Sabtu, 20 Oktober 2018 | 10.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>BAP DPD RI Cari Solusi Sengketa Lahan Dengan BPN Semarang

BAP DPD RI Cari Solusi Sengketa Lahan Dengan BPN Semarang

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 11 Oktober 2018 - 10:41 WIB

IMG-29003

BAP DPD RI Cari Solusi Sengketa Lahan Dengan BPN Semarang. KiniNews/Ist)

Jakarta, kini.co.id – Badan Akuntabilitas Publik DPD RI bahas permasalahan pemblokiran 3470 Sertifikat Hak Milik lahan milik warga di Semarang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Ruang rapat BAP, Gedung DPD RI, Senayan Jakarta. Rabu, (10/10/2018).

Pimpinan BAP DPD RI Muhammad Idris menyatakan bahwa, permasalahan pemblokiran 3470 SHM lahan masyarakat Kebon Harjo Semarang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atas permintaan PT.KAI harus diselesaikan. Sejak 2001 ditemukan bahwa 3470 SHM yang dikeluarkan adalah bukti kepemilikan yang sah dan berkekuatan hukum.

“Kami BAP DPD RI memfasilitasi aduan dari Forum Warga RW Kebon Harjo Semarang, yang 3470 sertifikat warganya diblokir oleh Kejaksaan Tinggi karena PT. KAI mengklaim sebagai asetnya. Pada tanggal 10 Juni 2003 terbit surat pembatalan SHM dari Kejaksaan Tinggi dengan Nomer B/2271/0.3.6/Gln.2/06/2003 atas SHM yang dimiliki oleh warga, padahal SHM yang diterbitkan oleh BPN setempat adalah bukti kepemilikan yang sah,” ungkap Muhammad Idis.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Jonahar Azhari memaparkan saat ini sudah terbit Perpres Nomer 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional. Dengan terbitnya Perpres tersebut BPN Semarang akan menindaklanjuti permasalahan lahan warga kebonharjo dengan membentuk tim untuk membahas bentuk ganti rugi ataukah relokasi kepada wara terdampak.

“Dengan dikeluarkannya perpres tersebut kami BPN akan membentuk tim apraisal untuk membahas bagaimana penyelesaian ganti rugi. Apakah ganti rugi ataukah relokasi. Perpres tersebut menyebutkan bahwa ganti rugi bukan hanya nilai tanah tapi juga bangunan yang ada di atasnya dan ini kami lihat cukup memberikan solusi bagi warga,” ucap Jonahar.

Senator DKI Fahira Idris mengingatkan bahwa penanganan permasalahan lahan harus objektif. Dia mengatakan bahwa sertifikat tanah yang diterbitkan itu legitimasi bukti yang kuat dan yang dapat dipertahankan.

“Saya Kira perlu klarifikasi penjelasan dari kejaksaan tinggi mengenai keluarnya surat ketetapan yang membatalkan itu. SHM itu sah tidak dapat dicabut dengan mudah dan sepihak. Permasalahn ini jelas PT.KAI lalai mengurus dan berdampak perubahan status tanah, maka terbitlah sertifikat dari BPN. Saya kira negara harus adil dan terbuka. PT.KAI, Pemprov Jateng, Kementerian Agraria dan BPN mencari solusi penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak, dan kami pasti mendukung,” pungkasnya.

Sementara itu, Andi Surya Senator Lampung PT.KAI tidak bisa dengan sepihak mengklaim kepemilikan lahan dengan mengacu kepada Groondkart. Karena menurutnya tidak tepat Groondkart dijadikan acuan sebagai alas ha katas kepemilikan tanah.

“Saya tekankan kepada BPN bahwa Groonkart itu bukan status dan alas hak. Saya minta agar berhati-hati jika mengeluarkan sertifikat hanya berdasarkan Groonkart itu, karena dalam undang-undang Agraria pun tidak ada itu bisa menjadi acuan sebagai alas hak,”pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 17:17 WIB

Kader PKS kecewa kursi Wagub DKI tidak kunjung diberikan Gerindra

SEJUMLAH kader DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Timur disebut kecewa dan kesal lantaran Partai Gerindra tak kunjung memberikan kursi ...
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...