Selasa, 21 Mei 2019 | 21.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK: Keterangan pejabat Lippo Group menjurus ‘obstruction of justice’

KPK: Keterangan pejabat Lippo Group menjurus ‘obstruction of justice’

Reporter : Restu Fadilah | Kamis, 15 November 2018 - 12:03 WIB

IMG-29983

Proyek kota mandiri Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

JAKARTA, kini.co.id – JURU Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan selain adanya dugaan backdate dalam rekomendasi perizinan Meikarta, penyidik juga menemukan adanya ketidaksingkronan keterangan saksi dari pejabat dan pegawai di Lippo group.

“KPK mengingatkan adanya ancaman pidana pemberian keterangan yang tidak benar sebagaimana diatur di Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga ada ketentuan larangan melakukan perbuatan Obstruction of Justice di Pasal 21 UU Tipikor tersebut,” ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Rabu, (14/11/2018).

Diketahui hari ini, penyidik KPK memeriksa lima orang saksi terkait kasus suap izin pembangunan proyek Meikarta ini.

Kelima orang tersebut adalah Kasi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Yani Firman, Kabid Fisik pada Bappeda Pemprov Jabar Slamet, Kabid Kebersihan Dinas LH Kabupaten Bekasi Dodi Agus, pihak swasta Achmad Bachrul Ulum, dan Sekretaris Pribadi Toto Bhartolomeus bernama Melda.

“Penyidik mendalami proses pemberian rekomendasi perizinan dari masing-masing dinas di Pemkab Bekasi dan proses di Pemprov Jawa Barat. Sedangkan terhadap pihak swasta, KPK terus telusuri sumber uang suap tersebut,” katanya.

Febri menambahkan sampai hari ini sudah ada sekitar 69 orang saksi yang telah diperiksa di tingkat Penyidikan. Mereka terdiri dari: 12 orang pejabat Pemprov Jawa Barat, 17 dari pihak Pemkab dan 40 orang dari pihak Lippo.

Untuk diketahui, Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo. Proyek tersebut saat ini sedang tersandung kasus hukum. Pasalnya pada Minggu (14/10/2018) lalu, tim satgas KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Operasional Grup Lippo, konsultan Grup Lippo Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, dan pegawai kelompok perusahaan tersebut Henry Jasmen.

Selain mereka, KPK juga menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bekasi Dewi Trisnawati dam Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bekasi.

Mereka ditangkap tangan karena dugaan kasus suap senilai Rp 13 miliar dalam proses pengurusan sejumlah izin yang diperlukan dalam pembangunan fase pertama proyek Meikarta seluas 84,6 hektare.

Editor: Emerson

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...