Kamis, 24 Januari 2019 | 18.57 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Banyak Pelecehan, YLKI Minta Pemerintah Evaluasi Izin Grab

Banyak Pelecehan, YLKI Minta Pemerintah Evaluasi Izin Grab

Reporter : Redaksi | Rabu, 7 November 2018 - 12:38 WIB

IMG-29802

grab

Jakarta, kini.co.id – Banyaknya keluhan pelanggan terutama pelecehan membuat izin transportasi online Grab akan dievaluasi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Bahkan Kemenhub telag memperingatkan Grab akan membekukan izin operasi perusahaan jika tidak melakukan perbaikan pelayanan.

Hal itu didukung pula oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Bagi YLKI perlindungan, keselamatan, dan kenyamanan konsumen transportasi online itu bukan hanya tanggung jawab mitra driver, tapi juga Grab sebagai perusahaan aplikator.

Sekretaris YLKI Agus Suyanto meminta Grab jangan hanya mengutamakan bisnis dengan cara perekrutan mitra pengemudi sebanyak-banyaknya, tetapi mengabaikan keselamatan dan kenyamanan konsumen.

“Jika ke depannya Grab melakukan kesalahan serupa, wajar jika pemerintah review izin usahanya. Pemerintah harus menentukan batas toleransi pelanggaran agar dijadikan acuan memberikan sanksi,“ katanya.

Ia mengatakan atas dasar itu, YLKI merespons positif pernyataan tegas pemerintah melalui Kemenhub yang akan memberikan peringatan serta evaluasi agar ada efek jera dan perubahan positif.

Hasil dari peringatan dan evaluasi dari Kemenhub itu akan dijadikan dasar untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencabut operasional perusahaan jasa angkutan online Grab.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Kamis, 24 Januari 2019 - 12:15 WIB

Ahok bebas dari penjara

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kini resmi bebas. Tadi pagi, Kamis (24/1/2019) dia keluar dari Mako Brimob, disertai upacara ...
Hukum - Kamis, 24 Januari 2019 - 11:42 WIB

Kalapas Cipinang Sebut Ahok Sudah Resmi Bebas Tadi Pagi

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi bebas setelah menjalani masa hukuman 1 tahun 8 bulan 15 ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 21:38 WIB

Gagal jadi caleg, OSO polisikan Ketua KPU

OESMAN Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hanura, melaporkan ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Polda Metro Jaya. ...
Nasional - Rabu, 23 Januari 2019 - 17:43 WIB

Wow…Susi Pudjiastuti tercatat sebagai Pemikir Dunia

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dimasukkan dalam daftar "Top 100 Global Thinkers" 2019 versi majalah Foreign Policy. Susi pun ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:52 WIB

Dari Kalangan Jurnalis, KPU Pastikan Moderator Debat capres Netral

Menjadi moderator debat Capres 2019 haruslah individu yang bebas dari kepentingan mendukung salahsatu calon.Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:44 WIB

Penyesalan Adik Kandung Prabowo Pernah Biayai Kampanye Jokowi

Hashim Djojohadikusumo mengaku menyesal pernah ikut membiayai kampanye Jokowi.Adik kandung capres nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto itu mengaku sempat ...