Rabu, 22 Mei 2019 | 22.52 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Usir relawan asing, pemerintah dinilai tidak konsisten

Usir relawan asing, pemerintah dinilai tidak konsisten

Reporter : Restu Fadilah | Jumat, 12 Oktober 2018 - 22:47 WIB

IMG-29104

Gempa Palu. Ist

PALU, kini.co.id – SEJUMLAH relawan asing mengaku diminta meninggalkan Palu, Sulawesi Tengah oleh pihak berwenang. Mereka menyebut bantuan relawan asing tidak dibutuhkan.

Seperti dilansir AFP, Kamis (11/10/2018), para relawan asing mengaku dicegah mengakses kawasan Palu yang terdampak gempa dan tsunami.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo menyayangkan sikap berlebihan (overacting) pemerintah yang mengusir relawan asing.

Pemerintah seharusnya mengapresiasi relawan asing yang dengan luar biasa terjun langsung membantu korban bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

“Ironis dan terlihat arogansi sikap pemerintah terhadap relawan asing, tapi di sisi lain menerima dengan tangan terbuka bantuan barang dan finansial,” kata Rahayu di Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Politisi yang akrab disapa Sara ini mengakui ada regulasi yang mengatur tentang keberadaan relawan asing di lokasi bencana.

Namun, ia menilai pemerintah tidak konsisten menerapkan aturan tersebut di sejumlah lokasi bencana.

“Ya memang regulasi itu ada untuk keamanan relawan dan keamanan nasional, tapi selama ini regulasi tidak dijalankan konsisten dari Lombok sampai Palu. Belum lagi minimnya sosialisasi aturan itu yang membuat semuanya terlihat tidak jelas,” terangnya.

Politikus Partai Gerindra ini mempertanyakan kapan pemerintah membuka seluas-luasnya bantuan asing termasuk keahlian dan akses perlengkapan relawan asing di lokasi becana.

Pasalnya, kondisi negara saat ini sudah kesulitan untuk menutupi kebutuhan korban di Lombok, Palu dan dengan tambahan di Jawa Timur.

“Perlu seberapa parah kondisi korban dan lokasi gempa untuk pintu bantuan dibuka seluas-luasnya? Saran saya regulasi cukup dengan ‘police background check certificate’ yang dimintakan dari setiap relawan asing dan berkolaborasi dengan organisasi lokal,” ujarnya.

Anggota Dewan yang bermitra kerja dengan Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini mengingatkan pemerintah untuk mengedepankan transparansi dalam penyaluran bantuan barang maupun finansial.

Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri ada 18 negara yang memberi bantuan fisik dan finansial untuk korban gempa Palu.

“KPK perlu mengawasi dan mengawal penyaluran bantuan untuk menghindari penyimpangan. KPK pernah membuka kantor di Aceh saat bencana Aceh, dan hal yang sama perlu dilakukan di Palu,” saran legislator dapil Jawa Tengah IV itu.

Ke delapan belas negara yang sudah menyalurkan bantuan untuk korban Palu dan sekitarnya adalah Amerika Serikat, Perancis, Republik Ceko, Swiss, Norwegia, Hongaria, Turki, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, New Zealand, Singapura, Thailand, Jepang, India, China, dan Uni Eropa.

Sebelumnya, Relawan Gift of the Givers, Ahmed Bham dari Afrika Selatan, diberi tahu bahwa ada peraturan baru yang melarang tim SAR asing menyelamatkan korban tewas.

Editor: Emerson

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...