Jumat, 16 November 2018 | 11.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ditahan KPK Dalam Kondisi Hamil, Akankah Bupati Bekasi Jadi Tahanan Kota?

Ditahan KPK Dalam Kondisi Hamil, Akankah Bupati Bekasi Jadi Tahanan Kota?

Reporter : Restu Fadilah | Kamis, 18 Oktober 2018 - 17:42 WIB

IMG-29383

Bupati Bekasi, Neneng Nur Hasanah Yasin.

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membenarkan bahwa Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin tengah hamil sekitar 4 bulan. Neneng merupakan tersangka kasus suap Meikarta yang saat ini tengah ditahan oleh KPK.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan KPK baru mendapatkan pengkuan itu saat Neneng menjalani pemeriksaan kedua kalinya di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

“Setelah selang 1 hari ketika ada kunjungan dokter menanyakan apakah benar dalam kondisi hamil dan di jawab ‘iya’ jadi sekitar 3 atau 4 bulan,” tutur Febri di Jakarta, Kamis, (18/10/2018).

Saat ditanya jika nantinya tim kuasa hukum meminta kepada KPK agar Neneng dijadikan tahanan kota, apakah KPK akan mengamininya?

Menurut Febri sejauh ini, belum ada permintaan terkait hal itu. Ia hanya memastikan bahwa pihaknya akan memberikan perawatan kesehatan kepada Neneng. Seperti pengecekan kehamilan setiap bulan yang dilakukan dokter spesialis kandungan.

“Nanti tentu hak-hak untuk perawatan kesehatan itu akan diberikan oleh KPK. Misalnya untuk pengecekan perkembangan secara wajar sebulan sekali atau tergantung arahan dokter spesialis hak hak tersebut akan di berikan,” kata Febri.

Untuk diketahui Neneng telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia diduga menerima suap sebanyak Rp 7 miliar dari Bos Lippo Group Billy Sindoro.

Suap itu terkait dengan sejumlah perijinan terkait pembangunan proyek Meikarta. Total luas proyek yang harus diurus perijinannya oleh Lippo Group seluas 774 ha. Ini dibagi menjadi 3 fase yaitu fase pertama 84,6 ha, fase kedua 252,6 ha, dan fase ketiga 101,5 ha.

Akibat perbuatannya, Neneng disangkakan melanggar Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Jumat, 16 November 2018 - 11:12 WIB

Dendam, disebut penyebab pembunuhan sekeluarga

DALAM penyelidikan, polisi menyimpulkan pembunuhan satu keluarga di Bekasi dilatari motif balas dendam. Kesimpulan itu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku ...
Peristiwa - Jumat, 16 November 2018 - 09:53 WIB

Innalillahi wa Innailaihi Rojiun, Cucu Wiranto Meninggal di Kolam Ikan

Kabar duka datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Wiranto. Pasalnya Cucu Wiranto yang bernama Achmad Daniyal ...
Peristiwa - Jumat, 16 November 2018 - 08:00 WIB

Penjelasan Lion Air Terkait Insiden Matinya Lampu dan AC Penerbangan Yogyakarta

Maskapai penerbangan Lion Air, membenarkan peristiwa mendadak matinya AC dan lampu pada pesawat penerbangan JT-556 dengan tujuan Yogyakarta.Corporate Communications Strategic ...
Peristiwa - Jumat, 16 November 2018 - 02:10 WIB

Bermasalah Lagi, Penumpang Lion Air Jakarta-Yogyakarta Berhamburan Keluar

Peristiwa mendebarkan kembali menimpa penumpang maskapai penerbangan Lion Air. Pasalnya setelah pesawat Lion Air JT-610 jatuh di Tanjung Karawang, lalu ...
Politik - Jumat, 16 November 2018 - 02:05 WIB

Ini Total DPTHP 2 untuk Pemilu 2019

Meski masih menunggu 6 Provinsi yang belum selesai melakukan pemutakhiran data, KPU RI sudah mendapatkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) ...
Politik - Jumat, 16 November 2018 - 01:51 WIB

Penyebab KPU RI Belum Tetapkan DPT Pemilu 2019

Dari 34 KPU daerah yang tersebar di 34 provinsi, terdapat 6 provinsi yang tuntas melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ...