Selasa, 21 Mei 2019 | 21.13 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Desak Permenkes Diselesaikan, Sukamta Jaminan Kesehatan TNI Diperhatikan

Desak Permenkes Diselesaikan, Sukamta Jaminan Kesehatan TNI Diperhatikan

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 6 Desember 2018 - 13:58 WIB

IMG-30410

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Komisi I DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan dan TNI terkait layanan jaminan kesehatan untuk PNS Kementerian Pertahanan, TNI dan keluarganya serta purnawirawan.

Sukamta, anggota Komisi I DPR RI mengatakan TNI punya tugas khusus dalam negara ini, sudah selayaknya diberikan fasilitas jaminan kesehatan sesuai ketugasannya itu.

Aturan umum yang dibuat dalam Perpres No. 82 tahun 2018 tentang BPJS itu kita dukung tetapi jangan sampai mengganggu tugas utama TNI yang harus siap sedia perang jika dibutuhkan.

TNI juga memiliki mobilitas tugas yang menyebabkan seorang prajurit bisa bertugas di mana saja yang jauh dari tempat tinggalnya. Agak mempersulit prajurit jika aturan dan prosedur jaminan kesehatan lewat BPJS digeneralisasi seperti masyarakat pada umumnya.

Sehingga perlu adanya diskresi untuk solusi dan aturan khusus tersendiri. Untuk itu Kementerian Pertahanan dan TNI perlu dilibatkan dalam pembuatan regulasi atau aturan khusus tersebut, karena merekalah yang paham kondisi dan lapangan.

Sekretaris Fraksi PKS ini juga menambahkan jika perubahan Perpres secara umum untuk mengakomodasi kekhususan TNI ini sulit, sebaiknya dibuat Permen khusus saja untuk setiap kasus.

Banyak Permen tidak masalah, yang penting cepat dan TNI tetap bisa siap setiap saat menjalankan tugas dengan sebagaimana mestinya. Komitmen Kementerian Kesehatan untuk mempersiapkan Permenkes dengan segera kita dukung penuh.

“Saya mendorong Permenkes ini segera siap, agar gugus kerja (task force) Kemhan, TNI dan BPJS bisa segera bekerja”, ucap Sukamta kepada KiniNEWS, Kamis, (6/12).

Sukamta juga berharap sementara itu, sambil menunggu Permenkes, sistem rujukan online berjenjang bagi Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya serta Purnawirawan diberlakukan secara khusus.

“Intinya, hal ini untuk menyesuaikan dengan kekhususan tugas dan mobilitas TNI tadi sehingga memudahkan pelaksanaan tugas utama prajurit dalam menjaga kedaulatan NKRI yang bisa terancam kapan saja,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...