Sabtu, 20 April 2019 | 14.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Sarankan Pemkab Bekasi Review Izin Meikarta

KPK Sarankan Pemkab Bekasi Review Izin Meikarta

Reporter : Restu Fadilah | Selasa, 6 November 2018 - 11:56 WIB

IMG-29778

Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin tersandung korupsi Meikarta. (KiniNews/Restu Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemnerantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar Pemkab Bekasi mereview kembali izin pembangunan proyek Meikarta yang diduga bermasalah.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah hal itu dirasa perlu lantaran dalam perjalanannya, pembangunan yang digarap oleh PT Lippo Group itu ditemukan adanya kasus dugaan suap dalam pengurusan izin proyeknya.

“Akan baik saya kira kalau proses yang dilakukan secara paralel dalam artian Pemkab Bekasi dan Pemprov melakukan review terhadap proses perizinan Neikarta tersebut,” tutur Jubir KPK, Febri Diansyah pada Senin, (5/11/2018) malam.

Kata Febri, apabila dalam proses evaluasi, ditemukan adanya pelanggaran dalam perizinan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan proses pembangunan, proses penegakan hukum secara administratif oleh Pemkab Bekasi, dapat berjalan secara paralel dengan proses pidana yang berjalan di lembaga antirasuah.

“Saya kira kalau memungkinkan dari aspek hukum ada penegakan hukum secara paralel misalnya yang dimaksud dengan secara paralel itu adalah penegakan hukum untuk dugaan tindak pidana korupsi yang diproses, penegakan hukum kalau ada pelanggaran administrasi dan perizinan juga diproses maka koordinasi sebenarnya dimungkinkan untuk itu,” katanya.

Febri kemudian menjelaskan contoh yang pernah terjadi adalah dalam kasus dugaan suap terkait reklamasi di Pantai Utara. KPK memproses pidana korupsi, sedangkan Kementerian LHK dan Pemprov DKI melakukan penegakan hukum administratif.

“Sudah ada pengalaman beberapa kasus saya kira ya. Ketika KPK menangani kasus dugaan tindak pidana korupsinya ada pejabat yang berwenang pada saat itu ketika KPK menangani kasus Perda reklamasi di Jakarta. Ada penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian lingkungan hidup pada saat itu, karena memang domainnya di sana dan juga ada yang dilakukan oleh Pemprov DKI,” tuntasnya.

Untuk diketahui, Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo. Proyek tersebut saat ini sedang tersandung kasus hukum. Pasalnya pads Minggu (14/10/2018) lalu, tim satgas KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Operasional Grup Lippo, konsultan Grup Lippo Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, dan pegawai kelompok perusahaan tersebut Henry Jasmen.

Selain mereka, KPK juga menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bekasi Dewi Trisnawati dam Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bekasi.

Mereka ditangkap tangan karena dugaan kasus suap senilai Rp 13 miliar dalam proses pengurusan sejumlah izin yang diperlukan dalam pembangunan fase pertama proyek Meikarta seluas 84,6 hektare.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...