Selasa, 23 April 2019 | 06.03 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK: Imigrasi Harusnya Periksa Pegawai yang Bantu Eddy Sindoro Kabur

KPK: Imigrasi Harusnya Periksa Pegawai yang Bantu Eddy Sindoro Kabur

Reporter : Restu Fadilah | Jumat, 9 November 2018 - 08:48 WIB

IMG-29885

Jubir KPK, Febri Diansyah. (KiniNews/Restu Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan semestinya Direktorat Jenderal Imigrasi memang melakukan pemeriksaan internal terhadap pegawainya yang diduga turut serta dalam pelarian Eddy Sindoro.

“Setelah kami bacakan di dakwaan mestinya itu ditindaklanjuti secara internal,” tuturnya di Jakarta, Kamis, (8/11/2018) malam.

Menurut Febri, jika dalam pemeriksaan internal nantinya dibutuhkan data terkait, pihak Imigrasi bisa memintanya kepada KPK.

“Nanti tim akan mempertimbangkan sejauh mana informasi dan data bisa diberikan,” sambung Febri.

Untuk diketahui, Petugas Imigrasi yang diduga turut serta dalam pelarian mantan Presiden Direktur Lippo Group, Eddy Sindoro dari kejaran penyidik KPK bernama Andi Sofyar.

Andi bahkan diduga turut menerima uang sebanyak Rp 30 juta dan satu buah HP merk samsung tipe A6. Hal ini terungkap dalam persidangan pembacaan surat dakwaan Lucas pada Rabu, (7/11/2018).

Andi membantu kaburnya Eddy pada 29 Agustus 2018 lalu. Awalnya Eddy Sindoro kembali diusir oleh otoritas Imigrasi Malaysia.

Atas pengusiran tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2018, Eddy ditemani oleh Jimmy dan Michael akan pulang ke Indonesia menggunakan pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan AK 380 pukul 06.55 waktu Malaysia.

Mengetahui jadwal kepulangan Eddy Sindoro ke Indonesia, Lucas memerintahkan Dina Soraya membeli tiket untuk Eddy, Jimmy dan Michael dengan rute penerbangan Jakarta-Bangkok pada tanggal 29 Agustus 2018 pukul 09.40 WIB.

Menindaklanjuti perintah Lucas, Dina Soraya meminta Bowo untuk membeli tiket dimaksud dan menginformasikan jadwal kedatangan Eddy, Jimmy, dan Michael dari Malaysia. Selanjutnya Bowo pun membeli tida tiket Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 0866.

Pada tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB bersamaan dengan mendaratnya pesawat AirAsia AK 380 di Bandara Soekarno Hatta, Dwi Hendro Wibowo alias Bowo memerintahkan M Ridwan selaku Staff Customer Service Gapura mencetak pass atas nama Eddy Sindoro, Chua Chwee Chye alias Jimmy alias Lie dan Michael Sindoro tanpa kehadiran yang bersangkutan untuk diperiksa identitasnya.

Bowo juga memerintahkan Andi Sofyar selaku petugas Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk stand by di area Imigrasl Terminal dan melakukan pengecekan status pencegahan Eddy Sindoro.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...