribu dan buku bank sampul hitam PT Aman Abadi Nusa Makmur. Berisi catatan pengeluaran perusahaan periode 2010-2013 dengan jumlah US$ 1,256 juta. Tindakan perusakan itu yakni dengan merobek 15 lembar catatan transaksi “jadah” atas buku bank serta membubuhkan tip-ex di atas lembaran alat bukti.

Tidak hanua itu mereka berdua juga diduga menghancurkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik KPK, Surya Tarmiani pada 9 Maret 2017. BAP tersebut memuat keterangan saksi Kumala Dewi Sumartono.

Dalam BAP tersebut terinci catatan laporan transaksi keuangan dalam kapasitasnya sebagai Bagian Keuangan CV Sumber Laut Perkasa. Selain itu termuat juga keterangan adanya 68 transaksi yang tercatat dalam buku bank merah atas nama Serang Noor dan ada 19 catatan transaksi untuk individu yang terkait dengan Institusi Kepolisian RI.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:54 WIB

KPK banding vonis Johanes Kotjo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ajukan banding terhadap putusan tingkat pertama pemilik saham Blackgold Natural Resources Johanes Budisutrisno Kotjo dalam kasus ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:37 WIB

Kuasa hukum pastikan Bahar bin Smith ditahan di Polda Jabar

POLISI melakukan penahanan terhadap penceramah Habib Bahar Bin Smith, dalam kasus dugaan penganiayaan. Penahanan Bahar Bin Smith dikonfirmasi usai penceramah ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:41 WIB

KPK Tak Pungkiri Buka Lidik Baru Kasus PLTU Riau-1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memungkiri bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan baru di kasus suap PLTU Riau-I. Arah pengembangan itu ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:38 WIB

Setnov Tak Tahu Menahu Soal Bilik Asmara di Lapas Sukamiskin

Narapidana kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Setya Novanto mengaku tidak tahu menahu soal adanya kamar ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 15:41 WIB

Lambaga Legislatif RI Kompak Bersama Gelar Refleksi Akhir Tahun

Ketua DPD RI Oesman Sapta menyebutkan di tahun politik media memegang peranan melawan berita hoax, saat menghadiri Refleksi Akhir Tahun ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 13:50 WIB

Komisi I DPR Minta KBRI Pulangkan 3 WNI Dari Laos

Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vientiane, Laos memulangkan tiga WNI yang masih ...