Sabtu, 20 April 2019 | 14.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Meikarta, mengejar mimpi beralas upeti

Meikarta, mengejar mimpi beralas upeti

Reporter : Emerson Tarihoran | Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:24 WIB

IMG-29305

Mega Proyek Meikarta, Bekasi, Jawa Barat.

JAKARTA, kini.co.id – OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, berbuntut pada penetapan tersangka serta penangkapan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Fakta ini membuat perhatian publik spontan beralih ke proyek raksasa Meikarta di atas lahan seluas 23 juta m2, atau 2.300 ha, dengan nilai proyek mencapai Rp278 trilyun. Proyek prestisius ini, tentu akan menghadapi berbagai pekerjaan, mulai dari permodalan, perizinan, hingga pemasaran.

Nah, yang paling ruwet biasanya di wilayah tanah air kita ini adalah masalah perizinan. Sebab ada dua visi yang berbeda pada pengurusan izin, yakni ingin mudah di sisi pemohon, tetapi ingin dipersulit di sisi pemberi izin. Itu sebabnya ada istilah yang sering didengungkan: ”Kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah.”

Dapat dipahami, pengembangan sebuah wilayah yang akan dikembangkan menjadi kota mandiri, tentu memerlukan perizinan soal status lahan, alas hak atas lahan, analisa dampak lingkungan (amdal), izin mendirikan bangunan, hingga berbagai perizinan yang terkait dengan pengembangan sebuah kawasan terpadu.

Tidak sedikit meja yang akan dihadapi oleh pengembang, sehingga diperlukan pendekatan ala mafia, yakni dengan upeti terhadap para pejabat bermental korupsi warisan lama itu. Sehingga kita saksikan lembaga anti rasuah itu menetapkan 9 orang tersangka.

Mereka antara lain, sebagai pemberi suap yakni Billy Sindoro Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi Konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama Konsultan Lippo Group, dan Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Sementara pihak penerima suap Neneng Hasanah Yasin Bupati Kabupaten Bekasi, Jamaludin Kepala Dinas PUPR, Sahat MJB Nahar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, dan Neneng Rahmi Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi.

Persekongkolan jahat itu dimulai dari penyerahan uang dari Taryudi kepada Neneng Rahmi melalui transaksi di pinggir jalan raya. Kemudian setelah dilakukan penyerahan uang, kemudian KPK mengejar Taryudi, dan sekitar pukul 11.05 di jalan di perumahan Cluster Bahama, Cikarang, KPK mencokok konsultan Lippo Group tersebut. Dalam penangkapan itu dirampas uang sejumlah Sin $ 90 ribu dan Rp 23 juta.

Di tempat terpisah sekitar pukul 11.00 WIB, tim KPK yang lain juga menangkap konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama di kediaman di Surabaya. Lalu pukul 13.00 WIB tim KPK menangkap Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Jamaludin. Dan pukul 15.49 WIB tim KPK mengamankan Henry Jasmen di kediamannya di Bekasi.

Sekitar pukul 23.15 WIB tersangka penerima suap, Bupati Kabupaten Bekasi, Neneng Hasanah Yasin sampai di Gedung KPK. Disusul kemudian 23.40 WIB, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sampai di Gedung KPK. Tidak lama kemudian satu tersangka yakni Neneng Rahmi, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi, pun ditangkap.

Besarnya perhatian KPK terhadap kasus suap menyuap dalam pemberian izin, serta lika-liku pengalihan lahan di kawasan Meikarta ini membuat lembaga itu melakukan penyelidikan sejak setahun silam. Itu pengakuan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif.

Korupsi ini adalah konspirasi tingkat tinggi antara bupati dan tiga kepala dinas Kabupaten Bekasi, serta sederet pejabat yang bekerja di bawah kepemimpinan bupati. Lihat saja, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor. Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi.

Ironisnya, setiap kali korupsi terencana seperti ini, para pelaku utama selalu bersumpah bahwa dirinya tidak tahu dan tidak terlibat. Walahualam. ”Demi Allah saya tidak tahu, saya tahunya (kabar OTT KPK) pas maghrib, lagi di rumah, dari kabar beredar saja di internet. Benar-benar tidak tahu saya,” kata Bupati Bekasi, Neneng, sebelum diciduk penyidik KPK.

Padahal, dirinya telah bermimpi indah akan menerima Rp13 miliar dana segar akan mengalir ke kantongnya dari Kelompok Lippo yang terkenal pemurah dalam suap itu. Neneng adalah kepala daerah ke-99 yang terperangkap ke jeruji besi oleh KPK sejak 2004.

Di sisi lain, Billy Sindoro adalah penjahat kambuhan dalam soal suap menyuap. Langkah yang sama telah dilakukan Eddy Sindoro, yang ditangkap beberapa hari sebelum OTT pejabat Kabupaten Bekasi. Billy adalah mantan terpidana korupsi yang pernah dipenjara 3 tahun dan denda Rp200 juta subsidair 3 bulan oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim menilai Billy terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan kepada Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha, M Iqbal. Saat itu, kasus yang melibatkan Billy juga ditangani oleh KPK. Sehingga kita menjadi maklum, jika penjahat satu ini adalah residivist yang mengingatkan kita pada kasus Johanes Kotjo dalam proyek PLTU Riau-1 yang masih diusut oleh KPK.

Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Meikarta resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2017.Proyek kota terencana tersebut berada di dekat Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Proyek tersebut rencananya menyasar kalangan menengah ke bawah.Pembangunan proyek tersebut menuai protes dari beberapa pihak karena tidak memiliki izin untuk membangunnya.

Proyek itu telah menyita perhatian nasional, sebab Komisi II DPR pernah menggelar rapat membahas perizinan Meikarta tahun lalu. Rapat tersebut dihadiri pejabat Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman RI dan perwakilan pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam rapat itu dibahas Lippo Group yang melakukan pemasaran besar-besaran padahal izin yang dimiliki belum lengkap. Izin tersebut adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan analisis dampak lingkungan (AMDAL).

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono menilai, persoalan Meikarta berada di antara peraturan dan kebutuhan akan hunian. Sehingga harus dicari solusinya agar Meikarta bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan di sisi lain tidak menyalahi aturan. ”Kebutuhannya memang ada percepatan investasi ada kebutuhan perumahan, ikon Bekasi Meikarta ini. Tapi di sisi lain aturan jangan ditabrak. Jadi kalau dia mau memenuhi ke arah kebutuhan saja itu pasti nabrak aturan, kalau dia murni masuk ke peraturan saja dia pasti akan berhenti karena peraturan banyak yang belum tersiapkan sehingga posisinya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan tanpa melanggar peraturan, cari titik kompromi,” katanya.

Sejauh ini Meikarta baru mengantongi izin lokasi dan IPPT. Namun, lanjut Sumarsono, sesungguhnya Lippo Group telah mengambil langkah-langkah untuk memperoleh semua izin yang dibutuhkan. ”Meikarta sudah bersurat minta rekomendasi ke gubernur, Meikarta sudah membuat AMDAL, numpuk semua di Pemkab yang tidak bisa diproses karena menunggu rekomendasi gubernur,” ungkapnya.

Rekomendasi Gubernur dibutuhkan sebab Bekasi termasuk kawasan metropolitan yang jumlah penduduknya lebih dari 1.000.000 jiwa. Persoalannya, belum ada peraturan gubernur yang menjadi dasar untuk mengeluarkan rekomendasi gubernur itu. ”Jadi ini berturut-turut Pergub belum ada, rekomendasi belum dibuat, yang lainnya mandek,” jelasnya.

Menurutnya, belum adanya Pergub ini harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. ”Kami akan cek ke Jabar kenapa pergubnya lambat dikeluarkan, jadi ini bagian daripada masalah yang akan kami selesaikan sebagai bentuk kesimpulan dari rapat hari ini kita akan konsolidasikan pemerintah Jabar sama pemkab Bekasi terkait dengan isu-isu permasalahan Meikarta,” papar Sumarsono.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Lippo Group, James Riady meminta maaf lantaran promosi proyek Meikarta dilakukan dengan gencar. Padahal, di saat bersamaan proyek tersebut belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.

James Riady pun mengumbar janji bahwa pihaknya akan terus berbenah untuk lebih baik ke depannya. ”Mohon maaf kalau ada kekurangan, semua akan dilengkapi. Fokusnya adalah bagaimana memikirkan sebelas juta defisit rumah,” kata James Riady. Janjinya itulah, kemungkinan yang akan dipenuhinya, sehingga, pihak Lippo mengejar pemenuhan janjinya lewat upeti berjamaah terhadap para pejabat di Kabupaten Bekasi.

Wakil Gubernur Jawa Barat ketika itu, Deddy Mizwar, sempat kaget dengan fakta bahwa Meikarta telah melakukan peluncuran utama pada 17 Agustus 2017 lalu dengan membuka nomor urut pemesanan untuk unit apartemen. Lippo mengklaim sudah ada 99.300 antrean pemesan. Bila dikonversi dalam bentuk menara, dengan rata-rata satu menara ada 500 unit, konsumen Meikarta sudah memesan 200 menara.

Respons gila-gilaan konsumen ini boleh jadi karena kelihaian Lippo di bawah komando James Riady—putra Mochtar Riady—yang jorjoran menjual megaproyek tersebut. Ambisi yang akan mengejar keuntungan raksasa itu, menjadi pemicu munculnya berbagai tindakan melabrak hukum.

Kini, kawasan Meikarta yang diproyeksikan menelan investasi Rp278 triliun itu sedang menghadapi tantangan. Dapatkah mimpi James Riyadi untuk membangun ‘kota mandiri’ akan terwujud? Hukum akan tetap jadi panglima.

Editor: Emerson

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...