Selasa, 18 Desember 2018 | 23.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Wow! Kata Kemendagri Daripada Korupsi, Kepala Daerah Lebih Baik Naik Gaji

Wow! Kata Kemendagri Daripada Korupsi, Kepala Daerah Lebih Baik Naik Gaji

Jumat, 7 Desember 2018 - 16:20 WIB

IMG-30451

kini.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), merespon positif soal wacana kenaikan gaji Kepala Daerah yang digulirkan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Agus Rahardjo beberapa waktu lalu.

Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar Barudin kenaikan gaji ini bisa sebagai salah satu langkah atau strategi untuk meminimalisir tindakan korupsi.

“Argumennya lebih baik diberikan secara sah ketimbang diambil secara tidak sah,” katanya di Jakarta, Jumat, (7/12/2018).

Selain itu, sambung Bahtiar, gaji Kepala Daerah saat ini memang masih sangat kecil. Contohnya, Pemda DKI Jakarta sebagai organisasi pemerintahan yang sukses mencegah korupsi dengan meningkatkan kesejahteraan aparaturnya di atas rata-rata nasional bahkan mungkin di atas swasta.

“Boleh dikata pemda DKI Zero korupsi. Wajar kalau dapat penghargaan dari KPK,” katanya.

Lanjut Bahtiar, langkah lain untuk meminimalisis tindakan korupsi, seperti memberikan alokasi bantuan keuangan bagi partai politik minimal Rp 10.000/suara seperti hasil kajian yang ada saat ini. Saat ini, Parpol baru mendapatkan Rp 1.000/suara. Pasalnya bagaimanapun partai politik adalah sumber rekruitmen pejabat negara, baik Pusat dan Daerah.

“Maka keuangan partai politik yang sehat dan mandiri harus didukung supaya partai politik dapat menggunakan anggarannya tersebut untuk fokus pada kaderisasi, rekruitmen dan pendidikan politik,” mantan Direktur Politik Dalam Negeri ini.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:54 WIB

KPK banding vonis Johanes Kotjo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ajukan banding terhadap putusan tingkat pertama pemilik saham Blackgold Natural Resources Johanes Budisutrisno Kotjo dalam kasus ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 21:37 WIB

Kuasa hukum pastikan Bahar bin Smith ditahan di Polda Jabar

POLISI melakukan penahanan terhadap penceramah Habib Bahar Bin Smith, dalam kasus dugaan penganiayaan. Penahanan Bahar Bin Smith dikonfirmasi usai penceramah ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:41 WIB

KPK Tak Pungkiri Buka Lidik Baru Kasus PLTU Riau-1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memungkiri bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan baru di kasus suap PLTU Riau-I. Arah pengembangan itu ...
Hukum - Selasa, 18 Desember 2018 - 16:38 WIB

Setnov Tak Tahu Menahu Soal Bilik Asmara di Lapas Sukamiskin

Narapidana kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Setya Novanto mengaku tidak tahu menahu soal adanya kamar ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 15:41 WIB

Lambaga Legislatif RI Kompak Bersama Gelar Refleksi Akhir Tahun

Ketua DPD RI Oesman Sapta menyebutkan di tahun politik media memegang peranan melawan berita hoax, saat menghadiri Refleksi Akhir Tahun ...
Politik - Selasa, 18 Desember 2018 - 13:50 WIB

Komisi I DPR Minta KBRI Pulangkan 3 WNI Dari Laos

Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vientiane, Laos memulangkan tiga WNI yang masih ...