Selasa, 18 Desember 2018 | 23.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Desak Permenkes Diselesaikan, Sukamta Jaminan Kesehatan TNI Diperhatikan

Desak Permenkes Diselesaikan, Sukamta Jaminan Kesehatan TNI Diperhatikan

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 6 Desember 2018 - 13:58 WIB

IMG-30410

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Komisi I DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan dan TNI terkait layanan jaminan kesehatan untuk PNS Kementerian Pertahanan, TNI dan keluarganya serta purnawirawan.

Sukamta, anggota Komisi I DPR RI mengatakan TNI punya tugas khusus dalam negara ini, sudah selayaknya diberikan fasilitas jaminan kesehatan sesuai ketugasannya itu.

Aturan umum yang dibuat dalam Perpres No. 82 tahun 2018 tentang BPJS itu kita dukung tetapi jangan sampai mengganggu tugas utama TNI yang harus siap sedia perang jika dibutuhkan.

TNI juga memiliki mobilitas tugas yang menyebabkan seorang prajurit bisa bertugas di mana saja yang jauh dari tempat tinggalnya. Agak mempersulit prajurit jika aturan dan prosedur jaminan kesehatan lewat BPJS digeneralisasi seperti masyarakat pada umumnya.

Sehingga perlu adanya diskresi untuk solusi dan aturan khusus tersendiri. Untuk itu Kementerian Pertahanan dan TNI perlu dilibatkan dalam pembuatan regulasi atau aturan khusus tersebut, karena merekalah yang paham kondisi dan lapangan.

Sekretaris Fraksi PKS ini juga menambahkan jika perubahan Perpres secara umum untuk mengakomodasi kekhususan TNI ini sulit, sebaiknya dibuat Permen khusus saja untuk setiap kasus.

Banyak Permen tidak masalah, yang penting cepat dan TNI tetap bisa siap setiap saat menjalankan tugas dengan sebagaimana mestinya. Komitmen Kementerian Kesehatan untuk mempersiapkan Permenkes dengan segera kita dukung penuh.

“Saya mendorong Permenkes ini segera siap, agar gugus kerja (task force) Kemhan, TNI dan BPJS bisa segera bekerja”, ucap Sukamta kepada KiniNEWS, Kamis, (6/12).

Sukamta juga berharap sementara itu, sambil menunggu Permenkes, sistem rujukan online berjenjang bagi Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya serta Purnawirawan diberlakukan secara khusus.

“Intinya, hal ini untuk menyesuaikan dengan kekhususan tugas dan mobilitas TNI tadi sehingga memudahkan pelaksanaan tugas utama prajurit dalam menjaga kedaulatan NKRI yang bisa terancam kapan saja,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:54 WIB

KPK banding vonis Johanes Kotjo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ajukan banding terhadap putusan tingkat pertama pemilik saham Blackgold Natural Resources Johanes Budisutrisno Kotjo dalam kasus ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:37 WIB

Kuasa hukum pastikan Bahar bin Smith ditahan di Polda Jabar

POLISI melakukan penahanan terhadap penceramah Habib Bahar Bin Smith, dalam kasus dugaan penganiayaan. Penahanan Bahar Bin Smith dikonfirmasi usai penceramah ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:41 WIB

KPK Tak Pungkiri Buka Lidik Baru Kasus PLTU Riau-1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memungkiri bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan baru di kasus suap PLTU Riau-I. Arah pengembangan itu ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:38 WIB

Setnov Tak Tahu Menahu Soal Bilik Asmara di Lapas Sukamiskin

Narapidana kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Setya Novanto mengaku tidak tahu menahu soal adanya kamar ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 15:41 WIB

Lambaga Legislatif RI Kompak Bersama Gelar Refleksi Akhir Tahun

Ketua DPD RI Oesman Sapta menyebutkan di tahun politik media memegang peranan melawan berita hoax, saat menghadiri Refleksi Akhir Tahun ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 13:50 WIB

Komisi I DPR Minta KBRI Pulangkan 3 WNI Dari Laos

Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vientiane, Laos memulangkan tiga WNI yang masih ...