Selasa, 18 Desember 2018 | 23.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Bunga Tinggi Disertai Ancaman, Ini Kata OJK Soal Pinjaman Online

Bunga Tinggi Disertai Ancaman, Ini Kata OJK Soal Pinjaman Online

Reporter : Yudi | Selasa, 13 November 2018 - 17:50 WIB

IMG-29958

OJK. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Ratusan korban pinjaman online atau perusahaan Peer to Peer (P2P) Lending mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Aduan itu terkait tingginya bunga dan juga ancaman dalam penagihan.

Sejak Mei 2018, ada 283 laporan yang masuk ke LBH terkait pinjaman online atau perusahaan Peer to Peer (P2P) Lending tersebut.

Terkait itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida menyatakan, pihaknya dapat melakukan penindakan pada fintech tersebut bila memang terdaftar di OJK. Tapi jika belum terdaftar maka ranahnya ada pada Satgas Waspada Investasi.

Adapun Anggota Satgas Waspada Investasi ini, kata dia, terdiri dari 13 kementerian dan lembaga (K/L) yang dikepalai oleh OJK. Di antaranya terdapat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kepolisian, Bank Indonesia, Kejaksaan RI, dan sebagainya.

“Karena OJK dalam melakukan pengawasan dan pengaturan ada ketentuannya bagi pihak-pihak yang terdaftar di OJK. Kemudian perusahaan yang tidak terdaftar dan ada kerugian di masyarakat, itu ada di ranah Satgas Waspada Investasi untuk menanganinya,” jelasnya, Selasa (13/11/2018).

Sementara, untuk sanksi yang dikenakan bagi fintech terdaftar di OJK disesuaikan dengan jenis pelanggarannya berdasarkan aturan yang berlaku, yakni mulai teguran hingga mencabut izinnya. Selanjutnya, OJK akan berkoordinasi dengan Kominfo untuk memblok fintech tersebut.

“Ini sudah dilakukan, karena memang begitu ada fintech yang ilegal dan bisa dibuktikan tidak berizin, itu OJK berkoordinasi dengan Kominfo untuk di-blok,” kata dia.

Nurhaida menyebutkan, hingga saat ini sebanyak 73 fintech P2P lending terdaftar di OJK dan hanya satu di antaranya yang mendapat izin.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:54 WIB

KPK banding vonis Johanes Kotjo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ajukan banding terhadap putusan tingkat pertama pemilik saham Blackgold Natural Resources Johanes Budisutrisno Kotjo dalam kasus ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:37 WIB

Kuasa hukum pastikan Bahar bin Smith ditahan di Polda Jabar

POLISI melakukan penahanan terhadap penceramah Habib Bahar Bin Smith, dalam kasus dugaan penganiayaan. Penahanan Bahar Bin Smith dikonfirmasi usai penceramah ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:41 WIB

KPK Tak Pungkiri Buka Lidik Baru Kasus PLTU Riau-1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memungkiri bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan baru di kasus suap PLTU Riau-I. Arah pengembangan itu ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:38 WIB

Setnov Tak Tahu Menahu Soal Bilik Asmara di Lapas Sukamiskin

Narapidana kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Setya Novanto mengaku tidak tahu menahu soal adanya kamar ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 15:41 WIB

Lambaga Legislatif RI Kompak Bersama Gelar Refleksi Akhir Tahun

Ketua DPD RI Oesman Sapta menyebutkan di tahun politik media memegang peranan melawan berita hoax, saat menghadiri Refleksi Akhir Tahun ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 13:50 WIB

Komisi I DPR Minta KBRI Pulangkan 3 WNI Dari Laos

Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vientiane, Laos memulangkan tiga WNI yang masih ...