Selasa, 18 Desember 2018 | 23.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Dirut PT NKE Hadapi Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor

Dirut PT NKE Hadapi Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor

Reporter : Restu Fadilah | Kamis, 11 Oktober 2018 - 12:49 WIB

IMG-29015

Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – PT DGI (Duta Graha Indah) yang saat ini berubah nama menjadi PT NKE (Nusa Konstruksi Enjineering) akan menghadapi sidang perdiana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis, (11/10/2018). Agendanya adalah pembacaan dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan Djoko Eko Suprastowo selaku Direktur Utama PT NKE akan mewakili perusahaannya untuk mendengarkan dakwaan KPK.

“Hal ini sesuai dengan ketentuan di Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 dan yang lebih lanjut diuraikan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016,” kata Febri.

Menurut Febri, JPU nantinya akan menguraikan bagaimana peran pengurus korporasi, baik yang menjadi personil pengendali ataupun pihak lain yang terkait. Kemudian akan dirinci juga proyek-proyek yang pernah ditangani PT. NKE yang menjadi bagian pengusutan kasus dugaan korupsi ini.

“Serta akan diuraikan juga aspek kerugian negara dan pihak-pihak yang diuntungkan daru korupsi tersebut,” terangnya.

Untuk diketahui, PT NKE resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 5 Juli 2017 lalu. Penetapan tersangka terhadap PT NKE merupakan hasil dari pengembangan kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun 2009-2010 dengan nilai proyek senilai Rp 138 miliar.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT NKE yakni Dudung Purwadi sebagai tersangka. Berdasarkan pada, penyelidikan awal yang dilakukan oleh KPK diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 25 miliar dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kerugian tersebut timbul lantaran terjadi sejumlah penyimpangan oleh perusahaan dalam pembangunan Rumah Sakit Udayana ini.

Penyimpangan pertama adalah rekayasa dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Kedua, rekayasa lelang dengan mengkondisikan PT DGI sebagai pemenang.

Ketiga, adanya aliran dana dari PT DGI ke perusahaan lain. Keempat, adanya pelanggaran berupa aliran uang suap dari perusahaan-perusahaan yang dikelola M Nazaruddin ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia lelang. Kemudian kelima karena ada kemahalan dalam satuan harga yang membuat pemerintah harus membayar lebih tinggi.

Akibat perbuatannya itu, PT NKE disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:54 WIB

KPK banding vonis Johanes Kotjo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ajukan banding terhadap putusan tingkat pertama pemilik saham Blackgold Natural Resources Johanes Budisutrisno Kotjo dalam kasus ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:37 WIB

Kuasa hukum pastikan Bahar bin Smith ditahan di Polda Jabar

POLISI melakukan penahanan terhadap penceramah Habib Bahar Bin Smith, dalam kasus dugaan penganiayaan. Penahanan Bahar Bin Smith dikonfirmasi usai penceramah ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:41 WIB

KPK Tak Pungkiri Buka Lidik Baru Kasus PLTU Riau-1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memungkiri bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan baru di kasus suap PLTU Riau-I. Arah pengembangan itu ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:38 WIB

Setnov Tak Tahu Menahu Soal Bilik Asmara di Lapas Sukamiskin

Narapidana kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Setya Novanto mengaku tidak tahu menahu soal adanya kamar ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 15:41 WIB

Lambaga Legislatif RI Kompak Bersama Gelar Refleksi Akhir Tahun

Ketua DPD RI Oesman Sapta menyebutkan di tahun politik media memegang peranan melawan berita hoax, saat menghadiri Refleksi Akhir Tahun ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 13:50 WIB

Komisi I DPR Minta KBRI Pulangkan 3 WNI Dari Laos

Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vientiane, Laos memulangkan tiga WNI yang masih ...