Selasa, 21 Mei 2019 | 21.13 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK sita Sin $15 ribu dari rumah bupati Malang

KPK sita Sin $15 ribu dari rumah bupati Malang

Reporter : Emerson Tarihoran | Kamis, 11 Oktober 2018 - 21:47 WIB

IMG-29044

Penyidik KPK Melakukan penggeledahan. (Ist)

MALANG, kini.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang 15 ribu dolar Singapura usai menggeledah rumah dinas Bupati Malang, Rendra Kresna. Uang itu diduga bagian dari suap maupun gratifikasi yang diterima Rendra selama jadi bupati periode 2010-2015 dan 2016-2021.

Selain dari rumah Rendra, penyidik tim KPK juga menyita Rp305 juta dari Kantor Dinas Bina Marga, dan Rp18,95 juta dari kediaman Kabid di Dinas Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur.

“Penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, dan sejumlah uang,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Oktober 2018.

Saut mengatakan penggeledahan telah dilakukan sejak Senin, 8 Oktober, lalu dan masih berlangsung hingga hari ini. Lokasi yang geledah penyidik di antaranya, Pendopo Bupati Malang, kantor dan rumah pihak swasta, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kantor Bapenda.

Kemudian Kantor PUPR Kabupaten Malang, Kantor BUP Kabupaten Malang, Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Rumah Dinas Bupati Malang, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Malang, hingga Kantor DPW Partai NasDem Jawa Timur.

“Hari ini penggeledahan masih berlangsung di lokasi lain di Kabupaten Malang. Akan kami sampaikan lebih lanjut perkembangan informasinya,” kata Saut. Sebelumnya, Rendra dijerat dua kasus sekaligus. Dalam kasus pertama, KPK menetapkan Rendra bersama seorang swasta bernama Ali Murtopo sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Rendra diduga menerima suap dari Ali Murtopo Rp3,45 Miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Rendra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Ali Murtopo selaku tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara kasus gratifikasi, KPK menetapkan status tersangka terhadap Rendra dan pihak swasta bernama Eryk Armando Talla.

Dalam kasus itu, Rendra selaku Bupati Malang periode 2010-2015 dan 2016-2021 bersama-sama Eryk diduga telah menerima gratifikasi setidaknya hingga saat ini sekitar Rp3,55 Miliar. Dalam kasus ini, Rendra dan Eryk disangkakan melanggar Pasal 12B UU PemberantasanTipikot Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor: Emerson

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...