Sabtu, 20 April 2019 | 14.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ada Perpres 96 Tahun 2018, Ini Syarat Baru Urus KTP

Ada Perpres 96 Tahun 2018, Ini Syarat Baru Urus KTP

Reporter : Redaksi | Rabu, 7 November 2018 - 12:08 WIB

IMG-29799

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id

Peraturan baru mengenai pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada pada 16 Oktober 2018 silam.

Dilansir dari laman Sekkab RI, Rabu (7/11/2018) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri yakni pencatatan biodata Penduduk, penerbitan KK (Kartu Keluarga), penerbitan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), penerbitan surat keterangan kependudukan; dan pendaftaran Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Dalam Perpres ini disebutkan, penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas: a. penerbitan KTP-el baru; b. penerbitan KTP-el karena pindah datang; c. penerbitan KTP-el karena perubahan data; d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

Syarat Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI:

– Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; – Kartu Keluarga (KK)

Syarat Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNA:

– Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; – KK; – Dokumen Perjalanan – kartu izin tinggal tetap.

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah NKRI

– surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal – KK.

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah NKRI:

– Surat keterangan pindah dari Perwakilan RI; – KK.

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap:

– KK – KTP-el lama – kartu izin tinggal tetap – surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Perubahan Penting.

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap

– KK – KTP-el lama – Dokumen Perjalanan – kartu izin tinggal tetap.

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap,

– surat keterangan hilang dari kepolisian; – KTP-el yang rusak; – KK; – Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan – kartu izin tinggal tetap.

Dalam Perpres ini ditegaskan, perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan: a. tidak melakukan perubahan data penduduk; dan b. KK.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...