Sabtu, 20 Oktober 2018 | 10.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Wajarkah premium di atas Rp8.000 per liter?

Wajarkah premium di atas Rp8.000 per liter?

Reporter : Emerson Tarihoran | Jumat, 12 Oktober 2018 - 13:54 WIB

IMG-29079

Salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Batam.

JAKARTA, kini.co.id – MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan Pertamina dapat menaikkan harga karena harga minyak dunia, termasuk Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) terus meningkat. Itu sebabnya pemerintah akhirnya memberikan lampu hijau kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengerek harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium pada Rabu (11/10).

Premium merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang sudah tidak mendapatkan subsidi pemerintah. Namun, harga jualnya harus disetujui oleh Pemerintah sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM yang telah direvisi oleh Perpres 43 Tahun 2018.

Jonan menyebutkan besaran kenaikan harga Premium masih jauh di bawah kenaikan harga minyak dunia. Untuk wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali), harga eceran Premium dikerek dari Rp6.550 menjadi Rp7 ribu per liter atau sekitar 6,9 persen. Sementara, untuk wilayah di luar Jamali, harga Premium naik dari Rp6.450 menjadi Rp6.900 per liter atau berkisar tujuh persen.

Sebagai catatan, ICP Oktober 2018 telah mencapai US$74,88 per barel lebih dari 1,5 kali lipat rata-rata ICP 2016 yang hanya US$40,16 per barel dan US$51,19 per barel.

Tak sampai sejam sejak waktu diumumkan, Kementerian ESDM langsung membatalkan pengumuman tersebut dengan membuat pernyataan penundaan kenaikan harga Premium. Tak lama setelahnya, keluar pernyataan dari Istana bahwa Presiden Joko Widodo tak ingin mengerek harga untuk menjaga daya beli masyarakat.

Kemudian, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno juga menyatakan Kementerian BUMN tidak mengetahui rencana kenaikan harga yang dilontarkan Jonan.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro memgungkapkan kenaikan harga Premium sebenarnya merupakan keputusan logis. Pasalnya, harga jualnya saat ini masih di bawah harga keekonomiannya. “Dengan harga minyak mentah dunia telah menembus US$80 per barel, untuk sekarang, harga keekonomian Premium itu Rp8.500-an per liter, tidak jauh dari Pertalite” ujar Komaidi.

Artinya, jika Premium dibanderol seharga Rp6.450 per liter di wilayah luar Jamali dan Rp6.550 per liter di wilayah Jamali, maka perseroan menanggung selisih sebesar Rp2 ribu per liter.

Komaidi merinci harga Premium dibentuk oleh berbagai faktor mulai dari ICP, nilai tukar rupiah terhadap dolar US, pajak, ongkos pengilangan, biaya transportasi distribusi, hingga margin badan usaha dan SPBU.

Dengan asumsi harga minyak mentah US$80 per barel dan kilang sangat efisien sehingga tidak ada residu, biaya pokok pengadaan minyak mentah untuk produksi premium sudah berkisar Rp7.500 per liter. “Itu belum memperhitungkan biaya-biaya lain seperti pajak dan biaya kilang,” ujarnya.

Konsumsi Premium sendiri setiap tahunnya terus menurun. Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas, realisasi konsumsi Premium tercatat 12,23 juta kiloliter (kl) atau 89,66 persen dari kuota yang mencapai 13,64 juta kl pada 2015.

Pada 2016, konsumsi Premium menurun menjadi 10,62 juta kl dari kuota 13 juta kl. Tahun lalu, konsumsi Premium tercatat hanya 7,04 juta kl atau hanya 56,37 persen dari kuota. Kemudian, tahun ini, meski BPH Migas menetapkan kuota penugasan sebesar 11,8 juta kl, realisasinya di akhir tahun diperkirakan hanya akan berkisar 10,9 juta kl.

Menurut Komaidi, penurunan konsumsi Premium terjadi karena sebagian masyarakat telah beralih ke bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi, yang lebih bisa mengoptimalkan kinerja mesin kendaraan dan lebih ramah lingkungan.

Sementara, kondisi keuangan Pertamina kian tergerus. Pada awal September lalu, Fajar menyebutkan profit perusahaan minyak pelat merah itu sepanjang semester I 2018 tak sampai Rp5 triliun. Padahal, sepanjang tahun ini, perseroan menargetkan bisa meraup laba hingga Rp32 triliun. Profit tersebut belum memperhitungkan tambahan subsidi pemerintah untuk minyak Solar yang dikerek dari Rp500 menjadi Rp2 ribu per liter tahun ini.

Di saat bersamaan, Pertamina telah mendapatkan amanat dari pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional. Perseroan mendapatkan mandat untuk memperbanyak kegiatan eksplorasi migas di Indonesia demi menemukan sumber minyak baru.

Pertamina juga mendapatkan hak untuk mengelola sejumlah lapangan migas yang masa kontraknya habis (terminasi). Salah satunya, Blok Rokan di Riau mulai 2021 mendatang. Perseroan menyiapkan anggaran investasi sekitar US$70 miliar dolar untuk mengelola salah satu blok migas terbesar di Indonesia itu selama dua puluh tahun.

Perseroan memang telah mengerek harga jual Pertamax pekan ini. Namun, kenaikan itu memang selayaknya dilakukan seiring kenaikan beban pengadaan produksi. Artinya, kenaikan harga Pertamax, tidak bisa mengkompensasi beban harga Premium. “Kalau harga Pertamax tidak naik, kerugiannya semakin besar. Kalau harga Pertamax naik, ya kerugiannya di produk lain selain Pertamax,” ujarnya.

Kendati demikian, ia tak kaget melihat Pemerintah akhirnya menunda keputusan tersebut. Terlebih, pemerintah sebelumnya telah menjanjikan tidak akan ada kenaikan harga BBM. “Mungkin, saat ini, pemerintah masih memperlakukan Pertamina sebagai agen pembangunan bukan korporasi,” ujarnya.

Ekonom PT Bank Permata Josua Pardede menyebut harga keekonomian Premium seharusnya sekitar 40 persen di atas harga saat ini. Dengan demikian, harga Premium seharusnya berada dikisaran Rp9 ribu. “Tapi memang kenaikannya tidak bisa sekaligus karena bisa memicu inflasi tinggi,” ungkap dia.

Kenaikan harga Premium sekitar Rp550 per liter, diakui Josua, sebenarnya tak berdampak signifikan pada kenaikan harga maupun perekonomian. Jika harga Premium naik dengan kisaran tersebut, ia memperkirakan inflasi tetap di kisaran 3,5 persen hingga akhir tahun.

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual juga menilai sudah waktunya pemerintah mengerek harga Premium. Pasalnya, beban selisih harga jenis BBM tersebut kian bengkak. “Sebenarnya minimal harga Premium naik Rp1.000 per liter. Itu minimal ya, kenaikannya harus bertahap agar masyarakat tak kaget dan memicu inflasi tinggi,” ungkap dia.

David khawatir jika tak menaikkan harga mulai sekarang, bakal ada kenaikan harga Premium yang drastis di kemudian hari. Kenaikan harga yang tinggi dapat menimbulkan inflasi tinggi dan membebani ekonomi.

Namun, jika pertanyaan pada judul ini dijawab, menurut pertimbangan di atas, wajar pemerintah menyetujui kenaikan harga premium menjadi Rp8.000 atau sedikit di atasnya. Tinggal kesiapan masyarakat sebagai konsumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Editor: Emerson

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 17:17 WIB

Kader PKS kecewa kursi Wagub DKI tidak kunjung diberikan Gerindra

SEJUMLAH kader DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Timur disebut kecewa dan kesal lantaran Partai Gerindra tak kunjung memberikan kursi ...
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...