Sabtu, 20 Oktober 2018 | 10.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Periksa Empat Tersangka Kasus Korupsi Berjamaah DPRD Sumut

KPK Periksa Empat Tersangka Kasus Korupsi Berjamaah DPRD Sumut

Reporter : Restu Fadilah | Jumat, 12 Oktober 2018 - 11:16 WIB

IMG-29070

Tersangka suap DPRD Sumut tiba di KPK. (KiniNews/Restu Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat tersangka kasus korupsi berjamaah DPRD Sumatera Utara (Sumut).

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan mereka semua adalah Anggota DPRD Sumut 2009-2014. Rinciannya FRO (Fahru Rozi), TSI (Tonnies Sianturi), TAG (Taufan Agung Ginting), dan SSN (Sopar Siburian)

“Mereka akan diperiksa sebagai tersangka di kasusnya sendiri,” tutur di Jakarta, Jumat, (12/10/2018).

Berdasarkan pantauan Kini.co.id, mereka sudah tiba di Gedung KPK pada pukul 09.55 WIB. Mereka tak mengucapkan sepatah kata pun dan memilih langsung masuk ke ruang pemeriksaan yang terletak di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK.

Untuk diketahui penetapan tersangka terhadap 38 Anggota DPRD Provinsi ini dilakukan KPK pada 3 April 2018 lalu. Mereka diduga menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

Suap itu terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015.

Para anggota dewan itu diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Kisaran uang haram yang diterima masing-masing anggota DPRD Sumut itu sebanyak Rp 300-350 juta.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 17:17 WIB

Kader PKS kecewa kursi Wagub DKI tidak kunjung diberikan Gerindra

SEJUMLAH kader DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Timur disebut kecewa dan kesal lantaran Partai Gerindra tak kunjung memberikan kursi ...
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...