Selasa, 18 Desember 2018 | 23.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>18 Negara Tawarkan Bantuan untuk Palu, DPR: Terimakasih

18 Negara Tawarkan Bantuan untuk Palu, DPR: Terimakasih

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 10 Oktober 2018 - 16:31 WIB

IMG-28988

Jakarta, kini.co.id – Sebanyak 18 negara telah menawarkan bantuan ke Indonesia dalam penanganan gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Negara- negara sahabat itu memberikan bantuan untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala dengan mengerahkan pesawat, tenda, rumah sakit lapangan, alat penyedia air minum, alat fogging, dan lain-lainnya.

Berdasarkan data BNPB hngga tanggal 6 Oktober 2018, bantuan luar negeri untuk kejadian gempa di wilayah Palu dan sekitarnya telah mencapai 220 Miliar Rupiah.

Berbagai negara asing yang telah memberikan bantuan di antaranya adalah Korea Selatan, Tiongkok, Uni Eropa, Venezuela, Jerman, Vietnam, Australia, Laos dan Kamboja. Bantuan berupa bantuan finansial tersebut langsung disalurkan untuk tanggap darurat ke BNPB dan PMI.

Ketua Komisi 1 DPR RI mengapresiasi simpati dan pemberian bantuan dana dari negara-negara sahabat untuk bencana alam yang terjadi di Palu dan sekitarnya.

“Sahabat itu akan terlihat jika kita sedang terpuruk dan mendapat musibah dan terbukti sahabat Indonesia dari penjuru dunia datang mengulurkan tangan membantu saudara kita di Sulawesi Tengah, terimakasih yang tak terhingga kepada semua Negara sahabat” ujar Kharis yang juga Anggota DPR RI asal Fraksi PKS ini dalam keterangannya kepada kepada KiniNEWS, Rabu (10/10/2018)

Terkait bantuan internasional, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan pasukannya akan melakukan pengawalan ketat terhadap kendaraan yang membawa logistik bantuan untuk korban gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Merespon hal tersebut, Abdul Kharis sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI, mengaku sangat mendukung dan tidak mempermasalahkan pernyataan Panglima TNI untuk melakukan pengawalan ketat dalam bantuan kemanusiaan tersebut.

“ Jelas bantuan kemanusiaan dalam bencana di Palu itukan di bawah koordinasi BNPB dan TNI dalam tanggap bencana ada bersama-sama institusi lainnya, sehingga sudah pasti TNI harus terlibat dan membantu sekaligus mengawasi,” jelas Kharis .

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V ini pun juga meminta kepada TNI untuk tidak lengah dalam melakukan pengawasan dari negara sahabat yang membantu Indonesia.

“Meski bantuan kemanusiaan, kontrol juga harus dilakukan. Hal ini bertujuan selain menjaga sesuatu yang tidak diinginkan bagi kedaulatan Negara, pengawasan juga untuk memastikan apa saja yang dibawa dan apa yang dilakukan agar tepat sasaran,” terang Ketua Solo Road Bike Community ini.

Kharis akrab pria ini disapa, juga memberikan dukungan kepada mitra kerjanya yakni TNI untuk terus semangat bekerja dan melayani masyarakat dalam bencana di Sulawesi Tengah.

“Saya ingin mengapreasiasi komitmen TNI dalam menjaga kedaulatan Negara dan melindungi masyarakat, Kami dan masyarakat Indonesia mendoakan agar TNI tetap tangguh dalam melayani di bencana Sulawesi Tengah, ” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:54 WIB

KPK banding vonis Johanes Kotjo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ajukan banding terhadap putusan tingkat pertama pemilik saham Blackgold Natural Resources Johanes Budisutrisno Kotjo dalam kasus ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:37 WIB

Kuasa hukum pastikan Bahar bin Smith ditahan di Polda Jabar

POLISI melakukan penahanan terhadap penceramah Habib Bahar Bin Smith, dalam kasus dugaan penganiayaan. Penahanan Bahar Bin Smith dikonfirmasi usai penceramah ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:41 WIB

KPK Tak Pungkiri Buka Lidik Baru Kasus PLTU Riau-1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memungkiri bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan baru di kasus suap PLTU Riau-I. Arah pengembangan itu ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:38 WIB

Setnov Tak Tahu Menahu Soal Bilik Asmara di Lapas Sukamiskin

Narapidana kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Setya Novanto mengaku tidak tahu menahu soal adanya kamar ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 15:41 WIB

Lambaga Legislatif RI Kompak Bersama Gelar Refleksi Akhir Tahun

Ketua DPD RI Oesman Sapta menyebutkan di tahun politik media memegang peranan melawan berita hoax, saat menghadiri Refleksi Akhir Tahun ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 13:50 WIB

Komisi I DPR Minta KBRI Pulangkan 3 WNI Dari Laos

Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vientiane, Laos memulangkan tiga WNI yang masih ...