Selasa, 18 Desember 2018 | 23.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK sita Sin $15 ribu dari rumah bupati Malang

KPK sita Sin $15 ribu dari rumah bupati Malang

Reporter : Emerson Tarihoran | Kamis, 11 Oktober 2018 - 21:47 WIB

IMG-29044

Penyidik KPK Melakukan penggeledahan. (Ist)

MALANG, kini.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang 15 ribu dolar Singapura usai menggeledah rumah dinas Bupati Malang, Rendra Kresna. Uang itu diduga bagian dari suap maupun gratifikasi yang diterima Rendra selama jadi bupati periode 2010-2015 dan 2016-2021.

Selain dari rumah Rendra, penyidik tim KPK juga menyita Rp305 juta dari Kantor Dinas Bina Marga, dan Rp18,95 juta dari kediaman Kabid di Dinas Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur.

“Penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, dan sejumlah uang,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Oktober 2018.

Saut mengatakan penggeledahan telah dilakukan sejak Senin, 8 Oktober, lalu dan masih berlangsung hingga hari ini. Lokasi yang geledah penyidik di antaranya, Pendopo Bupati Malang, kantor dan rumah pihak swasta, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kantor Bapenda.

Kemudian Kantor PUPR Kabupaten Malang, Kantor BUP Kabupaten Malang, Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Rumah Dinas Bupati Malang, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Malang, hingga Kantor DPW Partai NasDem Jawa Timur.

“Hari ini penggeledahan masih berlangsung di lokasi lain di Kabupaten Malang. Akan kami sampaikan lebih lanjut perkembangan informasinya,” kata Saut. Sebelumnya, Rendra dijerat dua kasus sekaligus. Dalam kasus pertama, KPK menetapkan Rendra bersama seorang swasta bernama Ali Murtopo sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Rendra diduga menerima suap dari Ali Murtopo Rp3,45 Miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Rendra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Ali Murtopo selaku tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara kasus gratifikasi, KPK menetapkan status tersangka terhadap Rendra dan pihak swasta bernama Eryk Armando Talla.

Dalam kasus itu, Rendra selaku Bupati Malang periode 2010-2015 dan 2016-2021 bersama-sama Eryk diduga telah menerima gratifikasi setidaknya hingga saat ini sekitar Rp3,55 Miliar. Dalam kasus ini, Rendra dan Eryk disangkakan melanggar Pasal 12B UU PemberantasanTipikot Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor: Emerson

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:54 WIB

KPK banding vonis Johanes Kotjo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ajukan banding terhadap putusan tingkat pertama pemilik saham Blackgold Natural Resources Johanes Budisutrisno Kotjo dalam kasus ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:37 WIB

Kuasa hukum pastikan Bahar bin Smith ditahan di Polda Jabar

POLISI melakukan penahanan terhadap penceramah Habib Bahar Bin Smith, dalam kasus dugaan penganiayaan. Penahanan Bahar Bin Smith dikonfirmasi usai penceramah ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:41 WIB

KPK Tak Pungkiri Buka Lidik Baru Kasus PLTU Riau-1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memungkiri bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan baru di kasus suap PLTU Riau-I. Arah pengembangan itu ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:38 WIB

Setnov Tak Tahu Menahu Soal Bilik Asmara di Lapas Sukamiskin

Narapidana kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Setya Novanto mengaku tidak tahu menahu soal adanya kamar ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 15:41 WIB

Lambaga Legislatif RI Kompak Bersama Gelar Refleksi Akhir Tahun

Ketua DPD RI Oesman Sapta menyebutkan di tahun politik media memegang peranan melawan berita hoax, saat menghadiri Refleksi Akhir Tahun ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 13:50 WIB

Komisi I DPR Minta KBRI Pulangkan 3 WNI Dari Laos

Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vientiane, Laos memulangkan tiga WNI yang masih ...