Kamis, 24 Januari 2019 | 19.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Banyak Berita Tendensius, Efendi Simbolon Minta Revisi UU Media

Banyak Berita Tendensius, Efendi Simbolon Minta Revisi UU Media

Reporter : Redaksi | Jumat, 9 November 2018 - 12:25 WIB

IMG-29894

ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Politik seringkali sulit membuat seseorang tidak berpihak. Sehingga muncullah pernyataan tendensius atau mengarah pada satu tujuan.

Hal itulah yang sangat rawan terjadi pada tahun politik ini. Dimana media pada dasarnya netral untuk hal umum, namun tidak untuk politik.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi I DPR RI Effendi Sakti Simbolon, kemarin. Sehingga, kata dia sudah perlu Undang-undang terkait media direvisi.

Dikutip dari laman DPR RI, Efendi mentatakan ada tiga UU yang mencakup media yang harus direvisi, yaitu UU Pers, UU Penyiaran, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Effendi menilai bahwa masih ada ruang kosong yang tidak tersentuh aturan dalam praktik media, sehingga membuat UU tersebut terkesan alpa dalam penegakan hukum. Menurutnya seperti dalam kasus pencatutan nama Kapolri oleh salah satu media, dinilai sangat merugikan satu pihak.

“Katakanlah kasus pencatutan nama Kapolri oleh salah satu media, yaitu Indonesian Leaks. Nah ini kan belum ada yang mengatur di antara tiga UU itu. Maka menurut saya harus ada revisi,” tuturnya.

Lebih lanjut, menurut dia, saat ini pemerintah khususnya, tidak mampu untuk melakukan penataan terhadap bagaimana pengelolaan berita yang sifatnya tendensius. Misalnya fitnah soal politik yang dinilainya sungguh berbahaya sekali.

Bahkan, kata dia, pemerintah mengaku bahwa aturan tersebut memang belum tertuang dalam tiga UU yang mencakup media ini. Untuk itu, legislator dapil DKI Jakarta III ini berharap agar UU ini segera direvisi supaya dapat menjadikan perlindungan bagi komunitas media ke depan.

“Saya kira pemerintah ketika kita tanya, memang mengakui tidak ada. Dan kami sebagai DPR mengakui bahwa hal itu perlu di-insert dalam 3 undang-undang yang mengatur media agar nantinya dapat memayungi seluruh komunitas media, sehingga praktik penyampaian informasi berjalan baik,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Kamis, 24 Januari 2019 - 12:15 WIB

Ahok bebas dari penjara

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kini resmi bebas. Tadi pagi, Kamis (24/1/2019) dia keluar dari Mako Brimob, disertai upacara ...
Hukum - Kamis, 24 Januari 2019 - 11:42 WIB

Kalapas Cipinang Sebut Ahok Sudah Resmi Bebas Tadi Pagi

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi bebas setelah menjalani masa hukuman 1 tahun 8 bulan 15 ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 21:38 WIB

Gagal jadi caleg, OSO polisikan Ketua KPU

OESMAN Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hanura, melaporkan ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Polda Metro Jaya. ...
Nasional - Rabu, 23 Januari 2019 - 17:43 WIB

Wow…Susi Pudjiastuti tercatat sebagai Pemikir Dunia

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dimasukkan dalam daftar "Top 100 Global Thinkers" 2019 versi majalah Foreign Policy. Susi pun ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:52 WIB

Dari Kalangan Jurnalis, KPU Pastikan Moderator Debat capres Netral

Menjadi moderator debat Capres 2019 haruslah individu yang bebas dari kepentingan mendukung salahsatu calon.Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:44 WIB

Penyesalan Adik Kandung Prabowo Pernah Biayai Kampanye Jokowi

Hashim Djojohadikusumo mengaku menyesal pernah ikut membiayai kampanye Jokowi.Adik kandung capres nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto itu mengaku sempat ...