Sabtu, 16 Februari 2019 | 15.30 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Dirut PT NKE Hadapi Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor

Dirut PT NKE Hadapi Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor

Reporter : Restu Fadilah | Kamis, 11 Oktober 2018 - 12:49 WIB

IMG-29015

Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – PT DGI (Duta Graha Indah) yang saat ini berubah nama menjadi PT NKE (Nusa Konstruksi Enjineering) akan menghadapi sidang perdiana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis, (11/10/2018). Agendanya adalah pembacaan dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan Djoko Eko Suprastowo selaku Direktur Utama PT NKE akan mewakili perusahaannya untuk mendengarkan dakwaan KPK.

“Hal ini sesuai dengan ketentuan di Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 dan yang lebih lanjut diuraikan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016,” kata Febri.

Menurut Febri, JPU nantinya akan menguraikan bagaimana peran pengurus korporasi, baik yang menjadi personil pengendali ataupun pihak lain yang terkait. Kemudian akan dirinci juga proyek-proyek yang pernah ditangani PT. NKE yang menjadi bagian pengusutan kasus dugaan korupsi ini.

“Serta akan diuraikan juga aspek kerugian negara dan pihak-pihak yang diuntungkan daru korupsi tersebut,” terangnya.

Untuk diketahui, PT NKE resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 5 Juli 2017 lalu. Penetapan tersangka terhadap PT NKE merupakan hasil dari pengembangan kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun 2009-2010 dengan nilai proyek senilai Rp 138 miliar.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT NKE yakni Dudung Purwadi sebagai tersangka. Berdasarkan pada, penyelidikan awal yang dilakukan oleh KPK diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 25 miliar dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kerugian tersebut timbul lantaran terjadi sejumlah penyimpangan oleh perusahaan dalam pembangunan Rumah Sakit Udayana ini.

Penyimpangan pertama adalah rekayasa dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Kedua, rekayasa lelang dengan mengkondisikan PT DGI sebagai pemenang.

Ketiga, adanya aliran dana dari PT DGI ke perusahaan lain. Keempat, adanya pelanggaran berupa aliran uang suap dari perusahaan-perusahaan yang dikelola M Nazaruddin ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia lelang. Kemudian kelima karena ada kemahalan dalam satuan harga yang membuat pemerintah harus membayar lebih tinggi.

Akibat perbuatannya itu, PT NKE disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...