Kamis, 24 Januari 2019 | 19.04 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK tolak permohonan “Justice Collaborator” Zumi Zola

KPK tolak permohonan “Justice Collaborator” Zumi Zola

Reporter : Emerson Tarihoran | Kamis, 8 November 2018 - 19:35 WIB

IMG-29873

Zumi Zoka, mantan Gubernur Jambi.

JAKARTA, kini.co.id – JAKSA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan justice collaborator yang diajukan terdakwa Zumi Zola. Jaksa menilai, Zumi tidak memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

“Bahwa terdakwa adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara, baik sebagai penerima gratifikasi maupun sebagai pemberi suap terkait pengesahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan APBD Tahun Anggaran 2018,” ujar jaksa Arin Karniasari saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Menurut jaksa, keterangan yang disampaikan Zumi dalam penyidikan dan persidangan juga belum signifikan untuk membongkar pelaku atau kasus korupsi lainnya. “Apabila keterangan terdakwa tersebut cukup berguna untuk pembuktian perkara lainnya yang dilakukan di kemudian hari, maka terhadap terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan surat keterangan bekerjasama dengan aparat penegak hukum,” papar jaksa.

Gubernur nonaktif Jambi itu juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan lainnya, jaksa meminta majelis hakim mencabut hak politik Zumi selama lima tahun usai menjalani pidana pokoknya. “Menyatakan terdakwa Zumi Zola Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah bersama-sama melakukan gabungan tindak pidana korupsi,” ujar jaksa Iskandar Marwato.

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai, perbuatan Zumi tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Zumi juga dinilai menciderai kepercayaan yang diberikan masyarakat.

“Hal-hal meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa telah kooperatif dan terus terang. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan,” ujar jaksa. Menurut jaksa, Zumi menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar.

Zumi juga disebutkan menerima 177.000 dollar Amerika Serikat dan 100.000 dollar Singapura, serta satu unit Toyota Alphard. Zumi juga menggunakan hasil gratifikasi itu untuk membiayai keperluan pribadi dia dan keluarganya. Selain itu, menurut jaksa, Zumi menyuap 53 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, serta menyuap para anggota Dewan senilai total Rp 16,34 miliar.

Suap tersebut diberikan agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017. Kemudian, agar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (RAPERDA APBD TA 2018) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2018.

Editor: Emerson

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Kamis, 24 Januari 2019 - 12:15 WIB

Ahok bebas dari penjara

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kini resmi bebas. Tadi pagi, Kamis (24/1/2019) dia keluar dari Mako Brimob, disertai upacara ...
Hukum - Kamis, 24 Januari 2019 - 11:42 WIB

Kalapas Cipinang Sebut Ahok Sudah Resmi Bebas Tadi Pagi

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi bebas setelah menjalani masa hukuman 1 tahun 8 bulan 15 ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 21:38 WIB

Gagal jadi caleg, OSO polisikan Ketua KPU

OESMAN Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hanura, melaporkan ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Polda Metro Jaya. ...
Nasional - Rabu, 23 Januari 2019 - 17:43 WIB

Wow…Susi Pudjiastuti tercatat sebagai Pemikir Dunia

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dimasukkan dalam daftar "Top 100 Global Thinkers" 2019 versi majalah Foreign Policy. Susi pun ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:52 WIB

Dari Kalangan Jurnalis, KPU Pastikan Moderator Debat capres Netral

Menjadi moderator debat Capres 2019 haruslah individu yang bebas dari kepentingan mendukung salahsatu calon.Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:44 WIB

Penyesalan Adik Kandung Prabowo Pernah Biayai Kampanye Jokowi

Hashim Djojohadikusumo mengaku menyesal pernah ikut membiayai kampanye Jokowi.Adik kandung capres nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto itu mengaku sempat ...