Jumat, 16 November 2018 | 11.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Tim Satgas KPK Geledah Matahari Tower Milik Lippo Group

Tim Satgas KPK Geledah Matahari Tower Milik Lippo Group

Reporter : Restu Fadilah | Rabu, 17 Oktober 2018 - 16:00 WIB

IMG-29343

Penyidik KPK Melakukan penggeledahan. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih melakukan srangkaian penindakan di lapangan terkait kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Mereka tampaknya belum tertarik untuk melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebelum semua bukti dugan suap kasus Meikarta ini terkumpul.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan tim satgas KPK menggeledah kantor PT Lippo Karawaci Tbk, di Menara Matahari, Tangerang.

“Benar ada penggeledahan yang dilakukan di Gedung Matahari Tower,” tutur Febri di Jakarta, Rabu,(17/10/2018).

Meski demikian, mantan aktivis ICW (Indonesian Corruption Watch) ini belum mau membeberkan apa saja yang sudah disita dari penggeledahan itu. Alasannya penggeledahan masih berlangsung hingga saat ini

“Tim masih di lapangan,” tukasnya.

Untuk diketahui dalam kasus ini, KPk sudah menetapkan sembilan orang tersangka. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kadis PUPR Kab.Bekasi Jamaludin (J), Kadis Pemkab Kebakaran Kab.Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), Kadis DPMPTSP Kab.Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kab.Bekasi Neneng Rahmi, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sundoro (BS), Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ) serta Konsultan Lippo Group Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP).

Transksi suap itu terkait dengan proyek Meikarta. Total luas proyek yang harus diurus perijinannya oleh Lippo Group seluas 774 ha. Ini dibagi menjadi 3 fase yaitu fase pertama 84,6 ha, fase kedua 252,6 ha, dan fase ketiga 101,5 ha.

Adapun komitmen fee yang disepakati oleh mereka untuk mengurus sejumlah perijinan proyek seluas itu adalah sebanyak Rp 13 miliar. Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar.

Akibat perbuatannya, BS, T, FDP, dan H ssbagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) hurufa atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan NNY, J, SMN, DT dan NR sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan deak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Jumat, 16 November 2018 - 11:12 WIB

Dendam, disebut penyebab pembunuhan sekeluarga

DALAM penyelidikan, polisi menyimpulkan pembunuhan satu keluarga di Bekasi dilatari motif balas dendam. Kesimpulan itu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku ...
Peristiwa - Jumat, 16 November 2018 - 09:53 WIB

Innalillahi wa Innailaihi Rojiun, Cucu Wiranto Meninggal di Kolam Ikan

Kabar duka datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Wiranto. Pasalnya Cucu Wiranto yang bernama Achmad Daniyal ...
Peristiwa - Jumat, 16 November 2018 - 08:00 WIB

Penjelasan Lion Air Terkait Insiden Matinya Lampu dan AC Penerbangan Yogyakarta

Maskapai penerbangan Lion Air, membenarkan peristiwa mendadak matinya AC dan lampu pada pesawat penerbangan JT-556 dengan tujuan Yogyakarta.Corporate Communications Strategic ...
Peristiwa - Jumat, 16 November 2018 - 02:10 WIB

Bermasalah Lagi, Penumpang Lion Air Jakarta-Yogyakarta Berhamburan Keluar

Peristiwa mendebarkan kembali menimpa penumpang maskapai penerbangan Lion Air. Pasalnya setelah pesawat Lion Air JT-610 jatuh di Tanjung Karawang, lalu ...
Politik - Jumat, 16 November 2018 - 02:05 WIB

Ini Total DPTHP 2 untuk Pemilu 2019

Meski masih menunggu 6 Provinsi yang belum selesai melakukan pemutakhiran data, KPU RI sudah mendapatkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) ...
Politik - Jumat, 16 November 2018 - 01:51 WIB

Penyebab KPU RI Belum Tetapkan DPT Pemilu 2019

Dari 34 KPU daerah yang tersebar di 34 provinsi, terdapat 6 provinsi yang tuntas melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ...