Senin, 25 Maret 2019 | 05.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR Minta Kasus Rizieq Shihab Tidak di Politisir

DPR Minta Kasus Rizieq Shihab Tidak di Politisir

Jumat, 9 November 2018 - 16:38 WIB

IMG-29908

Habib Rizieq Shihab. (ist)

kini.co.id – Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi meminta masyarakat Indonesia tidak mempolitisir kasus Muhammad Rizieq Shihab (MRS) yang bermasalah dengan pemerintahan Arab Saudi. Sehingga semua dipercayakan kepada hukum yang berlaku di pemerintahan Arab Saudi.

“Hal itu mencermati perkembangan penyelidikan terhadap MRS terkait bendera yang mirip ISIS dan HTI yang diamankan oleh Kerajaan Arab Saudi (KSA),” demikian Ketua MPR RI FPPP itu di Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Apalagi kata Arwani, di Indonesia terjadi spekulasi politik, halusinasi, delusi dan syak wasangka (suudzhon) atas perstiwa tersebut dan dikaitkan dengan pemerintah Indonesia.

“Jadi, kami menyesalkan spekulasi, halusinasi, delusi serta syak wasangka yang dikonstruksi oleh sejumlah pihak atas peristiwa yang menimpa MRS di Mekkah itu,” ujarnya.

Menurut Arwani, spekulasi tersebut justru membuat kegaduhan baru di tanah air. Sikap saling curiga muncul di antara anak bangsa. Seperti pernyataan yang menyebutkan ada operasi intelejen dalam kasus yang menimpa MRS tersebut.

Tentu kata Arwani, ini merupakan pernyataan menyesatkan dan tak berdasar. Bahwa relasi RI dan KSA telah berjalan lama dan dalam perkembangan mutakhir makin menunjukkan harmoni dan saling menghormati satu dengan lainnya.

“Jadi, jnganlah dirusak oleh penyataan yang hanya berpijak pada halusinasi yang tak mendasar fakta dan data,” ungkapnya.

Padahal, sejatinya, dalam kasus MRS, pemerintah Indonesia melalui Kemlu RI dan Kedutaan Besar Indonesia di KSA telah aktif melakukan pemantauan dan pendampingan atas peristiwa yang menimpa MRS.

“Langkah Menlu dan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi dalam kasus MRS ini sudah tepat, karena melindungi warga negara Indonesia termasuk MRS,” jelas Arwani.

Dengan demikian, peristiwa yang dialami MRS itu terjadi di Mekkah, Arab Saudi. Bukan di tanah air. Sehingga sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada otoritas keamanan KSA.

“Pemerintah KSA memiliki kedaulatan untuk menuntaskan masalah tersebut. Jadi, kalau kita terus berspekulasi dan berhalusinasi justru semakin membuka ruang penghinaan terhadap kedaulatan KSA,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...