Rabu, 21 Augu 2019 | 04.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Dibilang Terlambat, Ini Kata Polri Soal Pembentukan TGPF Novel Baswedan

Dibilang Terlambat, Ini Kata Polri Soal Pembentukan TGPF Novel Baswedan

Reporter : Zainal Bakri | Senin, 14 Januari 2019 - 07:24 WIB

IMG-31149

Penyidik senior KPK, Novel Baswedan. (ISt)

Jakarta, kini.co.id – Pencarian polisi terhadap pelaku penyerangan yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan masih nihil. Hingga saat ini pelaku penyiraman air keras itu masih bebas karena polisi masih hanya sampai membuat sketsa wajah saja.

Padahal kasus ini sudah hampir 2 tahun berlalu namun si pelaku masih belum ditemukan.

Bahkan sebagian kalangan menganggap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang telah dibentuk, sebab kejadian terjadi pada 11 April 2017, sementara TGPF baru dibentuk 8 Januari 2018.

Terkait itu, Polri menyanggah anggapan bahwa pembentukan tim gabungan untuk mengusut kasus penyiraman air keras tersebut. Karena berdasarkan rekomendasi Komnas HAM, tim harus dibentuk maksimal 30 hari setelah dikeluarkan rekomendasi.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal mengatakan terbentuknya tim tersebut ditandai dengan persetujuan Kapolri Tito Karnavian melalui surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 yang ditandatangani 8 Januari 2018. Sedangkan, rekomendasi Komnas HAM keluar pada 21 Desember 2018.

“Paling lambat setelah 30 hari. Yang jelas kita sangat tidak terlambat. Surat perintahnya tanggal 8 Januari sudah keluar kan,” kata saat dikonfirmasi, Ahad (13/1).

Dalam surat tersebut, kata dia, tertulis pembentukan tim itu untuk melaksanakan rekomendasi Tim Pemantauan Proses Hukum Novel Baswedan yang dibentuk oleh Komnas HAM RI. Tim tersebut terdiri dari 65 anggota yang terdiri dari Polri, KPK, berbagai ahli dan tokoh masyarakat.

Kapolri Tito Karnavian berlaku sebagai penanggung jawab dengan Wakil penanggung Jawab Wakapolri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto. Sementara Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis berlaku sebagai Ketua tim, dengan Karobinops Polri Brigjen Pol Nico Afinta berlaku sebagai wakil ketua tim.

Sejumlah ahli yang dilibatkan dalam tim tersebut di antaranya peneliti LIPI Hermawan Sulistyo, Ketua Umum Ikatan Sarjana Hukum Indonesia Amzulian Rivai, Ketua Setara Institut Hendardi, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, Komisioner Komnas HAM periode 2012 – 2017 Nur Kholis. Dari KPK, terdapat lima penyidik yang dilibatkan.

Surat tugas ini berlaku selama enam bulam sejak 8 Januari 2019 sampai 7 Juli 2019 “Bahwa itu benar Kapolri sudah mengeluarkan surat perintah tersebut atas tindak lanjut rekomendasi Komnas terhadap ranah Polri dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Novel baswedan,” kata Iqbal beberapa waktu lalu dikutip dari Republika Online./

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...