Kamis, 24 Januari 2019 | 06.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Rahayu Saraswati: Pemerintah Harus Serius Perhatikan Disabilitas

Rahayu Saraswati: Pemerintah Harus Serius Perhatikan Disabilitas

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 4 Desember 2018 - 15:26 WIB

IMG-30365

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Ketua Bidang Advokasi Perempuan DPP Partai Gerindra Rahayu Saraswati meragukan keberpihakan pemerintah terhadap kaum difabel.

Anggota Komisi VIII Fraksi Gerindra ini menjelaskan, hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana terhadap UU Penyandang Disabilitas No 8 tahun 2016.

“Pemerintah terkesan tidak siap dan tidak memiliki kemauan politik yang kuat (political will) terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak kaum difabel,” ujarnya kepada KiniNEWS (4/12) di Jakarta.

Rahayu menjelaskan kebutuhan terhadap PP adalah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Materi ini juga menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban melaksanakan secara penuh aturan tersebut.

“PP juga menjadi salah satu acuan Pemda membuat Perda. PP ini juga dibutuhkan untuk salah satunya memaksimalkan alokasi kewajiban 2 persen pekerja disabilitas oleh pemerintah pusat maupun daerah dan 1 persen oleh swasta,” jelasnya.

Rahayu mengatakan lambatnya pemerintah mengeluarkan PP juga telah menciderai hak kaum difabel lainnya.

keponakan Prabowo Subianto juga menyebutkan sejumlah hak yang wajib dipenuhi negara seperti hak hidup, bebas dari stigma, pekerjaan, pendidikan, politik, pelayanan publik, aksesibilitas, perlindungan hukum dan hal lainnya.

“Kaum difabel juga harus mendapatkan akomodasi yang layak dalam proses peradilan dimana dalam UU itu nanti diatur dengan PP. Tapi PP nya belum ada, bagaimana lembaga hukum dapat menjalankan hal itu?,”ungkapnya.

Contoh lain pentingnya PP adalah pengaturan teknis sanksi seperti hukuman bagi penyelenggara pendidikan yang tidak memberikan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas.

“Masih banyak lagi kewajiban pemerintah pusat, daerah dan pihak lain yang perlu diatur secara rinci mekanismenya. Jadi kalau PP tidak keluar, apapun yang dilakukan pemerintah dalam mendukung difabel seperti Asian Paragames itu pencitraan dan lip service,” tutupnya.

Seperti diketahui, Gerindra menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang mengusung Rancangan Undang Undang Penyandang Disabilitas. UU itu akhirnya disahkan tahun 2016.

Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo belum mengeluarkan dan menandatangani Peraturan Pemerintah atas UU tersebut hingga saat ini.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 21:38 WIB

Gagal jadi caleg, OSO polisikan Ketua KPU

OESMAN Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hanura, melaporkan ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Polda Metro Jaya. ...
Nasional - Rabu, 23 Januari 2019 - 17:43 WIB

Wow…Susi Pudjiastuti tercatat sebagai Pemikir Dunia

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dimasukkan dalam daftar "Top 100 Global Thinkers" 2019 versi majalah Foreign Policy. Susi pun ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:52 WIB

Dari Kalangan Jurnalis, KPU Pastikan Moderator Debat capres Netral

Menjadi moderator debat Capres 2019 haruslah individu yang bebas dari kepentingan mendukung salahsatu calon.Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:44 WIB

Penyesalan Adik Kandung Prabowo Pernah Biayai Kampanye Jokowi

Hashim Djojohadikusumo mengaku menyesal pernah ikut membiayai kampanye Jokowi.Adik kandung capres nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto itu mengaku sempat ...
Hukum - Selasa, 22 Januari 2019 - 17:48 WIB

Presiden: Abu Bakar Ba’asyir harus nyatakan setia NKRI

RENCANA pembebasan bersyarat narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir terkendala surat pengakuan terhadap Pancasila dan NKRI. Namun Presiden Joko Widodo menegaskan ...
Peristiwa - Selasa, 22 Januari 2019 - 11:15 WIB

Kapolda Metro Idham Aziz diangkat menjadi Kabareskrim

KEPALA Kepolisian Daerah Metro Jaya Idham Azis, hari ini diangkat menjadi Kabareskrim Mabes Polri. Dia menggantikan Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto ...