Sabtu, 20 Oktober 2018 | 10.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Digugat Prapid Gubernur Aceh, Begini Tanggapan KPK

Digugat Prapid Gubernur Aceh, Begini Tanggapan KPK

Reporter : Restu Fadilah | Selasa, 9 Oktober 2018 - 13:04 WIB

IMG-28919

Jubir KPK, Febri Diansyah. (KiniNews/Restu Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Gubernur Aceh non aktif, Irwandi Yusuf kembali mengajukan gugatan praperadilan atas perkara yang membelitnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sidang melawan KPK itu sudah teregistrasi di PN Jakarta Selatan.

Berdasarkan agenda yang dirilis tim Biro Humas PN Jakarta Selatan sidang perdana digelar pada Selasa, (9/10/2018). Namun ternyata sidang urung dilaksanakan lantaran pihak KPK tidak memenuhi panggilan.

Jubir KPK, Febri Diansyah menjelaskan pihaknya telah menerima surat dari PN Jakarta Selatan tentang praperadilan dengan pemohon Irwandi Yusuf dengan jadwal sidang hari ini, Selasa 9 Oktober 2018.

“Namun karena ada penugasan dan kegiatan lain, maka sejak Jumat kemarin KPK telah mengajukan permintaan pada PN Jaksel untuk mengundur waktu sidang selama 7 hari, yaitu pada 16 Oktober 2018,” jelas Febri melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Rabu, (9/10/2018).

Menurut Febri, tim saat ini sedang membaca isi permohonan praperadilan tersebut.

Adapun pada pokoknya isi praperadilan tersebut adalah menguraikan:

1. Irwandi Yusuf telah menjadi Gubernur sebelumnya dan mengklaim tidak pernah meminta atau menerima uang.

2. Menguraikan tersangka dipilih dalam pilkada serentak dengan suara 37,22%,

3. Mengklaim bahwa tidak pernah menerima uang seperti yang disangkakan KPK dalam penyidikan terkait DOK Aceh

4. Menjelaskan pertemuan tersangka dengan Steffy Burase dan usulan Steffy untuk melakukan lomba lari aceh marathon bertaraf internasional. Disebut juga tersangka menyarankan agar Steffy membuat “Rencana Anggaran Biaya” yang kemudian ditindaklanjuti Steffy dengan membuat RAB senilai Rp13M. selanjutnya RAB tersebut diserahkan tersangka pada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dan proses lebih lanjut.

5. Diuraikan juga, sebelum ada pencairan dana pemerintah, maka IY menggunakan dana pribadi dan mentransfer ke rekening Stefi Burase dan pihak lainnya, dengan jumlah sekitar Rp1 Milyar.

6. Disebutkan juga tentang pelaporan gratifikasi pada KPK yang dilakukan oleh Pemohon sejumlah Rp39 juta.

7. Pemohon juga membantah OTT yang dilakukan KPK, dan seterusnya.

Selain itu dalam berkas permohonannya, diterangkan juga yang pada pokoknya Pemohon meminta Penangkapan, penahanan dan surat-surat dalam penyidikan yang dilakukan oleh KPK tidak sah.

Menurut Febri, KPK tentu menghargai hal ini sebagai jalur hukum yang ditempuh oleh tersangka. Nanti jika persidangan dilakukan pada hari Selasa, 16 Oktober 2018 atau waktu lain yang ditentukan Pengadilan, tentu KPK akan mendengarkan permohonan yang diajukan oleh tersangka tersebut dan kemudian akan memberikan jawaban yang komprehensif.

“Namun, dalam pembacaan awal ini, kami memandang tersangka banyak bicara tentang hal-hal lain yang tidak ada hubungan langsung, dan lebih banyak menguraikan pokok perkara, yang semestinya tidak menjadi domain dari sidang praperadilan,” tuntasnya

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 17:17 WIB

Kader PKS kecewa kursi Wagub DKI tidak kunjung diberikan Gerindra

SEJUMLAH kader DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Timur disebut kecewa dan kesal lantaran Partai Gerindra tak kunjung memberikan kursi ...
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...