Rabu, 21 Augu 2019 | 04.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR: Indonesia Harus Bisa Manfaatkan UU PPMI

DPR: Indonesia Harus Bisa Manfaatkan UU PPMI

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 7 November 2018 - 11:16 WIB

IMG-29797

Fahri Hamzah. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) mampu menjawab semua kebutuhan ketenagakerjaan di luar negeri. Inilah yang terlihat saat Delegasi Tim Pengawasan (Timwas) Pekerja Migran Indonesia DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berkunjung ke Jepang.

Di negara matahari terbit ini, tim pengawas menilai, Jepang sebagai negara tujuan penempatan PMI sedang membutuhkan banyak tenaga kerja jelang Olimpiade 2020. Apalagi, saat ini Jepang sedang memasuki fase yang disebut aging population.

“Angkatan kerjanya menurun, sementara kebutuhan tenaga kerjanya meningkat. Indonesia harus manfaatkan ini dan UU PPMI menjalankan fungsi perlindungan maksimal bagi pekerja Indonesia,” kata Fahri di Tokyo, Jepang, Rabu (7/11).

Beberapa hari berselang, Perdana Menteri Shinzo Abe telah menyetujui RUU yang lebih memudahkan pekerja asing untuk bekerja di Jepang. Setelah RUU ini disahkan, diperkirakan akan ada tambahan 500.000 pekerja asing profesional yang bisa bekerja di negeri Sakura ini.

“Jepang bisa menjadi model yang ideal (dalam perlakuan pekerja asing). Itu karena mereka punya sistem seleksi yang ketat dan berjenjang, upah yang sangat baik, dan disediakannya program magang,” kata Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Sejak UU PPMI disahkan, Timwas PMI DPR RI aktif mendatangi berbagai negara yang menjadi tujuan penempatan bagi para pekerja Indonesia. Pengawasan ini penting untuk mengumpulkan fakta dan informasi lapangan, baik dari kedutaan maupun pemberi dan penyalur pekerja.

Timwas PMI juga menggunakan kesempatan untuk berdialog dengan pekerja Indonesia. Adapun kesempatan bertemu pemerintah dan parlemen negara yang dikunjungi dimanfaatkan untuk menyampaikan amanat UU dan melakukan diplomasi bagi kepentingan Indonesia.

Di Jepang, Timwas melakukan pertemuan dengan lembaga pemberi pelatihan bagi pekerja Indonesia di Jepang, rapat dengan Kementerian Tenaga Kerja Jepang, dan pemberi kerja PMI di beberapa sektor. Di sela agenda, Timwas PMI bertemu langsung dengan peserta magang di sebuah pabrik logam di Seitama dan beberapa pekerja perawat yang saat ini sangat dibutuhkan di Jepang.

Timwas Pekerja Migran Indonesia DPR RI berada di Jepang sejak 5 November 2018. Adapun anggota delegasi yang mengikuti pengawasan ini adalah Abidin Fikri (F-PDI Perjuangan), Ketut Sustiawan (F-PDI Perjuangan), Dave Fikarno (F-PG), Andi Fauziah (F-PG), Elnino M. Husein (F-Gerindra), Anton Sukartono (F-PD), Saleh Daulay (F-PAN), Ahmad Zainuddin (F-PKS), Ermalena (F-PPP), dan Irma Suryani (F-NasDem).

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...