Sabtu, 20 Oktober 2018 | 10.14 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Ketua DPR Minta Kemenkumham Tidak Beri Janji Kosong

Ketua DPR Minta Kemenkumham Tidak Beri Janji Kosong

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 12 Oktober 2018 - 15:14 WIB

IMG-29085

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk melakukan kajian terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Saya meminta Kemenkumham untuk melakukan kajian terhadap ketentuan PP tersebut agar tidak memberikan janji kosong. Mengingat pelaksanaan pemberian penghargaan dalam bentuk premi yang akan diberikan kepada masyarakat tidak serta merta pelaku dinyatakan bersalah melainkan setelah pelaku mendapatkan keputusan hakim yang tetap,” jelas Bamsoet, begtu dia akrab disapa, dalam respon tertulisnya, Jumat (12/10/2018).

Karena menurut Bamsoet, peran serta masyarakat dalam pengungkapan adanya tindak pidana korupsi yang akan diberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta, sebagaimana diatur dalam Bab III tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 23 PP tersebut.

Kemudian Bamsoet juga meminta pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk memberikan sosialisasi secara gencar kepada masyarakat mengenai isi dari PP tersebut, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui syarat-syarat yang diwajibkan ketika melakukan pelaporan, agar dapat memaksimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Saya mengimbau masyarakat untuk turut berperan dalam pemberantasan korupsi dengan berani melaporkan kepada aparat penegak hukum, mengingat peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya tindak pidana korupsi akan dijamin keamanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP tersebut,” ajak Bamsoet.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 17:17 WIB

Kader PKS kecewa kursi Wagub DKI tidak kunjung diberikan Gerindra

SEJUMLAH kader DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Timur disebut kecewa dan kesal lantaran Partai Gerindra tak kunjung memberikan kursi ...
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...