Rabu, 19 Desember 2018 | 17.47 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Digugat Prapid Gubernur Aceh, Begini Tanggapan KPK

Digugat Prapid Gubernur Aceh, Begini Tanggapan KPK

Reporter : Restu Fadilah | Selasa, 9 Oktober 2018 - 13:04 WIB

IMG-28919

Jubir KPK, Febri Diansyah. (KiniNews/Restu Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Gubernur Aceh non aktif, Irwandi Yusuf kembali mengajukan gugatan praperadilan atas perkara yang membelitnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sidang melawan KPK itu sudah teregistrasi di PN Jakarta Selatan.

Berdasarkan agenda yang dirilis tim Biro Humas PN Jakarta Selatan sidang perdana digelar pada Selasa, (9/10/2018). Namun ternyata sidang urung dilaksanakan lantaran pihak KPK tidak memenuhi panggilan.

Jubir KPK, Febri Diansyah menjelaskan pihaknya telah menerima surat dari PN Jakarta Selatan tentang praperadilan dengan pemohon Irwandi Yusuf dengan jadwal sidang hari ini, Selasa 9 Oktober 2018.

“Namun karena ada penugasan dan kegiatan lain, maka sejak Jumat kemarin KPK telah mengajukan permintaan pada PN Jaksel untuk mengundur waktu sidang selama 7 hari, yaitu pada 16 Oktober 2018,” jelas Febri melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Rabu, (9/10/2018).

Menurut Febri, tim saat ini sedang membaca isi permohonan praperadilan tersebut.

Adapun pada pokoknya isi praperadilan tersebut adalah menguraikan:

1. Irwandi Yusuf telah menjadi Gubernur sebelumnya dan mengklaim tidak pernah meminta atau menerima uang.

2. Menguraikan tersangka dipilih dalam pilkada serentak dengan suara 37,22%,

3. Mengklaim bahwa tidak pernah menerima uang seperti yang disangkakan KPK dalam penyidikan terkait DOK Aceh

4. Menjelaskan pertemuan tersangka dengan Steffy Burase dan usulan Steffy untuk melakukan lomba lari aceh marathon bertaraf internasional. Disebut juga tersangka menyarankan agar Steffy membuat “Rencana Anggaran Biaya” yang kemudian ditindaklanjuti Steffy dengan membuat RAB senilai Rp13M. selanjutnya RAB tersebut diserahkan tersangka pada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dan proses lebih lanjut.

5. Diuraikan juga, sebelum ada pencairan dana pemerintah, maka IY menggunakan dana pribadi dan mentransfer ke rekening Stefi Burase dan pihak lainnya, dengan jumlah sekitar Rp1 Milyar.

6. Disebutkan juga tentang pelaporan gratifikasi pada KPK yang dilakukan oleh Pemohon sejumlah Rp39 juta.

7. Pemohon juga membantah OTT yang dilakukan KPK, dan seterusnya.

Selain itu dalam berkas permohonannya, diterangkan juga yang pada pokoknya Pemohon meminta Penangkapan, penahanan dan surat-surat dalam penyidikan yang dilakukan oleh KPK tidak sah.

Menurut Febri, KPK tentu menghargai hal ini sebagai jalur hukum yang ditempuh oleh tersangka. Nanti jika persidangan dilakukan pada hari Selasa, 16 Oktober 2018 atau waktu lain yang ditentukan Pengadilan, tentu KPK akan mendengarkan permohonan yang diajukan oleh tersangka tersebut dan kemudian akan memberikan jawaban yang komprehensif.

“Namun, dalam pembacaan awal ini, kami memandang tersangka banyak bicara tentang hal-hal lain yang tidak ada hubungan langsung, dan lebih banyak menguraikan pokok perkara, yang semestinya tidak menjadi domain dari sidang praperadilan,” tuntasnya

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 19 Desember 2018 - 17:03 WIB

Jalan Gubeng Surabaya Amblas, Ini Penjelasan RS Siloam

Management Rumah Sakit Siloam nampaknya enggan disalahkan soal amblasnya Jalan Raya Gubeng, Surabaya yang diduga karena proyek pengerjaan basement RS ...
Politik - Rabu, 19 Desember 2018 - 17:01 WIB

Fahri Hamzah: Banyak Orang Salah Paham Tentang Pidato Prabowo

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, banyak orang keliru tentang pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tentang Indonesia ...
Hukum - Rabu, 19 Desember 2018 - 15:29 WIB

Ditargetkan Selesai Tahun Ini, Kasus RJ Lino Belum Juga Disentuh KPK

Akhir Desember 2017 silam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencanangkan berbagai target. Salah satu target besar yang dicanangkan adalah penyelesaian kasus ...
Hukum - Rabu, 19 Desember 2018 - 15:25 WIB

Fahri Hamzah Minta Polisi Ungkap Fakta Soal Penahanan Habib Bahar

Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta pihak kepolisian menjelaskan kepada publik atas penahanan Habib Bahar bin Smith atas dugaan penganiayaan terhadap ...
Hukum - Rabu, 19 Desember 2018 - 13:25 WIB

Begini korban penganiayaan Bahar Smith

KEPALA Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto mengatakan remaja korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Bahar bin ...
Peristiwa - Rabu, 19 Desember 2018 - 11:59 WIB

Penyebab amblesnya jalan Gubeng-Surabaya mulai terkuak

DUGAAN penyebab amblesnya Jalan Gubeng di Surabaya mulai terkuak. Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan amblesnya jalan disebabkan oleh ...