Selasa, 18 Desember 2018 | 23.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Zumi Zola Juga Kehilangan Hak Politik Selama 5 Tahun

Zumi Zola Juga Kehilangan Hak Politik Selama 5 Tahun

Reporter : Restu Fadilah | Kamis, 6 Desember 2018 - 14:10 WIB

IMG-30419

Zumi Zola usai sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis, (6/12/2018). (KiniNews/Restu Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Selain dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun, Gubernur Jambi non-aktif, Zumi Zola juga dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman pidananya,” ucap Yanto, Hakim Ketua saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis, (6/12/2018).

Artinya, usai menjalankan masa hukuman di dalam penjara, maka Zumi dilarang dipilih untuk menempati jabatan publik pada periode tersebut.

Selain itu, Majelis hakim juga menolak pengajuan status JC ( justice collaborator). Atas putusan tersebut, mantan aktor sinetron itu menerima dan tidak mengajukan banding. Sedangkan jaksa menyatakan untuk pikir-pikir terlebih dahulu.

Untuk diketahui, mantan kekasih Ayu Dewi ini dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 6 tahun oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Zumi juga diharuskan membayar denda Rp 500 juta subsider 3 kurungan.

Penjatuhan hukuma ini lantaran Majelis menilai bahwa Zumi terbukti menerima gatifikasi Rp 41 miliar, US$ 177.000, Sin$ 100.000 serta 1 unit Toyota Alphard dari kontraktor. Gratifikasi tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Zumi dan keluarganya.

Selain itu, Zumi juga dinilai terbukti menyuap 50 Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Suap diduga dilakukan agar para anggota DPRD menyetujui Raperda APBD TA 2017 menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017. Serta DPRD menyetujui Raperda APBD TA 2018 menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:54 WIB

KPK banding vonis Johanes Kotjo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ajukan banding terhadap putusan tingkat pertama pemilik saham Blackgold Natural Resources Johanes Budisutrisno Kotjo dalam kasus ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:37 WIB

Kuasa hukum pastikan Bahar bin Smith ditahan di Polda Jabar

POLISI melakukan penahanan terhadap penceramah Habib Bahar Bin Smith, dalam kasus dugaan penganiayaan. Penahanan Bahar Bin Smith dikonfirmasi usai penceramah ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:41 WIB

KPK Tak Pungkiri Buka Lidik Baru Kasus PLTU Riau-1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memungkiri bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan baru di kasus suap PLTU Riau-I. Arah pengembangan itu ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:38 WIB

Setnov Tak Tahu Menahu Soal Bilik Asmara di Lapas Sukamiskin

Narapidana kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Setya Novanto mengaku tidak tahu menahu soal adanya kamar ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 15:41 WIB

Lambaga Legislatif RI Kompak Bersama Gelar Refleksi Akhir Tahun

Ketua DPD RI Oesman Sapta menyebutkan di tahun politik media memegang peranan melawan berita hoax, saat menghadiri Refleksi Akhir Tahun ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 13:50 WIB

Komisi I DPR Minta KBRI Pulangkan 3 WNI Dari Laos

Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vientiane, Laos memulangkan tiga WNI yang masih ...