Selasa, 18 Desember 2018 | 23.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK dalami dugaan pembangunan Meikarta dilakukan sebelum perizinan selesai

KPK dalami dugaan pembangunan Meikarta dilakukan sebelum perizinan selesai

Reporter : Restu Fadilah | Kamis, 15 November 2018 - 12:45 WIB

IMG-29987

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam Konferensi Pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, (30/10/2018). (KiniNews/Restu Fadillah)

JAKARTA, kini.co.id – PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek penbangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa, (13/11/2018).

Ketiga saksi itu adalah Asep Efendi yang merupakan pengawal pribadi Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), Kabid Pengelolaaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Daniel Firdaus, dan Joko Mulyono pegawai pada perkantoran Pemkab Bekasi.

“Mereka diperiksa untuk tersangka SMN (Sahat MBJ Nahor)_Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi,” tutur Jubir KPK, Febri Diansyah.

Kata Febri, dari ketiga saksi itu, penyidik menelusuri soal pembangunan proyek perumahan mega blok Meikarta yang dimiliki Lippo Group, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pasalnya ada dugaan bahwa pembangunan proyek itu sudah dilakukan sebelum perizinan selesai.

“Kami menduga persoalan perizinan Meikarta terjadi sejak awal, misal seperti masalah pada tata ruang,” terangnya.

Masih terkait dengan perizinan, sambung Febri, KPK mendalami informasi adanya indikasi backdate (penanggalan mundur) dalam sejumlah dokumen perizinan Meikarta, yaitu sejumlah rekomendasi sebelum penerbitan IMB, perizinan lingkungan dan pemadam kebakaran, dan lain-lain.

“Sebab jika rekomendasi-rekomendasi tersebut tidak diproses dengan benar, maka resiko seperti masalah lingkungan seperti banjir dan lain-lain di lokasi-lokasi pembangunan properti dapat menjadi lebih tinggi,” paparnya lebih jauh.

Oleh karena itu, pihaknya pun mengimbau agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi, ataupun instansi yang berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan Meikarta.

Editor: Emerson

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:54 WIB

KPK banding vonis Johanes Kotjo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ajukan banding terhadap putusan tingkat pertama pemilik saham Blackgold Natural Resources Johanes Budisutrisno Kotjo dalam kasus ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:37 WIB

Kuasa hukum pastikan Bahar bin Smith ditahan di Polda Jabar

POLISI melakukan penahanan terhadap penceramah Habib Bahar Bin Smith, dalam kasus dugaan penganiayaan. Penahanan Bahar Bin Smith dikonfirmasi usai penceramah ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:41 WIB

KPK Tak Pungkiri Buka Lidik Baru Kasus PLTU Riau-1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memungkiri bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan baru di kasus suap PLTU Riau-I. Arah pengembangan itu ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:38 WIB

Setnov Tak Tahu Menahu Soal Bilik Asmara di Lapas Sukamiskin

Narapidana kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Setya Novanto mengaku tidak tahu menahu soal adanya kamar ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 15:41 WIB

Lambaga Legislatif RI Kompak Bersama Gelar Refleksi Akhir Tahun

Ketua DPD RI Oesman Sapta menyebutkan di tahun politik media memegang peranan melawan berita hoax, saat menghadiri Refleksi Akhir Tahun ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 13:50 WIB

Komisi I DPR Minta KBRI Pulangkan 3 WNI Dari Laos

Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vientiane, Laos memulangkan tiga WNI yang masih ...