Kamis, 24 Januari 2019 | 06.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Sarankan Pemkab Bekasi Review Izin Meikarta

KPK Sarankan Pemkab Bekasi Review Izin Meikarta

Reporter : Restu Fadilah | Selasa, 6 November 2018 - 11:56 WIB

IMG-29778

Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin tersandung korupsi Meikarta. (KiniNews/Restu Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemnerantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar Pemkab Bekasi mereview kembali izin pembangunan proyek Meikarta yang diduga bermasalah.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah hal itu dirasa perlu lantaran dalam perjalanannya, pembangunan yang digarap oleh PT Lippo Group itu ditemukan adanya kasus dugaan suap dalam pengurusan izin proyeknya.

“Akan baik saya kira kalau proses yang dilakukan secara paralel dalam artian Pemkab Bekasi dan Pemprov melakukan review terhadap proses perizinan Neikarta tersebut,” tutur Jubir KPK, Febri Diansyah pada Senin, (5/11/2018) malam.

Kata Febri, apabila dalam proses evaluasi, ditemukan adanya pelanggaran dalam perizinan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan proses pembangunan, proses penegakan hukum secara administratif oleh Pemkab Bekasi, dapat berjalan secara paralel dengan proses pidana yang berjalan di lembaga antirasuah.

“Saya kira kalau memungkinkan dari aspek hukum ada penegakan hukum secara paralel misalnya yang dimaksud dengan secara paralel itu adalah penegakan hukum untuk dugaan tindak pidana korupsi yang diproses, penegakan hukum kalau ada pelanggaran administrasi dan perizinan juga diproses maka koordinasi sebenarnya dimungkinkan untuk itu,” katanya.

Febri kemudian menjelaskan contoh yang pernah terjadi adalah dalam kasus dugaan suap terkait reklamasi di Pantai Utara. KPK memproses pidana korupsi, sedangkan Kementerian LHK dan Pemprov DKI melakukan penegakan hukum administratif.

“Sudah ada pengalaman beberapa kasus saya kira ya. Ketika KPK menangani kasus dugaan tindak pidana korupsinya ada pejabat yang berwenang pada saat itu ketika KPK menangani kasus Perda reklamasi di Jakarta. Ada penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian lingkungan hidup pada saat itu, karena memang domainnya di sana dan juga ada yang dilakukan oleh Pemprov DKI,” tuntasnya.

Untuk diketahui, Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo. Proyek tersebut saat ini sedang tersandung kasus hukum. Pasalnya pads Minggu (14/10/2018) lalu, tim satgas KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Operasional Grup Lippo, konsultan Grup Lippo Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, dan pegawai kelompok perusahaan tersebut Henry Jasmen.

Selain mereka, KPK juga menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bekasi Dewi Trisnawati dam Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bekasi.

Mereka ditangkap tangan karena dugaan kasus suap senilai Rp 13 miliar dalam proses pengurusan sejumlah izin yang diperlukan dalam pembangunan fase pertama proyek Meikarta seluas 84,6 hektare.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 21:38 WIB

Gagal jadi caleg, OSO polisikan Ketua KPU

OESMAN Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hanura, melaporkan ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Polda Metro Jaya. ...
Nasional - Rabu, 23 Januari 2019 - 17:43 WIB

Wow…Susi Pudjiastuti tercatat sebagai Pemikir Dunia

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dimasukkan dalam daftar "Top 100 Global Thinkers" 2019 versi majalah Foreign Policy. Susi pun ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:52 WIB

Dari Kalangan Jurnalis, KPU Pastikan Moderator Debat capres Netral

Menjadi moderator debat Capres 2019 haruslah individu yang bebas dari kepentingan mendukung salahsatu calon.Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:44 WIB

Penyesalan Adik Kandung Prabowo Pernah Biayai Kampanye Jokowi

Hashim Djojohadikusumo mengaku menyesal pernah ikut membiayai kampanye Jokowi.Adik kandung capres nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto itu mengaku sempat ...
Hukum - Selasa, 22 Januari 2019 - 17:48 WIB

Presiden: Abu Bakar Ba’asyir harus nyatakan setia NKRI

RENCANA pembebasan bersyarat narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir terkendala surat pengakuan terhadap Pancasila dan NKRI. Namun Presiden Joko Widodo menegaskan ...
Peristiwa - Selasa, 22 Januari 2019 - 11:15 WIB

Kapolda Metro Idham Aziz diangkat menjadi Kabareskrim

KEPALA Kepolisian Daerah Metro Jaya Idham Azis, hari ini diangkat menjadi Kabareskrim Mabes Polri. Dia menggantikan Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto ...