Kamis, 24 Januari 2019 | 06.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Desak Permenkes Diselesaikan, Sukamta Jaminan Kesehatan TNI Diperhatikan

Desak Permenkes Diselesaikan, Sukamta Jaminan Kesehatan TNI Diperhatikan

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 6 Desember 2018 - 13:58 WIB

IMG-30410

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Komisi I DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan dan TNI terkait layanan jaminan kesehatan untuk PNS Kementerian Pertahanan, TNI dan keluarganya serta purnawirawan.

Sukamta, anggota Komisi I DPR RI mengatakan TNI punya tugas khusus dalam negara ini, sudah selayaknya diberikan fasilitas jaminan kesehatan sesuai ketugasannya itu.

Aturan umum yang dibuat dalam Perpres No. 82 tahun 2018 tentang BPJS itu kita dukung tetapi jangan sampai mengganggu tugas utama TNI yang harus siap sedia perang jika dibutuhkan.

TNI juga memiliki mobilitas tugas yang menyebabkan seorang prajurit bisa bertugas di mana saja yang jauh dari tempat tinggalnya. Agak mempersulit prajurit jika aturan dan prosedur jaminan kesehatan lewat BPJS digeneralisasi seperti masyarakat pada umumnya.

Sehingga perlu adanya diskresi untuk solusi dan aturan khusus tersendiri. Untuk itu Kementerian Pertahanan dan TNI perlu dilibatkan dalam pembuatan regulasi atau aturan khusus tersebut, karena merekalah yang paham kondisi dan lapangan.

Sekretaris Fraksi PKS ini juga menambahkan jika perubahan Perpres secara umum untuk mengakomodasi kekhususan TNI ini sulit, sebaiknya dibuat Permen khusus saja untuk setiap kasus.

Banyak Permen tidak masalah, yang penting cepat dan TNI tetap bisa siap setiap saat menjalankan tugas dengan sebagaimana mestinya. Komitmen Kementerian Kesehatan untuk mempersiapkan Permenkes dengan segera kita dukung penuh.

“Saya mendorong Permenkes ini segera siap, agar gugus kerja (task force) Kemhan, TNI dan BPJS bisa segera bekerja”, ucap Sukamta kepada KiniNEWS, Kamis, (6/12).

Sukamta juga berharap sementara itu, sambil menunggu Permenkes, sistem rujukan online berjenjang bagi Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya serta Purnawirawan diberlakukan secara khusus.

“Intinya, hal ini untuk menyesuaikan dengan kekhususan tugas dan mobilitas TNI tadi sehingga memudahkan pelaksanaan tugas utama prajurit dalam menjaga kedaulatan NKRI yang bisa terancam kapan saja,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 21:38 WIB

Gagal jadi caleg, OSO polisikan Ketua KPU

OESMAN Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hanura, melaporkan ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Polda Metro Jaya. ...
Nasional - Rabu, 23 Januari 2019 - 17:43 WIB

Wow…Susi Pudjiastuti tercatat sebagai Pemikir Dunia

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dimasukkan dalam daftar "Top 100 Global Thinkers" 2019 versi majalah Foreign Policy. Susi pun ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:52 WIB

Dari Kalangan Jurnalis, KPU Pastikan Moderator Debat capres Netral

Menjadi moderator debat Capres 2019 haruslah individu yang bebas dari kepentingan mendukung salahsatu calon.Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:44 WIB

Penyesalan Adik Kandung Prabowo Pernah Biayai Kampanye Jokowi

Hashim Djojohadikusumo mengaku menyesal pernah ikut membiayai kampanye Jokowi.Adik kandung capres nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto itu mengaku sempat ...
Hukum - Selasa, 22 Januari 2019 - 17:48 WIB

Presiden: Abu Bakar Ba’asyir harus nyatakan setia NKRI

RENCANA pembebasan bersyarat narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir terkendala surat pengakuan terhadap Pancasila dan NKRI. Namun Presiden Joko Widodo menegaskan ...
Peristiwa - Selasa, 22 Januari 2019 - 11:15 WIB

Kapolda Metro Idham Aziz diangkat menjadi Kabareskrim

KEPALA Kepolisian Daerah Metro Jaya Idham Azis, hari ini diangkat menjadi Kabareskrim Mabes Polri. Dia menggantikan Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto ...