Selasa, 18 Desember 2018 | 23.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Isu Keamanan E-KTP Jebol, Kemendagri Imbau Masyarakat Tak Percaya Berita di Medsos

Isu Keamanan E-KTP Jebol, Kemendagri Imbau Masyarakat Tak Percaya Berita di Medsos

Reporter : Redaksi | Jumat, 7 Desember 2018 - 08:06 WIB

IMG-30439

Jakarta, kini.co.id – Peristiwa jual beli blanko e-KTP langsung menjadi pembicaraan hangat di media sosial. Terlebih mendekati tahun politik, kasus itu semakin hangat digoreng sana-sini.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau masyarakat tak mudah percaya dengan pemberitaan di media sosial yang mengatakan database e-KTP bocor. Berita ini muncul setelah ada kejadian penjualan blanko E-KTP di Dinas Dukcapil Kabupaten Tulangbawang, Lampung.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar dalam keterangan tertulisnya mengatakan kejadian itu murni tindakan kriminal pencurian, tidak ada hubungannya dengan sistem keamanan database e-KTP.

“Untuk mencetak KTP elektronik diperlukan input data tertentu hasil perekaman tentang data diri, sidik jari dan lain-lain. Hanya jajaran Dukcapil yang punya akses database kependudukan untuk dapat mengisi, menginput data tersebut ke dalam chip blangko KTP elektronik,” ujarnya lagi.

Bahtiar menyebutkan, database kependudukan menggunakan network jaringan yang bersifat privat terbatas, bukan jaringan umum. Ia pun meminta agar masyarakat yang tertipu beli blangko KTP-el itu, agar melaporkan kepada aparat penegak hukum terdekat atau pemda. Karena UU 24/2013 jelas mengatur bahwa urus KTP gratis atau tidak dipungut biaya.

“Jadi, tidak benar informasi yang menyatakan bahwa sistem pengamanan KTP elektronik jebol. Sistem KTP elektronik memiliki sistem keamanan yang sangat kuat dan berlapis,” ujar Bahtiar lagi.

Setiap blangko KTP elektronik memiliki User ID atau nomor identitas chip yang membedakan satu dengan yang lain. Nomor ini tercatat secara sistematis, sehingga dapat diketahui dengan mudah keberadaan blangko KTP-el dan yang siapa yang mencetaknya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:54 WIB

KPK banding vonis Johanes Kotjo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ajukan banding terhadap putusan tingkat pertama pemilik saham Blackgold Natural Resources Johanes Budisutrisno Kotjo dalam kasus ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:37 WIB

Kuasa hukum pastikan Bahar bin Smith ditahan di Polda Jabar

POLISI melakukan penahanan terhadap penceramah Habib Bahar Bin Smith, dalam kasus dugaan penganiayaan. Penahanan Bahar Bin Smith dikonfirmasi usai penceramah ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:41 WIB

KPK Tak Pungkiri Buka Lidik Baru Kasus PLTU Riau-1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memungkiri bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan baru di kasus suap PLTU Riau-I. Arah pengembangan itu ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:38 WIB

Setnov Tak Tahu Menahu Soal Bilik Asmara di Lapas Sukamiskin

Narapidana kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Setya Novanto mengaku tidak tahu menahu soal adanya kamar ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 15:41 WIB

Lambaga Legislatif RI Kompak Bersama Gelar Refleksi Akhir Tahun

Ketua DPD RI Oesman Sapta menyebutkan di tahun politik media memegang peranan melawan berita hoax, saat menghadiri Refleksi Akhir Tahun ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 13:50 WIB

Komisi I DPR Minta KBRI Pulangkan 3 WNI Dari Laos

Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vientiane, Laos memulangkan tiga WNI yang masih ...