Kamis, 24 Januari 2019 | 06.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ditahan KPK Dalam Kondisi Hamil, Akankah Bupati Bekasi Jadi Tahanan Kota?

Ditahan KPK Dalam Kondisi Hamil, Akankah Bupati Bekasi Jadi Tahanan Kota?

Reporter : Restu Fadilah | Kamis, 18 Oktober 2018 - 17:42 WIB

IMG-29383

Bupati Bekasi, Neneng Nur Hasanah Yasin.

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membenarkan bahwa Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin tengah hamil sekitar 4 bulan. Neneng merupakan tersangka kasus suap Meikarta yang saat ini tengah ditahan oleh KPK.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan KPK baru mendapatkan pengkuan itu saat Neneng menjalani pemeriksaan kedua kalinya di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

“Setelah selang 1 hari ketika ada kunjungan dokter menanyakan apakah benar dalam kondisi hamil dan di jawab ‘iya’ jadi sekitar 3 atau 4 bulan,” tutur Febri di Jakarta, Kamis, (18/10/2018).

Saat ditanya jika nantinya tim kuasa hukum meminta kepada KPK agar Neneng dijadikan tahanan kota, apakah KPK akan mengamininya?

Menurut Febri sejauh ini, belum ada permintaan terkait hal itu. Ia hanya memastikan bahwa pihaknya akan memberikan perawatan kesehatan kepada Neneng. Seperti pengecekan kehamilan setiap bulan yang dilakukan dokter spesialis kandungan.

“Nanti tentu hak-hak untuk perawatan kesehatan itu akan diberikan oleh KPK. Misalnya untuk pengecekan perkembangan secara wajar sebulan sekali atau tergantung arahan dokter spesialis hak hak tersebut akan di berikan,” kata Febri.

Untuk diketahui Neneng telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia diduga menerima suap sebanyak Rp 7 miliar dari Bos Lippo Group Billy Sindoro.

Suap itu terkait dengan sejumlah perijinan terkait pembangunan proyek Meikarta. Total luas proyek yang harus diurus perijinannya oleh Lippo Group seluas 774 ha. Ini dibagi menjadi 3 fase yaitu fase pertama 84,6 ha, fase kedua 252,6 ha, dan fase ketiga 101,5 ha.

Akibat perbuatannya, Neneng disangkakan melanggar Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 21:38 WIB

Gagal jadi caleg, OSO polisikan Ketua KPU

OESMAN Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hanura, melaporkan ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Polda Metro Jaya. ...
Nasional - Rabu, 23 Januari 2019 - 17:43 WIB

Wow…Susi Pudjiastuti tercatat sebagai Pemikir Dunia

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dimasukkan dalam daftar "Top 100 Global Thinkers" 2019 versi majalah Foreign Policy. Susi pun ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:52 WIB

Dari Kalangan Jurnalis, KPU Pastikan Moderator Debat capres Netral

Menjadi moderator debat Capres 2019 haruslah individu yang bebas dari kepentingan mendukung salahsatu calon.Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:44 WIB

Penyesalan Adik Kandung Prabowo Pernah Biayai Kampanye Jokowi

Hashim Djojohadikusumo mengaku menyesal pernah ikut membiayai kampanye Jokowi.Adik kandung capres nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto itu mengaku sempat ...
Hukum - Selasa, 22 Januari 2019 - 17:48 WIB

Presiden: Abu Bakar Ba’asyir harus nyatakan setia NKRI

RENCANA pembebasan bersyarat narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir terkendala surat pengakuan terhadap Pancasila dan NKRI. Namun Presiden Joko Widodo menegaskan ...
Peristiwa - Selasa, 22 Januari 2019 - 11:15 WIB

Kapolda Metro Idham Aziz diangkat menjadi Kabareskrim

KEPALA Kepolisian Daerah Metro Jaya Idham Azis, hari ini diangkat menjadi Kabareskrim Mabes Polri. Dia menggantikan Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto ...