Selasa, 18 Desember 2018 | 23.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Warga di Papua takut merebut kembali tanahnya

Warga di Papua takut merebut kembali tanahnya

Reporter : Emerson Tarihoran | Jumat, 16 November 2018 - 11:35 WIB

IMG-30047

Warga Papua.

PAPUA, kini.co.id – PERWAKILAN warga Suku Mpur Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, Samuel Ariks mengatakan masyarakat takut merebut kembali tanahnya yang diklaim PT Bintuni Argo Prima Perkasa (BAPP). Pasalnya, aparat Brimob kerap berjaga di perusahaan itu.

“Kami takut kalau kami ke situ ada aparat Brimob. Kami sampai hari ini tidak masuk ke sana. Seakan-akan itu tanahnya perusahaan. Itu tanah kami, hidup kami. Segala-galanya ada di situ,” kata Samuel di sebuah konferensi pers yang diadakan di Kantor Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Jakarta Selatan, Kamis (15/11).

Samuel mengatakan rencana PT BAPP membuka perkebunan kelapa sawit ditolak warga. Setelah penolakan itu, perusahaan kembali datang dengan dalih tidak membangun perkebunan sawit.

Selain itu, PT BAPP juga memberikan uang tali asih kepada marga Ariks sebesar Rp 100 juta. Perusahaan juga berjanji akan membuka pekerjaan di tanah berbentuk savana dalam waktu tiga tahun.

Namun saat Samuel meminta dokumen-dokumen mengenai pekerjaan tersebut, terjadi tawar-menawar dengan perusahaan. Akhirnya Samuel tidak menyetujui keberadaan perusahaan tersebut.

“Kami tidak mau PT BAPP di sana,” tegasnya.

Samuel mengaku telah mengembalikan uang tali asih tersebut karena menolak kesepakatan dengan perusahaan. Namun PT BAPP tidak menerimanya dan menitipkan uang tersebut di Polres Kebar.

Ia menyatakan ada penolakan bersama enam suku lainnya, namun sampai saat ini belum ada langkah yang diambil untuk memberhentikan aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut di tanah Papua.

Samuel Ariks adalah salah satu dari enam pemilik hak wilayah yang sementara ini telah dikerjakan oleh PT BAPP. Ia mengatakan perusahaan tersebut datang ke distrik Kebar, Kabupaten Tambrauw pada 2015.

Veronica Manimbu, salah satu dari enam pemilik wilayah tersebut juga merasakan ketakutan masyarakat saat bersitegang dengan aparat demi memperjuangkan tanah yang menjadi sumber kehidupan warga setempat.

“Kalau kita berkelahi sama mereka, mereka datangkan Brimob sehingga kami masyarakat takut. Mungkin bicara sebatas itu dan kami pulang,” kata Veronica.

Ketika wartawan menghubungi Indofood Group yang menaungi PT Bintuni Agro Prima Perkasa (PT BAPP), pihak yang bersangkutan menyatakan belum bisa memberikan tanggapan.

Sebelumnya Greenpeace Internasional, lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan, mengungkapkan sejumlah perusahaan pemasok minyak sawit diduga menghancurkan area seluas hampir dua kali ukuran Singapura dalam kurun kurang tiga tahun.

Greenpeace menilai praktik deforestasi dilakukan oleh 25 produsen minyak sawit utama. Hasilnya, mereka menemukan grup industri tersebut diduga menggunduli lebih dari 130 ribu hektare hutan sejak akhir 2015 lalu.

Sementara Kabid Humas Polda Papua Barat, AKBP Hary Supriyono mengatakan pasukan Brimob memang diperbantukan di perusahaan tersebut. Namun masyarakat yang ingin menggelar demonstrasi terkait urusan tanah tak perlu takut dengan keberadaan Brimob.

“Kalau mereka arogan, tinggal laporkan saja Brimob setempat. Karena perusahaan itu tidak serta merta, pasti kan ada surat permintaan untuk menjaga keamanaan perusahaan itu,” kata Hary, Jumat (16/11).

Hingga saat ini, kata Hary, pihaknya belum menerima laporan masyarakat terkait tindakan arogan aparat keamanan di lokasi tersebut.

“Kalaupun masyarakat mau protes karena tingkah laku oknum, ya pasti ditindaklanjuti,” katanya.

Editor: Emerson

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:54 WIB

KPK banding vonis Johanes Kotjo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ajukan banding terhadap putusan tingkat pertama pemilik saham Blackgold Natural Resources Johanes Budisutrisno Kotjo dalam kasus ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:37 WIB

Kuasa hukum pastikan Bahar bin Smith ditahan di Polda Jabar

POLISI melakukan penahanan terhadap penceramah Habib Bahar Bin Smith, dalam kasus dugaan penganiayaan. Penahanan Bahar Bin Smith dikonfirmasi usai penceramah ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:41 WIB

KPK Tak Pungkiri Buka Lidik Baru Kasus PLTU Riau-1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memungkiri bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan baru di kasus suap PLTU Riau-I. Arah pengembangan itu ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:38 WIB

Setnov Tak Tahu Menahu Soal Bilik Asmara di Lapas Sukamiskin

Narapidana kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Setya Novanto mengaku tidak tahu menahu soal adanya kamar ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 15:41 WIB

Lambaga Legislatif RI Kompak Bersama Gelar Refleksi Akhir Tahun

Ketua DPD RI Oesman Sapta menyebutkan di tahun politik media memegang peranan melawan berita hoax, saat menghadiri Refleksi Akhir Tahun ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 13:50 WIB

Komisi I DPR Minta KBRI Pulangkan 3 WNI Dari Laos

Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vientiane, Laos memulangkan tiga WNI yang masih ...