Jumat, 19 Juli 2019 | 05.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Soal Politik Biaya Tinggi: Ini Jawaban Jokowi-Ma’ruf Vs Prabowo-Sandiaga

Soal Politik Biaya Tinggi: Ini Jawaban Jokowi-Ma’ruf Vs Prabowo-Sandiaga

Reporter : Restu Fadilah | Jumat, 18 Januari 2019 - 07:46 WIB

IMG-31246

Prabowo-Sandi. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendapatkan pertanyaan bagaimana strategi keduanya dalam mengatasi Politik Berbiaya Tinggi.

Pertanyaan dari panelis ini bukan tanpa alasan. Pasalnya banyak para pejabat saat berkampanye menggaungkan anti korupsi, namun nyatanya setelah terpilih mereka malah aktif mengkorup uang negara bahkan hingga triliunan rupiah.

“Prinsipnya, rekrutmen harus berbasis kompetensi bukan finansial atau nepotisme. Sehingga pejabat-pejabat tidak terbebani oleh biaya-biaya Pemilu,” jawab Jokowi.

Untuk posisi pejabat di birokrasi, rekrutmennya harus transparan, sederhana dengan standar yang jelas. Sehingga jabatan publik benar-benar diisi oleh orang-orang yang berkompeten.

Lanjut Jokowi, ini sudah diterapkan selama pemerintahan di bawah komandonya. Contohnya seperti rekrutmen ASN (Aparatur Sipil Negara) beberapa waktu lalu yang dilakukan secara terbuka.

“Semuanya bisa cek hasilnya. Anak saya tidak diterima di situ, karena memang tidak lulus,” kata Jokowi.

Berbeda dengan Jokowi, Prabowo Subianto selaku rivalnya justru memilih menaikan gaji ASNnya. Ini lantaran ia beranggapan bahwa muara dari permasalahan hukum di negeri ini berasal dari masih minimnya gaji yang diterima para abdi negaranya.

Dia pun mencontohkan gaji Rp 8 juta/bulan yang diterima Gubernur di Jawa Tengah (Jateng). Padahal Gubernur di Jateng bertanggung jawab terhadap wilayah yang luasnya bahkan melebihi negara Malaysia.

“Kami menilai perlu ada langkah-langkah konkret. Bagaimana bisa seorang gubernur hanya bergaji Rp 8 juta? Kemudian dia mengelola provinsi, umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar, ini hal-hal yang tidak realistis,” jawab Prabowo menanggapi pernyataan Jokowi.

Tak terima dengan pernyataan Prabowo, Jokowi pun mengeaskan bahwa gaji ASN sudah cukup tinggi. Belum lagi ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya. Makanya ia lagi-lagi menegaskan bahwa yang terpenting dalam proses rekrutmen adalah berbasis pada kompetensi.

“Yang penting adalah perampingan, rekrutmen mutasi dan rotasi sesuai dengan rekam jejak dan ada pengawasan internal yang kuat dan eksternal baik dari masyarakat, media penting sekali bagi perbaikan birokrasi yang penting,” jawab Jokowi.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...