Kamis, 24 Januari 2019 | 06.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Tim Satgas KPK Geledah Matahari Tower Milik Lippo Group

Tim Satgas KPK Geledah Matahari Tower Milik Lippo Group

Reporter : Restu Fadilah | Rabu, 17 Oktober 2018 - 16:00 WIB

IMG-29343

Penyidik KPK Melakukan penggeledahan. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih melakukan srangkaian penindakan di lapangan terkait kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Mereka tampaknya belum tertarik untuk melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebelum semua bukti dugan suap kasus Meikarta ini terkumpul.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan tim satgas KPK menggeledah kantor PT Lippo Karawaci Tbk, di Menara Matahari, Tangerang.

“Benar ada penggeledahan yang dilakukan di Gedung Matahari Tower,” tutur Febri di Jakarta, Rabu,(17/10/2018).

Meski demikian, mantan aktivis ICW (Indonesian Corruption Watch) ini belum mau membeberkan apa saja yang sudah disita dari penggeledahan itu. Alasannya penggeledahan masih berlangsung hingga saat ini

“Tim masih di lapangan,” tukasnya.

Untuk diketahui dalam kasus ini, KPk sudah menetapkan sembilan orang tersangka. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kadis PUPR Kab.Bekasi Jamaludin (J), Kadis Pemkab Kebakaran Kab.Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), Kadis DPMPTSP Kab.Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kab.Bekasi Neneng Rahmi, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sundoro (BS), Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ) serta Konsultan Lippo Group Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP).

Transksi suap itu terkait dengan proyek Meikarta. Total luas proyek yang harus diurus perijinannya oleh Lippo Group seluas 774 ha. Ini dibagi menjadi 3 fase yaitu fase pertama 84,6 ha, fase kedua 252,6 ha, dan fase ketiga 101,5 ha.

Adapun komitmen fee yang disepakati oleh mereka untuk mengurus sejumlah perijinan proyek seluas itu adalah sebanyak Rp 13 miliar. Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar.

Akibat perbuatannya, BS, T, FDP, dan H ssbagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) hurufa atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan NNY, J, SMN, DT dan NR sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan deak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 21:38 WIB

Gagal jadi caleg, OSO polisikan Ketua KPU

OESMAN Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hanura, melaporkan ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Polda Metro Jaya. ...
Nasional - Rabu, 23 Januari 2019 - 17:43 WIB

Wow…Susi Pudjiastuti tercatat sebagai Pemikir Dunia

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dimasukkan dalam daftar "Top 100 Global Thinkers" 2019 versi majalah Foreign Policy. Susi pun ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:52 WIB

Dari Kalangan Jurnalis, KPU Pastikan Moderator Debat capres Netral

Menjadi moderator debat Capres 2019 haruslah individu yang bebas dari kepentingan mendukung salahsatu calon.Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:44 WIB

Penyesalan Adik Kandung Prabowo Pernah Biayai Kampanye Jokowi

Hashim Djojohadikusumo mengaku menyesal pernah ikut membiayai kampanye Jokowi.Adik kandung capres nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto itu mengaku sempat ...
Hukum - Selasa, 22 Januari 2019 - 17:48 WIB

Presiden: Abu Bakar Ba’asyir harus nyatakan setia NKRI

RENCANA pembebasan bersyarat narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir terkendala surat pengakuan terhadap Pancasila dan NKRI. Namun Presiden Joko Widodo menegaskan ...
Peristiwa - Selasa, 22 Januari 2019 - 11:15 WIB

Kapolda Metro Idham Aziz diangkat menjadi Kabareskrim

KEPALA Kepolisian Daerah Metro Jaya Idham Azis, hari ini diangkat menjadi Kabareskrim Mabes Polri. Dia menggantikan Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto ...