Sabtu, 7 Desember 2019 | 16.03 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Zumi Zola Dituntut 8 Tahun Penjara Plus Dicabut Hak Politiknya

Zumi Zola Dituntut 8 Tahun Penjara Plus Dicabut Hak Politiknya

Reporter : Restu Fadilah | Kamis, 8 November 2018 - 15:39 WIB

IMG-29858

Gubernur Jambi non-aktif, Zumi Zola dituntut 8 tahun penjara. (KiniNews/Restu Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Ancaman hukuman penjara kini tengah dihadapi oleh Gubernur Jambi non-aktif, Zumi Zola. Pasalnya Zumi dituntut oleh Jaksa KPK agar menjalani hukuman penjara selama 8 tahun.

Tidak hanya itu, akibat menerima gratifikasi dan memberi suap kepada pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, mantan pacar Ayu Dewi itu juga dituntut untuk membayar denda sebanyak Rp 1 miliar. Jika tidak mampu membayar, Zumi harus dikurung selama 6 bulan lamanya.

Tak cukup sampai di situ, Zumi juga dituntut agar hak politiknya dicabut selama 5 tahun ke depan usai menjalani masa hukuman. Ancaman pidana terhadap Zumi ini dibacakan oleh Jaksa KPK secara bergantian di ruang sidang utama. Ruang sidang itu terletak di lantai dasar Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

“Menuntut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan terdakwa Zumi Zola terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ucap Jaksa KPK, Kamis, (8/11/2018).

Tuntutan ini diajukan oleh Jaksa karena mereka meyakini bahwa Zumi terbukti menerima gratifikasi sebanyak Rp 40 miliar, USD 177.300, SGD 100.000, dan satu unit Toyota Alphard sejak Zumi menjabat sebagai Gubernur Jambi pada 2016.

Selain itu Zumi juga diyakini terbukti memberi suap dengan total Rp 16.490.000.000 kepada pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Uang suap diberikan Zumi terkait ketok palu pembahasan APBD Tahun Anggaran 2017.

Dalam tuntutannya, Jaksa KPK kemudian menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan adalah karena perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam memberantas korupsi, dan menciderai amanat masyarakat.

Sementara hal-hal yang meringankan karena Zumi menyesali perbuatannya, kooperatif, berterus terang dan berlaku sopan selama sidang.

Untuk kasus gratifikasi, Zumi dituntut dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sedangkan untuk kasus suapnya, Zumi dituntut dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...