Selasa, 18 Desember 2018 | 23.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Ada Pembunuhan Massal, DPR Pertanyakan SOP Perlindungan Pekerja di Trans Papua

Ada Pembunuhan Massal, DPR Pertanyakan SOP Perlindungan Pekerja di Trans Papua

Reporter : Zainal Bakri | Selasa, 4 Desember 2018 - 14:01 WIB

IMG-30355

KKB OPM Papua. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Berita pembunuhan 31 pekerja di Trans Papua tentu mengejutkan publik. Pasalnya pembunuhan massa itu ditengarai terjadi akibat salahsatu pekerja mengambil gambar upacara HUT OPM.

Terkait itu, DPR mempertanyakan SOP perlindungan pekerja perusahaan yang memperkerjakan 31 pekerja itu.

“Itu menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak mampu melindungi pekerja-pekerjanya. Padahal mereka bekerja, bukan berpolitik, mereka tidak melakukan gerakan-gerakan kecuali mereka bekerja,” sesal Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, Selasa (4/12/2018).

Nasir berharap, kepolisian bisa menjawab faktor-faktor apa saja yang melandasi peristiwa tersebut, dan mengusut tuntas soal KKB yang diduga telah melakukannya.

“Banyak hal yang harus kita tanya, soal perlindungan terhadap pekerja, kemudian siapa kelompok bersenjata itu? dan kenapa kemudian mereka membunuh, kenapa? apa SOPnya tidak dijalankan?” papar Nasir.

Ia menyayangkan nyawa 31 pekerja itu bagai dengan mudahnya melayang di tangan para anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Banyak spekulasi yang beredar terkait kejadian mengerikan itu.

“Kan itu harus dicari jawabannya. Jangan kemudian mereka seperti sesuatu yang tidak berguna, mudah sekali ditembak. Banyak hal yang ditanyakan. Kita harapkan kepolisian bisa menjawab teka-teki, spekulasi yang berkembang tentang penembakan itu,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi terhadap puluhan pekerja dari PT Istaka Jakarta diduga terjadi karena KKB Ndugama pimpinan Egianus Kogoyo tidak terima setelah salah satu pekerja jembatan mengambil foto Upacara Peringatan HUT OPM pada 1 Desember 2018 lalu.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:54 WIB

KPK banding vonis Johanes Kotjo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ajukan banding terhadap putusan tingkat pertama pemilik saham Blackgold Natural Resources Johanes Budisutrisno Kotjo dalam kasus ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:37 WIB

Kuasa hukum pastikan Bahar bin Smith ditahan di Polda Jabar

POLISI melakukan penahanan terhadap penceramah Habib Bahar Bin Smith, dalam kasus dugaan penganiayaan. Penahanan Bahar Bin Smith dikonfirmasi usai penceramah ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:41 WIB

KPK Tak Pungkiri Buka Lidik Baru Kasus PLTU Riau-1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memungkiri bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan baru di kasus suap PLTU Riau-I. Arah pengembangan itu ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:38 WIB

Setnov Tak Tahu Menahu Soal Bilik Asmara di Lapas Sukamiskin

Narapidana kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Setya Novanto mengaku tidak tahu menahu soal adanya kamar ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 15:41 WIB

Lambaga Legislatif RI Kompak Bersama Gelar Refleksi Akhir Tahun

Ketua DPD RI Oesman Sapta menyebutkan di tahun politik media memegang peranan melawan berita hoax, saat menghadiri Refleksi Akhir Tahun ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 13:50 WIB

Komisi I DPR Minta KBRI Pulangkan 3 WNI Dari Laos

Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vientiane, Laos memulangkan tiga WNI yang masih ...