Sabtu, 20 April 2019 | 14.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ditahan KPK Dalam Kondisi Hamil, Akankah Bupati Bekasi Jadi Tahanan Kota?

Ditahan KPK Dalam Kondisi Hamil, Akankah Bupati Bekasi Jadi Tahanan Kota?

Reporter : Restu Fadilah | Kamis, 18 Oktober 2018 - 17:42 WIB

IMG-29383

Bupati Bekasi, Neneng Nur Hasanah Yasin.

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membenarkan bahwa Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin tengah hamil sekitar 4 bulan. Neneng merupakan tersangka kasus suap Meikarta yang saat ini tengah ditahan oleh KPK.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan KPK baru mendapatkan pengkuan itu saat Neneng menjalani pemeriksaan kedua kalinya di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

“Setelah selang 1 hari ketika ada kunjungan dokter menanyakan apakah benar dalam kondisi hamil dan di jawab ‘iya’ jadi sekitar 3 atau 4 bulan,” tutur Febri di Jakarta, Kamis, (18/10/2018).

Saat ditanya jika nantinya tim kuasa hukum meminta kepada KPK agar Neneng dijadikan tahanan kota, apakah KPK akan mengamininya?

Menurut Febri sejauh ini, belum ada permintaan terkait hal itu. Ia hanya memastikan bahwa pihaknya akan memberikan perawatan kesehatan kepada Neneng. Seperti pengecekan kehamilan setiap bulan yang dilakukan dokter spesialis kandungan.

“Nanti tentu hak-hak untuk perawatan kesehatan itu akan diberikan oleh KPK. Misalnya untuk pengecekan perkembangan secara wajar sebulan sekali atau tergantung arahan dokter spesialis hak hak tersebut akan di berikan,” kata Febri.

Untuk diketahui Neneng telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia diduga menerima suap sebanyak Rp 7 miliar dari Bos Lippo Group Billy Sindoro.

Suap itu terkait dengan sejumlah perijinan terkait pembangunan proyek Meikarta. Total luas proyek yang harus diurus perijinannya oleh Lippo Group seluas 774 ha. Ini dibagi menjadi 3 fase yaitu fase pertama 84,6 ha, fase kedua 252,6 ha, dan fase ketiga 101,5 ha.

Akibat perbuatannya, Neneng disangkakan melanggar Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...