Selasa, 21 Mei 2019 | 21.14 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK dalami dugaan pembangunan Meikarta dilakukan sebelum perizinan selesai

KPK dalami dugaan pembangunan Meikarta dilakukan sebelum perizinan selesai

Reporter : Restu Fadilah | Kamis, 15 November 2018 - 12:45 WIB

IMG-29987

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam Konferensi Pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, (30/10/2018). (KiniNews/Restu Fadillah)

JAKARTA, kini.co.id – PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek penbangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa, (13/11/2018).

Ketiga saksi itu adalah Asep Efendi yang merupakan pengawal pribadi Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), Kabid Pengelolaaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Daniel Firdaus, dan Joko Mulyono pegawai pada perkantoran Pemkab Bekasi.

“Mereka diperiksa untuk tersangka SMN (Sahat MBJ Nahor)_Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi,” tutur Jubir KPK, Febri Diansyah.

Kata Febri, dari ketiga saksi itu, penyidik menelusuri soal pembangunan proyek perumahan mega blok Meikarta yang dimiliki Lippo Group, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pasalnya ada dugaan bahwa pembangunan proyek itu sudah dilakukan sebelum perizinan selesai.

“Kami menduga persoalan perizinan Meikarta terjadi sejak awal, misal seperti masalah pada tata ruang,” terangnya.

Masih terkait dengan perizinan, sambung Febri, KPK mendalami informasi adanya indikasi backdate (penanggalan mundur) dalam sejumlah dokumen perizinan Meikarta, yaitu sejumlah rekomendasi sebelum penerbitan IMB, perizinan lingkungan dan pemadam kebakaran, dan lain-lain.

“Sebab jika rekomendasi-rekomendasi tersebut tidak diproses dengan benar, maka resiko seperti masalah lingkungan seperti banjir dan lain-lain di lokasi-lokasi pembangunan properti dapat menjadi lebih tinggi,” paparnya lebih jauh.

Oleh karena itu, pihaknya pun mengimbau agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi, ataupun instansi yang berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan Meikarta.

Editor: Emerson

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...