Sabtu, 20 April 2019 | 14.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Tim Satgas KPK Geledah Matahari Tower Milik Lippo Group

Tim Satgas KPK Geledah Matahari Tower Milik Lippo Group

Reporter : Restu Fadilah | Rabu, 17 Oktober 2018 - 16:00 WIB

IMG-29343

Penyidik KPK Melakukan penggeledahan. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih melakukan srangkaian penindakan di lapangan terkait kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Mereka tampaknya belum tertarik untuk melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebelum semua bukti dugan suap kasus Meikarta ini terkumpul.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan tim satgas KPK menggeledah kantor PT Lippo Karawaci Tbk, di Menara Matahari, Tangerang.

“Benar ada penggeledahan yang dilakukan di Gedung Matahari Tower,” tutur Febri di Jakarta, Rabu,(17/10/2018).

Meski demikian, mantan aktivis ICW (Indonesian Corruption Watch) ini belum mau membeberkan apa saja yang sudah disita dari penggeledahan itu. Alasannya penggeledahan masih berlangsung hingga saat ini

“Tim masih di lapangan,” tukasnya.

Untuk diketahui dalam kasus ini, KPk sudah menetapkan sembilan orang tersangka. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kadis PUPR Kab.Bekasi Jamaludin (J), Kadis Pemkab Kebakaran Kab.Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), Kadis DPMPTSP Kab.Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kab.Bekasi Neneng Rahmi, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sundoro (BS), Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ) serta Konsultan Lippo Group Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP).

Transksi suap itu terkait dengan proyek Meikarta. Total luas proyek yang harus diurus perijinannya oleh Lippo Group seluas 774 ha. Ini dibagi menjadi 3 fase yaitu fase pertama 84,6 ha, fase kedua 252,6 ha, dan fase ketiga 101,5 ha.

Adapun komitmen fee yang disepakati oleh mereka untuk mengurus sejumlah perijinan proyek seluas itu adalah sebanyak Rp 13 miliar. Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar.

Akibat perbuatannya, BS, T, FDP, dan H ssbagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) hurufa atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan NNY, J, SMN, DT dan NR sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan deak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...