Sabtu, 17 November 2018 | 10.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR Minta Kasus Rizieq Shihab Tidak di Politisir

DPR Minta Kasus Rizieq Shihab Tidak di Politisir

Jumat, 9 November 2018 - 16:38 WIB

IMG-29908

Habib Rizieq Shihab. (ist)

kini.co.id – Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi meminta masyarakat Indonesia tidak mempolitisir kasus Muhammad Rizieq Shihab (MRS) yang bermasalah dengan pemerintahan Arab Saudi. Sehingga semua dipercayakan kepada hukum yang berlaku di pemerintahan Arab Saudi.

“Hal itu mencermati perkembangan penyelidikan terhadap MRS terkait bendera yang mirip ISIS dan HTI yang diamankan oleh Kerajaan Arab Saudi (KSA),” demikian Ketua MPR RI FPPP itu di Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Apalagi kata Arwani, di Indonesia terjadi spekulasi politik, halusinasi, delusi dan syak wasangka (suudzhon) atas perstiwa tersebut dan dikaitkan dengan pemerintah Indonesia.

“Jadi, kami menyesalkan spekulasi, halusinasi, delusi serta syak wasangka yang dikonstruksi oleh sejumlah pihak atas peristiwa yang menimpa MRS di Mekkah itu,” ujarnya.

Menurut Arwani, spekulasi tersebut justru membuat kegaduhan baru di tanah air. Sikap saling curiga muncul di antara anak bangsa. Seperti pernyataan yang menyebutkan ada operasi intelejen dalam kasus yang menimpa MRS tersebut.

Tentu kata Arwani, ini merupakan pernyataan menyesatkan dan tak berdasar. Bahwa relasi RI dan KSA telah berjalan lama dan dalam perkembangan mutakhir makin menunjukkan harmoni dan saling menghormati satu dengan lainnya.

“Jadi, jnganlah dirusak oleh penyataan yang hanya berpijak pada halusinasi yang tak mendasar fakta dan data,” ungkapnya.

Padahal, sejatinya, dalam kasus MRS, pemerintah Indonesia melalui Kemlu RI dan Kedutaan Besar Indonesia di KSA telah aktif melakukan pemantauan dan pendampingan atas peristiwa yang menimpa MRS.

“Langkah Menlu dan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi dalam kasus MRS ini sudah tepat, karena melindungi warga negara Indonesia termasuk MRS,” jelas Arwani.

Dengan demikian, peristiwa yang dialami MRS itu terjadi di Mekkah, Arab Saudi. Bukan di tanah air. Sehingga sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada otoritas keamanan KSA.

“Pemerintah KSA memiliki kedaulatan untuk menuntaskan masalah tersebut. Jadi, kalau kita terus berspekulasi dan berhalusinasi justru semakin membuka ruang penghinaan terhadap kedaulatan KSA,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Jumat, 16 November 2018 - 16:39 WIB

Kasus selfie petugas imigrasi dengan Miyabi masih berlanjut

SELFIE antara petugas Imigrasi Kelas I Denpasar dan aktris panas asal Jepang Sayaka Stephanie Strom alias Maria Ozawa alias Miyabi ...
Politik - Jumat, 16 November 2018 - 11:46 WIB

SBY utamakan kemenangan Demokrat ketimbang Prabowo-Sandi

KETUA Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengakui bahwa partainya lebih mengutamakan kemenangan di pemilu legislatif ketimbang kemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga ...
Nasional - Jumat, 16 November 2018 - 11:35 WIB

Warga di Papua takut merebut kembali tanahnya

PERWAKILAN warga Suku Mpur Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, Samuel Ariks mengatakan masyarakat takut merebut kembali tanahnya yang diklaim PT Bintuni ...
Hukum - Jumat, 16 November 2018 - 11:12 WIB

Dendam, disebut penyebab pembunuhan sekeluarga

DALAM penyelidikan, polisi menyimpulkan pembunuhan satu keluarga di Bekasi dilatari motif balas dendam. Kesimpulan itu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku ...
Peristiwa - Jumat, 16 November 2018 - 09:53 WIB

Innalillahi wa Innailaihi Rojiun, Cucu Wiranto Meninggal di Kolam Ikan

Kabar duka datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Wiranto. Pasalnya Cucu Wiranto yang bernama Achmad Daniyal ...
Peristiwa - Jumat, 16 November 2018 - 08:00 WIB

Penjelasan Lion Air Terkait Insiden Matinya Lampu dan AC Penerbangan Yogyakarta

Maskapai penerbangan Lion Air, membenarkan peristiwa mendadak matinya AC dan lampu pada pesawat penerbangan JT-556 dengan tujuan Yogyakarta.Corporate Communications Strategic ...